H. Syamsu Rijal, MM Ajak Masyarakat Jadikan Momentum Idul Adha Memperkuat Kepedulian dan Semangat Berbagi

Lombok Timur — Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dari Fraksi Gerindra, H. Syamsu Rijal, MM menyampaikan ucapan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh umat Islam dan masyarakat Nusa Tenggara Barat, khususnya masyarakat Lombok Timur.

Dalam momentum Hari Raya Idul Adha tahun ini, H. Syamsu Rijal mengajak seluruh ma H. ​​Syamsu Rijal, MM Ajak Masyarakat Jadikan Momentum Idul Adha Memperkuat Kepedulian dan Semangat Berbagi

syarakat untuk menjadikan Idul Adha sebagai sarana memperkuat nilai-nilai keikhlasan, kepedulian sosial, serta meningkatkan semangat berbagi kepada sesama.

Menurutnya, Hari Raya Idul Adha memiliki makna mendalam tentang pengorbanan, ketulusan, dan kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai tersebut diharapkan dapat terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam membangun solidaritas sosial dan mempererat tali persaudaraan antar sesama.

“Menebar Keikhlasan, Memperkuat Kepedulian, dan Membangun Semangat Berbagi untuk Sesama,” menjadi pesan utama yang disampaikan H. Syamsu Rijal dalam peringatan Hari Raya Idul Adha 1447 H.

Ia menegaskan, Idul Adha bukan sekedar pelaksanaan ibadah kurban, namun juga merupakan momentum penting untuk meningkatkan rasa empati terhadap masyarakat yang membutuhkan. Semangat berbagi dan gotong royong, menurutnya, harus terus dijaga sebagai bagian dari budaya sosial masyarakat NTB.

Sebagai wakil rakyat di DPRD Provinsi NTB, H. Syamsu Rijal juga berharap momentum Hari Raya Idul Adha dapat menjadi penguat persatuan dan kebersamaan di tengah masyarakat. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga kerukunan, mempererat silaturahmi, dan bersama-sama membangun daerah yang lebih maju dan sejahtera.

Selain aktif dalam kegiatan politik dan pemerintahan, H. Syamsu Rijal dikenal dekat dengan masyarakat serta aktif mendukung berbagai kegiatan sosial dan keagamaan di daerah. Komitmennya terhadap pembangunan dan kepedulian sosial menjadi bagian dari upaya memperjuangkan aspirasi masyarakat NTB, khususnya di wilayah Lombok Timur.

Melalui peringatan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini, H. Syamsu Rijal berharap semangat pengorbanan dan kepedulian sosial dapat terus tumbuh dalam kehidupan demi terciptanya kebersamaan, keharmonisan, dan kesejahteraan masyarakat bersama

Semangat Hari Pendidikan Nasional, H. Syamsul Rijal Ajak Teladani Wasiat TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid

Mataram – Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, H. Syamsul Rijal, menyampaikan ucapan sekaligus pesan reflektif bagi seluruh masyarakat NTB.

Dalam keterangannya, ia menegaskan bahwa Hari Pendidikan Nasional merupakan momentum penting untuk memperkuat komitmen bersama dalam membangun generasi yang unggul, berilmu, dan berakhlak mulia.

“Pendidikan adalah kunci utama kemajuan daerah dan bangsa. Kita tidak boleh berhenti berikhtiar untuk meningkatkan kualitas pendidikan, baik dari sisi akses, mutu, maupun relevansinya dengan perkembangan zaman,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan nilai-nilai perjuangan tokoh pendidikan sebagai inspirasi dalam membangun dunia pendidikan yang lebih baik. Salah satunya adalah wasiat dari TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, pendiri Nahdlatul Wathan, yang menekankan pentingnya ilmu sebagai cahaya kehidupan.

Adapun salah satu pesan beliau yang terus relevan hingga saat ini adalah:

“Ilmu adalah pelita dalam kehidupan. Barang siapa yang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, maka ia akan menemukan jalan menuju kemuliaan dan kebahagiaan.”

Pesan tersebut, menurut H. Syamsul Rijal, menjadi pengingat bahwa pendidikan bukan hanya soal pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter, moral, dan tanggung jawab sosial.

Ia juga menekankan pentingnya pemerataan pendidikan hingga pelosok NTB serta peningkatan kualitas tenaga pendidik dan sarana pendidikan agar mampu menjawab tantangan era digital.

“Semangat perjuangan para ulama dan tokoh pendidikan harus kita lanjutkan. Pendidikan harus mampu melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat dalam nilai-nilai keimanan dan kemanusiaan,” tambahnya.

Menutup pernyataannya, ia mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan Hari Pendidikan Nasional sebagai titik tolak dalam memperkuat sinergi dan kontribusi nyata bagi kemajuan pendidikan di NTB.

“Selamat Hari Pendidikan Nasional 2026. Mari kita terus bergerak bersama, menebar ilmu, membangun karakter, dan menciptakan masa depan yang lebih gemilang bagi generasi penerus bangsa,” tutupnya.

Bupati Lombok Timur Sebut Peran Mahasiswa dan pemuda Sangat Strategis

Lombok Timur,  Langkah cepat dan responsif dilakukan Haerul Warisin dalam menanggapi permasalahan distribusi LPG 3 kg yang dikeluhkan masyarakat. Dengan mendatangi langsung Pertamina, Bupati memastikan bahwa suara masyarakat tidak berhenti di tingkat lokal, tetapi sampai kepada pihak yang berwenang.

Di tengah dinamika yang berkembang, Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada mahasiswa dan masyarakat yang telah menunjukkan kepedulian serta menyampaikan aspirasi secara terbuka. Menurutnya, partisipasi publik merupakan bagian penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada kebutuhan rakyat.

“Saya sampaikan terima kasih atas perhatian dan kepedulian mahasiswa serta seluruh elemen masyarakat. Ini adalah wujud tanggung jawab bersama dalam memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi,” ujarnya.

“Saya menyadari ini adalah tanggung jawab moral saya sebagai pemimpin. Meskipun ini bukan kewenangan daerah, saya tidak akan tinggal diam. Kami akan terus melakukan upaya-upaya konkret demi kepentingan masyarakat,” 

Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mengajak seluruh elemen untuk tetap menjaga situasi yang kondusif dan mengedepankan pendekatan kolaboratif. Sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan Pertamina diyakini menjadi kunci dalam mempercepat normalisasi distribusi LPG 3 kg.

Dengan langkah-langkah yang telah ditempuh serta dukungan semua pihak, Bupati optimis dalam waktu dekat kondisi akan kembali stabil.

Ekonom Unram; Iwan Harsono: Gubernur Iqbal Bawa Birokrasi NTB Menuju Fase Baru

 

Pakar Ekonomi Universitas Mataram: Associate Professor Dr. Iwan Harsono

MATARAM — Pakar Ekonomi Universitas Mataram sekaligus Dosen Pascasarjana Unram, Associate Professor Dr. Iwan Harsono, menegaskan pelantikan Abul Chair sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) oleh Gubernur Lalu Muhamad Iqbal, Kamis (9/4), harus dimaknai lebih dari sekadar pergantian pejabat. “Ini adalah keputusan yang membawa pesan kuat, bahwa tata kelola pemerintahan NTB sedang diarahkan memasuki fase baru—fase di mana birokrasi tidak lagi sekadar bekerja, tetapi bekerja dengan sistem, ukuran kinerja yang jelas, dan orientasi hasil yang terukur,” ujarnya.

Pelantikan Sekda definitif ini dinilai menjadi momentum strategis untuk mengoreksi arah birokrasi, terutama dalam memperkuat keterhubungan antara perencanaan, penganggaran, dan implementasi program yang selama ini kerap menjadi titik lemah di banyak daerah.

Iwan Harsono menyebut, persoalan utama birokrasi bukan terletak pada kurangnya program, melainkan lemahnya sistem kerja yang membuat anggaran tidak selalu menghasilkan dampak optimal. “Program ada, anggaran tersedia, tetapi dampaknya tidak selalu terasa optimal,” katanya.

Menurutnya, langkah Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menunjukkan keseriusan dalam membangun birokrasi berbasis sistem, bukan sekadar respons jangka pendek.

 Ia menilai keputusan tersebut lahir dari proses panjang dan pertimbangan matang dalam membaca kebutuhan tata kelola pemerintahan.

Dalam struktur pemerintahan daerah, posisi Sekda memiliki peran kunci sebagai pengendali sistem birokrasi. Sekda dituntut mampu memastikan seluruh organisasi perangkat daerah bekerja dalam satu kerangka kebijakan yang utuh, terkoordinasi, dan selaras dengan target pembangunan.

Selain itu, dorongan terhadap penerapan manajemen talenta menjadi sinyal perubahan menuju birokrasi berbasis merit. Pendekatan ini diharapkan mampu menggeser pola kerja lama yang berbasis kebiasaan menjadi berbasis kinerja dan profesionalisme.

Dari sisi ekonomi, Iwan juga menyoroti tantangan fiskal daerah yang semakin ketat. Ia menilai, peningkatan anggaran bukan lagi solusi utama, melainkan bagaimana memastikan kualitas belanja publik benar-benar menghasilkan nilai tambah. “Masalahnya bukan pada kecilnya anggaran, tetapi pada rendahnya efektivitas penggunaan anggaran tersebut,” tegasnya.

Iwan menambahkan, dalam banyak kasus, anggaran terserap namun tidak diikuti dampak signifikan terhadap pembangunan. Karena itu, penguatan pengawasan, pengendalian internal, serta indikator kinerja yang jelas menjadi hal mutlak dalam reformasi birokrasi.

Pelantikan Abul Chair juga diharapkan mengakhiri kekosongan jabatan Sekda definitif yang selama ini berdampak pada lemahnya koordinasi dan lambatnya pengambilan keputusan. Dengan kepemimpinan yang jelas, ritme birokrasi diyakini dapat kembali berjalan lebih sinkron dan terarah.

Terkait dinamika yang berkembang, termasuk perdebatan soal latar belakang pejabat, Iwan menilai hal tersebut tidak seharusnya menjadi fokus utama. Ia menekankan bahwa birokrasi modern harus mengedepankan kapasitas, integritas, dan kemampuan bekerja dalam sistem, dengan tetap menjaga sinergi bersama kekuatan birokrasi lokal.

Pemerintah Provinsi NTB sendiri menghadapi target pembangunan yang cukup ambisius dalam RPJMD 2025–2029 di tengah keterbatasan fiskal. Dalam kondisi tersebut, penguatan tata kelola menjadi satu-satunya pilihan rasional untuk memastikan target tidak berhenti sebagai angka di atas kertas.

Iwan menegaskan, keberhasilan langkah ini sangat bergantung pada konsistensi implementasi di lapangan. “Keputusan yang tepat hanyalah separuh dari pekerjaan. Separuh lainnya adalah memastikan keputusan itu dijalankan secara konsisten,” pungkasnya. 

Pemda dan BAZNAS Lotim Pastikan Guru Swasta Peroleh BPJS Ketenagakerjaan

Lombok Timur (harianbumigora.com) -  Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mulai menunjukkan kebijakan kongkrit melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan terus memperkuat komitmennya dalam memperhatikan nasib para pejuang pendidikan di lini swasta. Upaya kongkrit ini dituangkan dalam sebuah langkah administratif yaitu dengan menyerahkan data guru swasta kepada BPJS Ketenagakerjaan. Agenda ini menjadi titik awal bagi ribuan guru honorer untuk mendapatkan akses perlindungan jaminan sosial yang lebih layak dan terjamin oleh negara (07/04/2026). 

Prosesi penyampaian data tersebut berlangsung khidmat di Ruang Rapat Utama Kantor BAZNAS Kabupaten Lombok Timur. Ruangan yang menjadi saksi bisu koordinasi strategi ini dipenuhi oleh jajaran pimpinan BAZNAS dan perwakilan manajemen BPJS Ketenagakerjaan yang sepakat untuk mempercepat proses validasi. Kehadiran kedua belah pihak menegaskan bahwa perlindungan bagi tenaga kerja di sektor pendidikan non-ASN merupakan prioritas yang tidak dapat ditunda lagi.

Data yang diserahkan merupakan hasil kurasi dan verifikasi faktual yang dilakukan oleh tim BAZNAS untuk memastikan bahwa bantuan premi atau kepesertaan tepat sasaran. Fokus utama dari kerja sama ini adalah memberikan payung hukum dan perlindungan finansial bagi para guru yang selama ini memiliki batasan akses terhadap jaminan sosial mandiri. Dengan penyerahan data ini, usulan calon penerima manfaat kini memasuki tahapan sistem integrasi yang lebih formal.

Langkah ini juga menjadi bentuk nyata pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah yang dikelola BAZNAS untuk sektor produktif dan protektif. Alih-alih hanya memberikan bantuan konsumtif sekali bayar, BAZNAS memilih untuk berinvestasi pada ketenangan jiwa para guru melalui iuran jaminan sosial. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan motivasi kerja para pendidik karena mereka kini terlindungi dari berbagai risiko yang mungkin terjadi saat menjalankan tugas profesinya.

Pihak BPJS Ketenagakerjaan menyambut baik inisiatif proaktif dari BAZNAS Lombok Timur dalam menyodorkan data yang akurat dan terstruktur. Sinergi ini dianggap sebagai model kolaborasi ideal antara lembaga pengelola zakat dan badan penyelenggara jaminan sosial dalam menekan angka kemiskinan baru akibat risiko kecelakaan kerja atau kematian. Setelah data diterima, pihak BPJS akan segera melakukan tindak teknis lebih lanjut agar kartu kepesertaan dapat segera diterbitkan dan didistribusikan.

Sebagai penutup, kegiatan yang berlangsung pada pekan pertama April ini diharapkan menjadi pemantik bagi lembaga lain untuk turut memikirkan kesejahteraan tenaga pendidik di pelosok daerah. BAZNAS Lombok Timur berkomitmen untuk terus mengawal proses ini hingga seluruh guru yang terdaftar benar-benar merasakan manfaat nyata dari program tersebut. Inisiatif ini bukan sekedar penyerahan dokumen di atas meja, melainkan simbol hadirnya kepedulian bagi mereka yang telah mengabdi demi masa depan bangsa.

Rapat Koordinasi Bersama Dewan Syar’i, Ketua BAZNAS Lombok Timur Pertegas Prinsip 3A: Aman Syar’i, Aman Regulasi, dan Aman NKRI

   

Lombok Timur (harianbumigora.com) – Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lombok Timur menggelar rapat koordinasi khusus bersama Dewan Syar’i Majelis Ulama Indonesia (MUI) Lombok Timur guna memperkuat tata kelola zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di Lesehan Kartini Desa Dames Damai Kecamatan Suralaga . Dalam pertemuan tersebut, Ketua BAZNAS Lombok Timur menekankan pentingnya implementasi prinsip 3A sebagai fondasi utama dalam menjaga kepercayaan umat.

Ketua BAZNAS Lombok Timur H. Muhammad Kamli menyampaikan bahwa pengelolaan dana Zakat, Infaq, Dan Sedekah (ZIS)  bukan sekadar persoalan administratif, melainkan amanah spiritual dan kebangsaan yang berat. Oleh karena itu, seluruh program pendistribusian dan pendayagunaan harus berpijak pada tiga pilar utama:

1. Aman Syar’i

Setiap tata kelola zakat harus dipastikan tidak keluar dari koridor hukum Islam. Peran Dewan Syar’i menjadi sangat krusial untuk memastikan bahwa seluruh program, mulai dari penentuan mustahik (penerima) hingga metode penyaluran, selaras dengan fatwa-fatwa MUI dan ketentuan fikih zakat.

2. Aman Regulasi

BAZNAS berkomitmen penuh untuk patuh pada hukum positif yang berlaku di Indonesia. Segala bentuk pelaporan keuangan dan mekanisme kerja wajib mengacu pada UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat serta standar akuntansi keuangan yang transparan dan akuntabel.

3. Aman NKRI

Zakat harus menjadi instrumen pemersatu bangsa. BAZNAS Lombok Timur memastikan bahwa aliran dana zakat tidak disalahgunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan ideologi negara, radikalisme, atau aktivitas yang dapat memecah belah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Senada apa yang disampaikan oleh Wakil Ketua Baznas Lombok Timur Dr.H.Hamidi "Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dititipkan oleh muzaki melalui BAZNAS Lombok Timur dikelola dengan integritas tinggi. Dengan memegang teguh prinsip Aman Syar’i, Aman Regulasi, dan Aman NKRI, kami optimis zakat dapat menjadi solusi konkrit dalam pengentasan kemiskinan di daerah kita," ujar Wakil Ketua BAZNAS Lombok Timur bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan di sela-sela rapat.

Dewan Syar’i yang hadir dalam rapat tersebut memberikan apresiasi atas langkah proaktif BAZNAS. Mereka menegaskan akan terus memberikan pengawalan ketat agar inovasi-inovasi program BAZNAS ke depan tetap menjaga muruah lembaga zakat dan memberikan kemaslahatan yang seluas-luasnya bagi warga Lombok Timur juga menegaskan Fatwa dewan Syar'i sebagai Landasan dan Pijakan yang harus di pedomani oleh amil dan Amilat Baznas Lombok Timur untuk bekerja secara profesional dan Transparan. (Tegas Ketua Dewan Syar'i Lombok Timur H. Ishak Abdul Gani, LC)

Rapat ini diakhiri dengan komitmen bersama untuk meningkatkan literasi zakat di masyarakat, sehingga kesadaran berzakat melalui lembaga resmi Baznas Lombok Timur semakin meningkat demi kesejahteraan umat yang lebih merata.

Wakil Ketua 1 Baznas Lombok Timur Sebar 48 Kotak Infak untuk Target Pengumpulan Semakin Tinggi di Baznas Lombok Timur

Lombok Timur (harianbumigora.com) - Wakil Ketua 1 Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Lombok Timur, H. Murjoko , menyebar 48 kotak infak di berbagai titik di Lombok Timur dalam rangka meningkatkan pengumpulan zakat di Baznas Lombok Timur.

Kotak infak ini disebar di masjid-masjid, kantor-kantor pemerintah, dan tempat-tempat publik lainnya dengan tujuan untuk memudahkan masyarakat dalam menyalurkan zakat dan infak mereka.

"Kami berharap dengan penyebaran kotak infak ini, masyarakat dapat lebih mudah dan nyaman dalam menyalurkan zakat dan infak mereka, sehingga pengumpulan zakat di Baznas Lombok Timur dapat semakin tinggi," kata H. Murjoko.

Lebih Lanjut Ia menegaskan Penyebaran Kotak infak ini atas Dasar Kesepakatan Semua Pimpinan dengan Besaran 12,5 % Hak amil nantinya yang akan di berikan kepada UPZ setempat (Tempat Kotak infak di Taruh)

Adaupun Sasaran Tempat di taruhnya Kotak infak Sementara Sasar beberapa Kecamatan di antaranya Kecamatan Selong, Sakra, Sakra Barat, Keruak, Sakra Timur, Pringgabaya, dan Kecamatan lainnya

Baznas Lombok Timur terus berupaya meningkatkan pengumpulan zakat dan infak untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi.

"Mari kita bersama-sama meningkatkan kesadaran dan kepedulian kita dalam menyalurkan zakat dan infak untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan," tambah H. Murjoko.

Baznas Lombok Timur mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah menyalurkan zakat dan infak mereka dan berharap agar terus mendukung program-program Baznas Lombok Timur.

NTB Memangkas Jarak Kemiskinan Menuju 2030

Riduan Mas’ud

oleh. Riduan Mas’ud

Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat perkembangan positif dalam dinamika kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Salah satu indikator penting yang menunjukkan arah perbaikan tersebut adalah semakin menyempitnya selisih tingkat kemiskinan antara NTB dan rata-rata nasional.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada tahun 2019 selisih tingkat kemiskinan NTB terhadap nasional masih berada pada kisaran 5,15 persen. Namun pada tahun 2025, selisih tersebut turun menjadi sekitar 3 persen. Capaian ini merupakan yang terendah dalam satu dekade terakhir.

Penurunan ini bukan sekadar perbaikan angka statistik, melainkan mencerminkan bahwa laju penurunan kemiskinan di NTB berlangsung lebih cepat dibandingkan rata-rata nasional. Dengan demikian, meskipun tingkat kemiskinan NTB masih berada di atas nasional, arah konvergensi menuju rata-rata nasional semakin jelas.

Dalam perspektif pembangunan, indikator selisih ini memiliki makna strategis. Fokus tidak hanya pada tinggi atau rendahnya angka kemiskinan, tetapi pada apakah kesenjangan terhadap nasional semakin melebar atau justru menyempit. Dalam konteks NTB, tren yang terjadi menunjukkan proses pengejaran ketertinggalan yang cukup konsisten.

Apabila tren penurunan selisih ini dapat dipertahankan pada kisaran 0,3 hingga 0,4 persen per tahun, maka secara proyeksi NTB berpeluang keluar dari kelompok provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi pada sekitar tahun 2030. Hal ini membuka peluang bagi NTB untuk memasuki kelompok provinsi dengan tingkat kemiskinan menengah.

Namun demikian, capaian ini perlu disikapi secara hati-hati. Penurunan kemiskinan yang berkelanjutan tidak dapat bergantung pada bantuan sosial semata. Bantuan sosial memiliki peran penting dalam jangka pendek, tetapi tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan secara struktural.

Penguatan Desa sebagai Basis Ekonomi

Salah satu pendekatan yang relevan adalah penguatan konsep Desa Berdaya. Dalam kerangka ini, desa diposisikan sebagai pusat kegiatan ekonomi produktif, bukan sekadar objek pembangunan.

Masyarakat desa didorong untuk terlibat dalam berbagai aktivitas ekonomi seperti pertanian produktif, peternakan rakyat, perikanan budidaya, usaha mikro kecil menengah, serta industri rumah tangga. Selain itu, penguatan Badan Usaha Milik Desa dan koperasi menjadi instrumen penting dalam mendorong aktivitas ekonomi lokal.

Keunggulan pendekatan ini terletak pada indikator keberhasilannya yang terukur, seperti peningkatan jumlah penduduk yang bekerja, pertumbuhan unit usaha desa, kenaikan pendapatan masyarakat, serta penurunan jumlah rumah tangga miskin. Dengan demikian, fokus kebijakan bergeser dari distribusi bantuan menuju peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat.

Hilirisasi sebagai Kunci Nilai Tambah

Selain penguatan desa, tantangan utama lainnya adalah rendahnya nilai tambah ekonomi. Selama ini, sebagian besar masyarakat menjual produk dalam bentuk mentah, sehingga nilai ekonomi yang lebih besar dinikmati oleh daerah lain yang memiliki kapasitas pengolahan.

Dalam konteks ini, hilirisasi menjadi strategi kunci. Transformasi komoditas primer menjadi produk olahan akan meningkatkan nilai tambah sekaligus memperluas peluang kerja.

Komoditas seperti jagung, ikan, rumput laut, padi, dan ternak memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi produk bernilai ekonomi tinggi. Hilirisasi tidak hanya meningkatkan harga jual, tetapi juga mendorong pertumbuhan usaha kecil dan industri lokal.

Menjaga Momentum Pembangunan

Penyempitan selisih kemiskinan antara NTB dan nasional merupakan indikator bahwa arah pembangunan sudah berada pada jalur yang tepat. Namun, hal ini juga menjadi pengingat bahwa NTB masih berada dalam kondisi rentan.

Konsistensi kebijakan menjadi faktor penentu ke depan. Fokus pembangunan perlu diarahkan pada penciptaan pendapatan masyarakat melalui penguatan ekonomi desa, hilirisasi sektor pertanian dan kemaritiman, pengembangan usaha mikro, serta peningkatan akses permodalan.

Jika strategi ini dijalankan secara berkelanjutan, maka target tahun 2030 bukan sekadar proyeksi optimistis, melainkan peluang yang realistis.

Pada akhirnya, pengentasan kemiskinan tidak dapat diselesaikan hanya melalui bantuan. Kemiskinan hanya dapat dikurangi secara berkelanjutan melalui peningkatan pekerjaan, aktivitas usaha, dan penciptaan nilai tambah ekonomi di tingkat masyarakat.

Asrama Putra Ponpes Safinatunnaja NW Repok Oat Alami Kebakaran, Diduga Akibat Korsleting Listrik

Lombok Tengah (harianbumigora.com) – Kebakaran melanda asrama putra Pondok Pesantren Safinatunnaja NW Repok Oat, Desa Pengadang, Kecamatan Praya Tengah, Lombok Tengah pada pukul 12.00 WITA. Api terlihat membesar dan menghanguskan bangunan asrama dalam waktu singkat. (23/3/2026). 

Peristiwa inihz diduga dipicu oleh korsleting listrik yang menyebabkan percikan api dan dengan cepat merambat ke seluruh bagian bangunan. Material bangunan yang mudah terbakar turut mempercepat penyebaran api.

Korsleting listrik."  Tegas Muzakir, M.Pd salah seorang pembina. 

Dalam wawancara, Muzakir juga menegaskan bahwa tidak ada korban jiwa dari kebakaran tersebut. 

"Saat kejadian berlangsung, tidak ada santri yang berada di dalam asrama karena seluruh santri sedang menjalani masa libur." Ungkapnya. 

Hal ini, lanjut Muzakir membuat proses evakuasi tidak mengalami kendala berarti.

"Proses penanganan cepat karena tidak ada orang di dalam gedung, jadi konsentrasi maksimal. Petugas damkar juga cepat tiba di lokasi." Terang Muzakir. 

Selain itu, pemadaman juga berjalan cepat berkat warga sekitar sempat berupaya membantu  memadamkan api dengan peralatan seadanya. Asap tebal terlihat membumbung tinggi dari lokasi kejadian.

Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Namun, kerugian material diperkirakan cukup besar akibat bangunan asrama dengan ada 20 kamar santri yang dilalap si jago merah tersebut.

"Kerugiannya sangat besar dikarenakan bangunan ini ada 20 kamar sedangkan santri akan segera masuk sekolah." Muzakir menerangkan. 

Dirikan 'Baznas Mart', Jajaran Pejabat Daerah Lotim Berkomitmen Salurkan Zakat Melalui Baznas Lotim

 

Serah Terima secara simbolik Zakat Fitrah dan Zakat Mal Bupati Lombok Timur Drs. H. Haerul Warisan, M.Si., kepada Ketua Baznas Lotim. 

Lombok Timur (harianbumigora.com) — Suasana khidmat menyelimuti Pendopo Bupati Lombok Timur pada Rabu (18/3/2026) saat digelarnya acara Pembayaran Zakat Lingkup Pemerintah Daerah dan Masyarakat yang dirangkaikan dengan peringatan Nuzulul Qur’an 1447 H.

Kegiatan ini menjadi momentum penguatan sinergi antara nilai keagamaan dan kebijakan sosial dalam upaya pengentasan kemiskinan di daerah tersebut.

Acara yang dihadiri oleh Bupati Drs. H. Haerul Warisin, M.Si, Wakil Bupati Ir. H. Moh. Edwin Hadiwijaya, MM, serta jajaran Forkopimda dan pimpinan OPD ini, diawali dengan tausiyah dari TGH. Qusairi, M.Pd.I. Dalam ceramahnya, Tuan Guru menekankan bahwa zakat adalah solusi strategis Al-Qur'an untuk mengatasi pengangguran. Ia mendorong BAZNAS untuk mulai bergerak ke arah pemberdayaan ekonomi produktif, salah satunya melalui gagasan pendirian "Baznas Mart" sebagai ekosistem ekonomi mandiri bagi para mustahik.

Sebagai bentuk keteladanan pimpinan, Bupati Haerul Warisin secara langsung menyerahkan zakat fitrah dan zakat mal pribadinya senilai Rp 50 juta melalui BAZNAS Lombok Timur. Langkah ini diikuti oleh jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, direksi BUMD, dan pengusaha swasta yang hadir. Bupati menegaskan bahwa potensi zakat ASN dan PPPK di Lombok Timur sangat besar, mencapai estimasi Rp 120 juta per bulan jika dikelola secara maksimal.

Dalam arahannya, Bupati menekankan agar BAZNAS tidak hanya bekerja secara konvensional, tetapi juga aktif memantau dinamika sosial melalui media sosial agar respon bantuan bisa lebih cepat dan tepat sasaran. Ia juga memaparkan rencana strategis untuk memberikan perlindungan jaminan sosial bagi guru honorer yang telah mengabdi di atas 25 tahun melalui subsidi BPJS Ketenagakerjaan.

"Kami ingin BAZNAS hadir lebih responsif. Untuk bantuan pengobatan rujukan ke luar daerah, nilainya harus lebih besar. Terkait ekonomi, jika ada bangunan daerah yang tidak optimal, bisa kita alihkan menjadi Baznas Mart. Ini adalah ikhtiar kita bersama untuk meninggalkan pola lama dan beralih ke pengelolaan yang lebih produktif," tegas Bupati.

Ketua BAZNAS Lombok Timur, Drs. H. Muhammad Kamli, memberikan apresiasi atas tingginya komitmen jajaran pemda. Ia mencatat adanya 52 muzaki baru yang mulai menyalurkan zakat hartanya dalam agenda kali ini. Meski fokus utama saat ini masih pada pelayanan asnaf karena angka kemiskinan di Lombok Timur yang masih cukup tinggi di NTB, pihaknya sangat terbuka terhadap gagasan program produktif seperti Baznas Mart.

"Apa yang disampaikan Bapak Bupati dan Tuan Guru adalah suntikan semangat bagi kami. Meskipun membangun program besar membutuhkan modal yang tidak sedikit, kami berkomitmen mengelola dana ini secara transparan dan akuntabel agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan," pungkas Muhammad Kamli.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur berharap pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) dapat menjadi instrumen pemberdayaan yang berkelanjutan, menciptakan ekosistem sosial-ekonomi yang mandiri, dan meningkatkan derajat kehidupan masyarakat luas.

Dorong Kesejahteraan Masyarakat, FKJP Sosialisasi Magang Jepang Perdana Di Kecamatan Gunung Sari

FKJP Sosialisasi Magang Jepang Perdana Di Gunung Sari, Lombok Barat

 Lombok Barat (harianbumigora.com) - NTB Makmur Mendunia adalah sebuah visi pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang diusung Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, yang merupakan kerangka kerja komprehensif untuk membawa NTB menjadi provinsi kepulauan yang maju, kuat, inklusiv, dan berkelanjutan, yang bertujuan mewujudkan NTB yang sejahtera (makmur) melalui peningkatan kesejahteraan rakyat dan ketahanan pangan, serta dikenal di kancah internasional (mendunia) lewat pariwisata dan produk unggulan lokal, untuk merambah pasar dunia. 

Salah satu langkah utama NTB Makmur Mendunia adalah pengentasan kemiskinan dan pengangguran secara sistematis, komperhensif dan terintegrasi. 

Peran tersebut diambil alih oleh Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan (FKJP) Jepang NTB bersama puluhan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) resmi yang direkomendasikan Gubernur NTB untuk melakukan sosialisasi dan rekrutmen tenaga magang ke Jepang.

Tim FKJP menggelar Sosialisasi perdana di Kantor Kecamatan Gunung Sari Lombok Barat yang dihadiri oleh 16 desa se Kecamatan Gunung Sari pada Senin 29 Desember 2025 dengan menggandeng Direktur Klinik Assifa al Halim Supardi S.Sos., M.Pd, sebagai tim medical centre.

Camat Gunung Sari H, Zulkifli melalui Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Gunung Sari dalam pembukaan sosialisasi tersebut mengakui masih tingginya angka pengangguran di Lombok Barat.

“Kehadiran FKJP menawarkan peluang dengan kemudahan pembiayaan ini adalah peluang untuk masyarakat kami, dan singkron dengan kondisi yang ada. 

"Saya sangat berterimakasih kepada Pak Gubernur NTB yang mencurahkan kepeduliannya kepada masyarakat Lombok Barat. Peluang ini sekaligus sebagai alternative pekerjaan baru bagi banyaknya karyawan yang di PHK dan gugur dalam tes PPPK, ”ungkapnya.

Ust, Mustiadi S.Pd.I., Humas FKJP NTB dalam pemaparannya menyampaikan, FKJP sebagai salah satu tim percepatan visi NTB Makmur Mendunia dalam pengentasan kemiskinan dan pengangguran yang akan mendorong NTB dengan segala sumberdayanya mencapai kiprah mendunia menggapai makmur dan sejahtera dengan aksi nyata.

Program magang Jepang oleh FKJP bersama puluhan LPK ini adalah sebuah aksi nyata pengentasan kemiskinan dan pengangguran yang menjanjikan peningkatan kesejahteraan dan memperkecil potensi pelaku kriminalitas.

“Tingginya angka pengangguran di Lombok Barat ini menjadi tanggungjawab bersama, “ucapnya.

Bersama para Kepala Desa sebagai penguasa wilayah paling bawah mari kita kerja bersama melaksanakan tanggungjawab sebagai kewajiban ini untuk membangun masyarakat dari desa, ”ujarnya membakar semangat para kepala desa Se Kecamatan Gunungsari yang disambut kompak kata setuju.

Dalam sosialisasi tersebut, secara tekhnis Saparuddin, S.H., M.Kn., Ketua FKJP Jepang-Nusa Tenggara Barat memaparkan, pemerintah daerah NTB bekerjasama dengan LKP magang Jepang berawal dari pertemuan Gubernur NTB H. Lalu Muhammad Iqbal dengan Jalaludin Arakawa direktur PT.DAI ICHI dalam sebuah kunjungan khusus beberapa waktu lalu yang disambut hangat di Kantor Gubernur NTB.

“Sebelumnya, sambung alumni pertama magang Jepang ini, prosedur magang jepang ini sangat sulit dan ketat, ini awalnya program pemerintah melalui Kementerian tenaga kerja yang melakukan MoU dengan Jepang pada tahun 1992. Kami digembleng fisik dan mental semi militer dan pemberangkatan pertama dari NTB 83 orang, ”ujarnya mengawali pemaparannya.

Sejak tahun 2006 regulasinya berubah, program pelatihannya dilaksanakan oleh lembaga lembaga pelatihan kerja (LPK) yang kemudian mendaftarkan pesertanya ke Disnaker untuk tahapan seleksi, katanya.

“Program ini kami bekerjasama langsung dengan IM JAPAN dan tahun 2025 ini pihak Disnaker NTB sudah melakukan rekrutment sebanyak 3 kali. Ada 47 LKP magang Jepang sudah tergabung dalam FKJP dibawah binaan Disnaker NTB yang bekerjasama dengan PT DAI ICHI Jepang dengan 40 perusahaan lainnya di Jepang yang sangat membutuhkan tenaga kerja Indonesia, selaras dengan nawacita Presiden Prabowo, Indonesia tidak akan pernah mempunyai tenaga non skill, ”terangnya,

Menurutnya dengan mengirim tenaga skill ke Jepang maka akan dihargai dengan gaji IM JAPAN antara Rp. 13 juta sampai 25 juta perbulan setelah melalui pendidikan untuk menghadapi tes Matematika, ketahanan fisik dan mental, kemampuan Bahasa Jepang, tes kesehatan, dan wawancara khusus dengan pihak perusahaan penerima.

Adapun untuk pembiayaan ke Jepang akan ditalangi oleh Bank NTB, dengan system pengembalian potong gaji tanpa beban bunga. Peserta hanya dibebankan biaya pendidikan sampai bisa berangkat ke Jepang dan biaya pra medical sebesar Rp.200.000.

Lokasi pelatihan dan pendidikan menyebar ditiap tiap kecamatan agar mudah diakses dan tidak menjadi tambahan beban biaya.

“Yang tidak lulus wawancara di satu perusahaan jangan patah hati, karena ada perusahaan lain yang memberikan peluang wawancara dan tes, demikian seterusnya sampai bisa dan benar benar berangkat ke Jepang, artinya masa pendidikan tiada batas kendatipun ada ketentuan maksimal 4 bulan, ”paparnya padat.

Direktur Klinik Assifa al Halim, Supardi S.Sos., M.P, D., diakhir sosialisasi tersebut menuturkan bahwa FKJP merencanakan memulai sosialisasi dari Lombok Timur namun dirinya bersikeras harus dari Lombok Barat dulu.

“Saya bertemu Pak Saparudin saat beliau datang ke klinik saya karena beliau langganan klinik, dan menuturkan program FKJP, dan saya sangat tertarik untuk bekerjasama dengan syarat harus dimulai dari Lombok Barat, "ujanya.

Dirinya menjanjikan biaya medical murah dan ramah dengan layanan kekeluargaan.

“Kami bukan hanya akan memriksa kesehatan peserta magang dengan biaya murah dan ramah, tapi kami juga akan melayani dengan kekeluargaan, sanak famuli yang ditinggalkan insyaallah kami juga akan memastikan mereka selalu sehat melalui pengontrolan rutin, ”ungkapnya.

Memasuki 10 Hari Terakhir Ramadan, H. Syamsu Rijal Ajak Masyarakat Raih Keutamaan dan Perbanyak Amal

Lombok Timur – Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, H. Syamsu Rijal mengingatkan masyarakat tentang pentingnya memanfaatkan sepuluh hari terakhir bulan suci Ramadan sebagai momentum untuk memperbanyak amal ibadah dan meningkatkan kualitas keimanan.

Menurutnya, sepuluh hari terakhir Ramadan merupakan fase paling istimewa dalam bulan suci, karena pada malam-malam tersebut Allah SWT memberikan banyak keutamaan dan peluang besar bagi umat Islam untuk meraih pahala yang berlipat ganda.

“Sepuluh hari terakhir Ramadan adalah saat terbaik bagi umat Islam untuk lebih bersungguh-sungguh dalam beribadah. Inilah waktu untuk memperbanyak doa, membaca Al-Qur’an, melaksanakan salat malam, serta memperbanyak sedekah,” ujar H. Syamsu Rijal.

Ia juga menegaskan bahwa pada sepuluh malam terakhir terdapat malam yang sangat agung yaitu Lailatul Qadar, malam yang nilainya lebih baik dari seribu bulan.

Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut dengan memperbanyak amal saleh serta memperkuat hubungan dengan sesama manusia melalui sikap saling membantu dan berbagi.

“Selain meningkatkan ibadah kepada Allah, Ramadan juga mengajarkan kita untuk memperkuat kepedulian sosial, membantu fakir miskin, anak yatim, dan masyarakat yang membutuhkan,” tambahnya.

Di akhir pernyataannya, H. Syamsu Rijal berharap masyarakat dapat menjadikan penghujung Ramadan sebagai waktu untuk memperbaiki diri, memperkuat persaudaraan, dan menebarkan kebaikan di tengah kehidupan bermasyarakat.

“Semoga kita semua diberikan kesempatan meraih keberkahan Ramadan dan dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar yang penuh kemuliaan,” tutupnya.

Soroti Proyek Dapur Makan Bergizi Gratis, Eks Pengurus BEM Unram Desak APH Riksus Pemdes Rensing ‎

‎Mataram (harianbumigora.com) – Gelombang desakan terkait transparansi tata kelola Dana Desa kembali mengemuka di Nusa Tenggara Barat. Sejumlah mantan pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Mataram (Unram) secara resmi mendesak Kepolisian Daerah (Polda) NTB dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Selong untuk segera melakukan Pemeriksaan Khusus (Riksus) terhadap Kepala Desa Rensing, Kabupaten Lombok Timur.

‎

‎Langkah ini diambil menyusul adanya dugaan penyalahgunaan Anggaran Dana Desa (ADD) yang disinyalir dialihkan secara sepihak untuk pembangunan infrastruktur dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Para mantan aktivis mahasiswa tersebut menilai bahwa meski MBG merupakan program nasional yang strategis, pengalokasian anggarannya di tingkat desa wajib merujuk pada ketentuan perundang-undangan serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang telah disahkan.

‎

‎Dugaan kuat muncul bahwa pengalihan dana tersebut dilakukan tanpa melalui prosedur perubahan anggaran yang sah, termasuk pengabaian mekanisme Musyawarah Desa (Musdes) sebagai ruang pengambilan keputusan partisipatif. Padahal, Dana Desa semestinya diprioritaskan untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan infrastruktur dasar yang telah terencana secara kolektif.

‎

‎Perwakilan mantan pengurus BEM Unram menegaskan bahwa desakan ini adalah bentuk fungsi kontrol sosial terhadap kebijakan publik. Mereka mengingatkan agar implementasi program pusat di tingkat akar rumput tidak menjadi pembenaran untuk menabrak aturan hukum yang berlaku.

‎

‎"Kami mendukung penuh program pemerintah pusat terkait Makan Bergizi Gratis. Namun, pelaksanaannya di tingkat desa tidak boleh menabrak aturan. Jangan sampai niat baik ini justru menjadi celah bagi oknum untuk melakukan penyimpangan anggaran dengan dalih program nasional," tegas salah satu koordinator dalam keterangan tertulisnya.

‎

‎Para aktivis mendesak aparat penegak hukum (APH) untuk mengaudit secara menyeluruh sumber dana serta mekanisme penggunaan anggaran pembangunan dapur MBG tersebut. Hal ini krusial dilakukan guna memastikan tidak terjadi tumpang tindih anggaran maupun potensi kerugian keuangan negara.

‎

‎Secara spesifik, mereka meminta Polda NTB segera melakukan penyelidikan awal terkait potensi tindak pidana korupsi, sementara Kejari Selong didorong melakukan audit investigatif terhadap laporan pertanggungjawaban keuangan Desa Rensing pada tahun anggaran berjalan.

‎

‎Hingga saat ini, pihak Pemerintah Desa Rensing maupun Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lombok Timur belum memberikan tanggapan resmi terkait desakan tersebut. Mantan pengurus BEM Unram menyatakan komitmennya untuk terus mengawal isu ini hingga tercipta tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan taat hukum.

‎