M. Rizwandi
Ketua Pimpinan Cabang Himmah NW Kota Mataram
Koordinator Wilayah (Korwil) Bali-Nusra BEM SI.
Baru-baru ini, masyarakat Indonesia khususnya di wilayah bagian timur dilanda nestapa yang mendalam. Peristiwa bunuh diri seorang siswa kelas IV Sekolah Dasar (SD) yang baru berusia sekitar 10 tahun di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), menjadi perhatian serius banyak pihak dan ini bisa menjadi indikasi Kegagalan Negara dalam memelihara anak bangsa.
Di tengah euforia pemerintah yang sibuk mengumandangkan program Makan Bergizi Gratis (MBG), peristiwa seorang anak yang mengakhiri hidup karena tak mampu membeli buku tulis adalah tamparan keras yang memalukan bagi wajah bangsa.
Fakta ini membuktikan sistem perlindungan anak dan akses pendidikan di Indonesia sedang dalam kondisi darurat. Kasus ini bukan sekadar duka bagi satu keluarga, melainkan manifestasi nyata dari kegagalan sistemik pemerintah dalam menjangkau rakyat yang paling rentan di akar rumput.
"Sangat ironis melihat negara yang mengalokasikan anggaran pendidikan hingga ratusan triliun rupiah setiap tahunnya, namun masih membiarkan seorang anak merasa masa depannya runtuh hanya karena selembar buku dan pena.
Pendidikan yang selama ini dipuja sebagai hak konstitusional nyatanya belum benar-benar menyentuh dapur keluarga miskin. Ini bukti bahwa kemiskinan struktural masih menjadi tembok raksasa yang belum mampu ditembus oleh kebijakan pendidikan, dimana sisi kemanusiaan bagi siswa dalam tata laksana pendidikan luput dari perhatian. .
Saya menilai pendidikan yang didengungkan sebagai hak setiap warga negara belum benar-benar sampai ke batin anak-anak dari keluarga tidak mampu. Ketika orang tua sudah bekerja sekuat tenaga namun tetap gagal memenuhi kebutuhan dasar sekolah, maka yang gagal bukan keluarga tersebut, melainkan negara dan sistem yang harus segera dirombak.
Kritik juga perlu saya sampaikan kepada lingkungan sekolah yang cenderung menjadi ruang tuntutan administratif tanpa ruang empati. Siswa sering kali dipaksa mengikuti standar kelengkapan yang sama tanpa mempertimbangkan ketimpangan ekonomi. Padahal, sedikit keringanan atau satu kalimat pengertian dari tenaga pendidik bisa saja menjadi penyelamat nyawa bagi anak-anak yang berada di titik nadir tekanan ekonomi.
Tragedi ini harus menjadi alarm nasional yang membangunkan Presiden, kementerian terkait, hingga otoritas sekolah dari kenyamanan laporan data formal. Negara tidak boleh lagi bersembunyi di balik angka statistik, sementara di lapangan bantuan pendidikan tidak tepat sasaran atau sulit diakses oleh yang berhak dan layakmenerimanya. Kemiskinan sering kali berteriak lewat diam, dan jika teriakan itu terus diabaikan, maka dunia pendidikan kita hanya akan menjadi pabrik tekanan bagi kaum papa.
Sebagai pemimpin gerakan mahasiswa di wilayah Bali-Nusra, saya mendesak agar kejadian ini menjadi titik balik revolusi kebijakan pendidikan. Saya mengingatkan bahwa nyawa yang hilang tidak akan bisa dikembalikan oleh bantuan apa pun yang datang terlambat. Dan saya mengajak seluruh elemen masyarakat dan pemerintah untuk tidak membiarkan tragedi ini berlalu begitu saja, seperti angin lalu, tanpa mengambil pelajaran darinya. Upaya kongkrit berupa pembenahan sistem dan manajemen pendidikan harus dilakukan oleh pemerintah, agar tidak ada lagi anak Indonesia yang merasa hidupnya tidak berharga hanya karena selembar buku tulis.
