Dirikan 'Baznas Mart', Jajaran Pejabat Daerah Lotim Berkomitmen Salurkan Zakat Melalui Baznas Lotim

 

Serah Terima secara simbolik Zakat Fitrah dan Zakat Mal Bupati Lombok Timur Drs. H. Haerul Warisan, M.Si., kepada Ketua Baznas Lotim. 

Lombok Timur (harianbumigora.com) — Suasana khidmat menyelimuti Pendopo Bupati Lombok Timur pada Rabu (18/3/2026) saat digelarnya acara Pembayaran Zakat Lingkup Pemerintah Daerah dan Masyarakat yang dirangkaikan dengan peringatan Nuzulul Qur’an 1447 H.

Kegiatan ini menjadi momentum penguatan sinergi antara nilai keagamaan dan kebijakan sosial dalam upaya pengentasan kemiskinan di daerah tersebut.

Acara yang dihadiri oleh Bupati Drs. H. Haerul Warisin, M.Si, Wakil Bupati Ir. H. Moh. Edwin Hadiwijaya, MM, serta jajaran Forkopimda dan pimpinan OPD ini, diawali dengan tausiyah dari TGH. Qusairi, M.Pd.I. Dalam ceramahnya, Tuan Guru menekankan bahwa zakat adalah solusi strategis Al-Qur'an untuk mengatasi pengangguran. Ia mendorong BAZNAS untuk mulai bergerak ke arah pemberdayaan ekonomi produktif, salah satunya melalui gagasan pendirian "Baznas Mart" sebagai ekosistem ekonomi mandiri bagi para mustahik.

Sebagai bentuk keteladanan pimpinan, Bupati Haerul Warisin secara langsung menyerahkan zakat fitrah dan zakat mal pribadinya senilai Rp 50 juta melalui BAZNAS Lombok Timur. Langkah ini diikuti oleh jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, direksi BUMD, dan pengusaha swasta yang hadir. Bupati menegaskan bahwa potensi zakat ASN dan PPPK di Lombok Timur sangat besar, mencapai estimasi Rp 120 juta per bulan jika dikelola secara maksimal.

Dalam arahannya, Bupati menekankan agar BAZNAS tidak hanya bekerja secara konvensional, tetapi juga aktif memantau dinamika sosial melalui media sosial agar respon bantuan bisa lebih cepat dan tepat sasaran. Ia juga memaparkan rencana strategis untuk memberikan perlindungan jaminan sosial bagi guru honorer yang telah mengabdi di atas 25 tahun melalui subsidi BPJS Ketenagakerjaan.

"Kami ingin BAZNAS hadir lebih responsif. Untuk bantuan pengobatan rujukan ke luar daerah, nilainya harus lebih besar. Terkait ekonomi, jika ada bangunan daerah yang tidak optimal, bisa kita alihkan menjadi Baznas Mart. Ini adalah ikhtiar kita bersama untuk meninggalkan pola lama dan beralih ke pengelolaan yang lebih produktif," tegas Bupati.

Ketua BAZNAS Lombok Timur, Drs. H. Muhammad Kamli, memberikan apresiasi atas tingginya komitmen jajaran pemda. Ia mencatat adanya 52 muzaki baru yang mulai menyalurkan zakat hartanya dalam agenda kali ini. Meski fokus utama saat ini masih pada pelayanan asnaf karena angka kemiskinan di Lombok Timur yang masih cukup tinggi di NTB, pihaknya sangat terbuka terhadap gagasan program produktif seperti Baznas Mart.

"Apa yang disampaikan Bapak Bupati dan Tuan Guru adalah suntikan semangat bagi kami. Meskipun membangun program besar membutuhkan modal yang tidak sedikit, kami berkomitmen mengelola dana ini secara transparan dan akuntabel agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan," pungkas Muhammad Kamli.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur berharap pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) dapat menjadi instrumen pemberdayaan yang berkelanjutan, menciptakan ekosistem sosial-ekonomi yang mandiri, dan meningkatkan derajat kehidupan masyarakat luas.

Dorong Kesejahteraan Masyarakat, FKJP Sosialisasi Magang Jepang Perdana Di Kecamatan Gunung Sari

FKJP Sosialisasi Magang Jepang Perdana Di Gunung Sari, Lombok Barat

 Lombok Barat (harianbumigora.com) - NTB Makmur Mendunia adalah sebuah visi pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang diusung Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, yang merupakan kerangka kerja komprehensif untuk membawa NTB menjadi provinsi kepulauan yang maju, kuat, inklusiv, dan berkelanjutan, yang bertujuan mewujudkan NTB yang sejahtera (makmur) melalui peningkatan kesejahteraan rakyat dan ketahanan pangan, serta dikenal di kancah internasional (mendunia) lewat pariwisata dan produk unggulan lokal, untuk merambah pasar dunia. 

Salah satu langkah utama NTB Makmur Mendunia adalah pengentasan kemiskinan dan pengangguran secara sistematis, komperhensif dan terintegrasi. 

Peran tersebut diambil alih oleh Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan (FKJP) Jepang NTB bersama puluhan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) resmi yang direkomendasikan Gubernur NTB untuk melakukan sosialisasi dan rekrutmen tenaga magang ke Jepang.

Tim FKJP menggelar Sosialisasi perdana di Kantor Kecamatan Gunung Sari Lombok Barat yang dihadiri oleh 16 desa se Kecamatan Gunung Sari pada Senin 29 Desember 2025 dengan menggandeng Direktur Klinik Assifa al Halim Supardi S.Sos., M.Pd, sebagai tim medical centre.

Camat Gunung Sari H, Zulkifli melalui Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Gunung Sari dalam pembukaan sosialisasi tersebut mengakui masih tingginya angka pengangguran di Lombok Barat.

“Kehadiran FKJP menawarkan peluang dengan kemudahan pembiayaan ini adalah peluang untuk masyarakat kami, dan singkron dengan kondisi yang ada. 

"Saya sangat berterimakasih kepada Pak Gubernur NTB yang mencurahkan kepeduliannya kepada masyarakat Lombok Barat. Peluang ini sekaligus sebagai alternative pekerjaan baru bagi banyaknya karyawan yang di PHK dan gugur dalam tes PPPK, ”ungkapnya.

Ust, Mustiadi S.Pd.I., Humas FKJP NTB dalam pemaparannya menyampaikan, FKJP sebagai salah satu tim percepatan visi NTB Makmur Mendunia dalam pengentasan kemiskinan dan pengangguran yang akan mendorong NTB dengan segala sumberdayanya mencapai kiprah mendunia menggapai makmur dan sejahtera dengan aksi nyata.

Program magang Jepang oleh FKJP bersama puluhan LPK ini adalah sebuah aksi nyata pengentasan kemiskinan dan pengangguran yang menjanjikan peningkatan kesejahteraan dan memperkecil potensi pelaku kriminalitas.

“Tingginya angka pengangguran di Lombok Barat ini menjadi tanggungjawab bersama, “ucapnya.

Bersama para Kepala Desa sebagai penguasa wilayah paling bawah mari kita kerja bersama melaksanakan tanggungjawab sebagai kewajiban ini untuk membangun masyarakat dari desa, ”ujarnya membakar semangat para kepala desa Se Kecamatan Gunungsari yang disambut kompak kata setuju.

Dalam sosialisasi tersebut, secara tekhnis Saparuddin, S.H., M.Kn., Ketua FKJP Jepang-Nusa Tenggara Barat memaparkan, pemerintah daerah NTB bekerjasama dengan LKP magang Jepang berawal dari pertemuan Gubernur NTB H. Lalu Muhammad Iqbal dengan Jalaludin Arakawa direktur PT.DAI ICHI dalam sebuah kunjungan khusus beberapa waktu lalu yang disambut hangat di Kantor Gubernur NTB.

“Sebelumnya, sambung alumni pertama magang Jepang ini, prosedur magang jepang ini sangat sulit dan ketat, ini awalnya program pemerintah melalui Kementerian tenaga kerja yang melakukan MoU dengan Jepang pada tahun 1992. Kami digembleng fisik dan mental semi militer dan pemberangkatan pertama dari NTB 83 orang, ”ujarnya mengawali pemaparannya.

Sejak tahun 2006 regulasinya berubah, program pelatihannya dilaksanakan oleh lembaga lembaga pelatihan kerja (LPK) yang kemudian mendaftarkan pesertanya ke Disnaker untuk tahapan seleksi, katanya.

“Program ini kami bekerjasama langsung dengan IM JAPAN dan tahun 2025 ini pihak Disnaker NTB sudah melakukan rekrutment sebanyak 3 kali. Ada 47 LKP magang Jepang sudah tergabung dalam FKJP dibawah binaan Disnaker NTB yang bekerjasama dengan PT DAI ICHI Jepang dengan 40 perusahaan lainnya di Jepang yang sangat membutuhkan tenaga kerja Indonesia, selaras dengan nawacita Presiden Prabowo, Indonesia tidak akan pernah mempunyai tenaga non skill, ”terangnya,

Menurutnya dengan mengirim tenaga skill ke Jepang maka akan dihargai dengan gaji IM JAPAN antara Rp. 13 juta sampai 25 juta perbulan setelah melalui pendidikan untuk menghadapi tes Matematika, ketahanan fisik dan mental, kemampuan Bahasa Jepang, tes kesehatan, dan wawancara khusus dengan pihak perusahaan penerima.

Adapun untuk pembiayaan ke Jepang akan ditalangi oleh Bank NTB, dengan system pengembalian potong gaji tanpa beban bunga. Peserta hanya dibebankan biaya pendidikan sampai bisa berangkat ke Jepang dan biaya pra medical sebesar Rp.200.000.

Lokasi pelatihan dan pendidikan menyebar ditiap tiap kecamatan agar mudah diakses dan tidak menjadi tambahan beban biaya.

“Yang tidak lulus wawancara di satu perusahaan jangan patah hati, karena ada perusahaan lain yang memberikan peluang wawancara dan tes, demikian seterusnya sampai bisa dan benar benar berangkat ke Jepang, artinya masa pendidikan tiada batas kendatipun ada ketentuan maksimal 4 bulan, ”paparnya padat.

Direktur Klinik Assifa al Halim, Supardi S.Sos., M.P, D., diakhir sosialisasi tersebut menuturkan bahwa FKJP merencanakan memulai sosialisasi dari Lombok Timur namun dirinya bersikeras harus dari Lombok Barat dulu.

“Saya bertemu Pak Saparudin saat beliau datang ke klinik saya karena beliau langganan klinik, dan menuturkan program FKJP, dan saya sangat tertarik untuk bekerjasama dengan syarat harus dimulai dari Lombok Barat, "ujanya.

Dirinya menjanjikan biaya medical murah dan ramah dengan layanan kekeluargaan.

“Kami bukan hanya akan memriksa kesehatan peserta magang dengan biaya murah dan ramah, tapi kami juga akan melayani dengan kekeluargaan, sanak famuli yang ditinggalkan insyaallah kami juga akan memastikan mereka selalu sehat melalui pengontrolan rutin, ”ungkapnya.

Memasuki 10 Hari Terakhir Ramadan, H. Syamsu Rijal Ajak Masyarakat Raih Keutamaan dan Perbanyak Amal

Lombok Timur – Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, H. Syamsu Rijal mengingatkan masyarakat tentang pentingnya memanfaatkan sepuluh hari terakhir bulan suci Ramadan sebagai momentum untuk memperbanyak amal ibadah dan meningkatkan kualitas keimanan.

Menurutnya, sepuluh hari terakhir Ramadan merupakan fase paling istimewa dalam bulan suci, karena pada malam-malam tersebut Allah SWT memberikan banyak keutamaan dan peluang besar bagi umat Islam untuk meraih pahala yang berlipat ganda.

“Sepuluh hari terakhir Ramadan adalah saat terbaik bagi umat Islam untuk lebih bersungguh-sungguh dalam beribadah. Inilah waktu untuk memperbanyak doa, membaca Al-Qur’an, melaksanakan salat malam, serta memperbanyak sedekah,” ujar H. Syamsu Rijal.

Ia juga menegaskan bahwa pada sepuluh malam terakhir terdapat malam yang sangat agung yaitu Lailatul Qadar, malam yang nilainya lebih baik dari seribu bulan.

Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut dengan memperbanyak amal saleh serta memperkuat hubungan dengan sesama manusia melalui sikap saling membantu dan berbagi.

“Selain meningkatkan ibadah kepada Allah, Ramadan juga mengajarkan kita untuk memperkuat kepedulian sosial, membantu fakir miskin, anak yatim, dan masyarakat yang membutuhkan,” tambahnya.

Di akhir pernyataannya, H. Syamsu Rijal berharap masyarakat dapat menjadikan penghujung Ramadan sebagai waktu untuk memperbaiki diri, memperkuat persaudaraan, dan menebarkan kebaikan di tengah kehidupan bermasyarakat.

“Semoga kita semua diberikan kesempatan meraih keberkahan Ramadan dan dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar yang penuh kemuliaan,” tutupnya.

Soroti Proyek Dapur Makan Bergizi Gratis, Eks Pengurus BEM Unram Desak APH Riksus Pemdes Rensing ‎

‎Mataram (harianbumigora.com) – Gelombang desakan terkait transparansi tata kelola Dana Desa kembali mengemuka di Nusa Tenggara Barat. Sejumlah mantan pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Mataram (Unram) secara resmi mendesak Kepolisian Daerah (Polda) NTB dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Selong untuk segera melakukan Pemeriksaan Khusus (Riksus) terhadap Kepala Desa Rensing, Kabupaten Lombok Timur.

‎

‎Langkah ini diambil menyusul adanya dugaan penyalahgunaan Anggaran Dana Desa (ADD) yang disinyalir dialihkan secara sepihak untuk pembangunan infrastruktur dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Para mantan aktivis mahasiswa tersebut menilai bahwa meski MBG merupakan program nasional yang strategis, pengalokasian anggarannya di tingkat desa wajib merujuk pada ketentuan perundang-undangan serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang telah disahkan.

‎

‎Dugaan kuat muncul bahwa pengalihan dana tersebut dilakukan tanpa melalui prosedur perubahan anggaran yang sah, termasuk pengabaian mekanisme Musyawarah Desa (Musdes) sebagai ruang pengambilan keputusan partisipatif. Padahal, Dana Desa semestinya diprioritaskan untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan infrastruktur dasar yang telah terencana secara kolektif.

‎

‎Perwakilan mantan pengurus BEM Unram menegaskan bahwa desakan ini adalah bentuk fungsi kontrol sosial terhadap kebijakan publik. Mereka mengingatkan agar implementasi program pusat di tingkat akar rumput tidak menjadi pembenaran untuk menabrak aturan hukum yang berlaku.

‎

‎"Kami mendukung penuh program pemerintah pusat terkait Makan Bergizi Gratis. Namun, pelaksanaannya di tingkat desa tidak boleh menabrak aturan. Jangan sampai niat baik ini justru menjadi celah bagi oknum untuk melakukan penyimpangan anggaran dengan dalih program nasional," tegas salah satu koordinator dalam keterangan tertulisnya.

‎

‎Para aktivis mendesak aparat penegak hukum (APH) untuk mengaudit secara menyeluruh sumber dana serta mekanisme penggunaan anggaran pembangunan dapur MBG tersebut. Hal ini krusial dilakukan guna memastikan tidak terjadi tumpang tindih anggaran maupun potensi kerugian keuangan negara.

‎

‎Secara spesifik, mereka meminta Polda NTB segera melakukan penyelidikan awal terkait potensi tindak pidana korupsi, sementara Kejari Selong didorong melakukan audit investigatif terhadap laporan pertanggungjawaban keuangan Desa Rensing pada tahun anggaran berjalan.

‎

‎Hingga saat ini, pihak Pemerintah Desa Rensing maupun Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lombok Timur belum memberikan tanggapan resmi terkait desakan tersebut. Mantan pengurus BEM Unram menyatakan komitmennya untuk terus mengawal isu ini hingga tercipta tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan taat hukum.

‎

H. Syamsu Rijal Sigap Turun ke Lokasi Banjir, Salurkan Bantuan untuk Warga Kayuk Perang Desa Wakan

Lombok Timur, 1 Maret 2026 – Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Syamsu Rijal, menunjukkan kepedulian nyata kepada masyarakat dengan turun langsung meninjau lokasi banjir di Dusun Kayuk Perang, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Minggu (1/3/2026). Dalam kunjungan tersebut, ia sekaligus menyalurkan bantuan bagi warga yang terdampak banjir.

Kedatangan H. Syamsu Rijal bertujuan untuk melihat secara langsung kondisi masyarakat pascabanjir. Ia menyapa warga, meninjau rumah-rumah yang terdampak, serta berdialog dengan masyarakat guna mendengar berbagai keluhan dan kebutuhan mendesak yang diperlukan saat ini.

Pada kesempatan tersebut, H. Syamsu Rijal menyerahkan bantuan berupa kebutuhan pokok kepada warga terdampak sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas terhadap masyarakat yang sedang mengalami musibah.

Menurutnya, kehadiran langsung di tengah masyarakat merupakan bentuk tanggung jawab moral sebagai wakil rakyat agar dapat mengetahui secara nyata kondisi warga yang membutuhkan perhatian.

"Kami hadir untuk memastikan masyarakat tidak merasa sendiri menghadapi musibah ini. Semoga bantuan ini dapat membantu meringankan beban warga dan menjadi penyemangat untuk bangkit kembali," ungkapnya.

Ia juga menegaskan bahwa banjir yang terjadi di Dusun Kayuk Perang perlu menjadi perhatian bersama, terutama dalam upaya penanganan jangka panjang agar kejadian serupa dapat diminimalisir di masa yang akan datang.

Banjir yang melanda Dusun Kayuk Perang menyebabkan sejumlah rumah warga terendam dan aktivitas masyarakat sempat terganggu. Setelah air mulai surut, warga bergotong royong membersihkan rumah dan lingkungan dari sisa lumpur serta material yang terbawa arus banjir.

Kehadiran H. Syamsu Rijal di lokasi bencana disambut penuh haru oleh masyarakat. Warga mengaku sangat terbantu dan merasa diperhatikan dengan adanya kunjungan langsung serta bantuan yang diberikan.

Salah seorang warga, Irawan, menyampaikan rasa terima kasih atas kepedulian yang ditunjukkan oleh H. Syamsu Rijal.

"Kami sangat bersyukur atas perhatian dan bantuan yang diberikan. Kehadiran beliau memberi semangat bagi kami untuk kembali bangkit setelah musibah banjir ini," ujarnya.

Melalui kegiatan tersebut, H. Syamsu Rijal berharap pemerintah dan seluruh pihak terkait dapat bersama-sama mencari solusi penanganan banjir secara berkelanjutan, sehingga masyarakat dapat hidup dengan lebih aman dan nyaman.

Kunjungan tersebut menjadi bukti nyata komitmen H. Syamsu Rijal sebagai wakil rakyat yang selalu hadir di tengah masyarakat, terutama saat warga membutuhkan perhatian dan bantuan di tengah musibah yang melanda.

BAZNAS Lombok Timur Salurkan Bantuan Responsif untuk Yatim Piatu Korban Kebakaran di Wanasaba Lauk

 

Lombok Timur (harianbumigora.com) — Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lombok Timur bergerak cepat menyalurkan bantuan darurat bagi dua anak yatim piatu korban kebakaran di Desa Wanasaba Lauk, Kecamatan Wanasaba, pada Jumat (20/2/2026). Musibah yang terjadi pada Sabtu (14/2) lalu tersebut menghanguskan rumah semi-permanen milik Suryadi (21) dan adiknya yang masih duduk di bangku sekolah dasar.

Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian BAZNAS Lombok Timur, Dr. H. M. Hamidi, turun langsung menyerahkan paket bantuan berupa beras, sembako, dan uang tunai senilai Rp 1,6 juta, dengan total nilai bantuan sementara mencapai Rp 2,1 juta. Bantuan ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi mendesak korban, terutama menjelang bulan suci Ramadan.

"Ini adalah bantuan responsif sifatnya santunan darurat. Mengingat keterbatasan anggaran untuk rehabilitasi rumah, kami masih menunggu koordinasi dengan BAZNAS RI. Namun, jika nanti melalui Dinas Perkim tidak terakomodir, kami akan upayakan melalui program MAHYANI (Rumah Layak Huni) BAZNAS Lotim. Intinya, mana yang lebih cepat demi membantu adik-adik kita ini," ujar Dr. H. M. Hamidi dengan penuh kesungguhan.

Langkah cepat BAZNAS ini melengkapi inisiatif sebelumnya yang dilakukan oleh tokoh masyarakat karismatik, TGH. Habiburrahman, Lc. Selaku Ketua MUI Lombok Timur dan Ketua Pengurus Masjid Besar At-Taqwa Wanasaba, ia telah lebih dulu menggerakkan jemaah untuk menyisihkan harta bagi kedua anak yatim piatu tersebut. Tuan Guru menegaskan bahwa membantu mereka adalah kewajiban kolektif, mengingat kondisi korban yang sangat rentan setelah kehilangan tempat tinggal dan harta benda.

Apresiasi terhadap sinergi lintas pihak ini juga datang dari Camat Wanasaba, Arfany M. Masany, S.STP, MH. Ia menyampaikan rasa syukur atas respon cepat BAZNAS Lotim dan Kepala UPZIS Kecamatan Wanasaba yang telah meringankan beban warga terdampak.

"Alhamdulillah, terima kasih kepada BAZNAS Lotim. Sinergi ini sangat berarti bagi masyarakat kami. Kami berharap proses pembangunan kembali rumah korban dapat segera terealisasi melalui koordinasi dengan BPBD, Dinas Perkim, maupun BAZNAS," tutur Camat Arfany.

Saat ini, pihak pemerintah desa melalui Kepala Dusun telah mengajukan permohonan bantuan perbaikan rumah ke Dinas Perkim Lombok Timur. Meski bantuan konsumsi telah terpenuhi, perhatian lebih lanjut dari berbagai pihak masih sangat dibutuhkan untuk menjamin kesejahteraan jangka panjang dan pemulihan tempat tinggal kedua anak yatim piatu tersebut.

BAZNAS Lotim Lakukan Terobosan Besar Entaskan Kemiskinan Ekstrim

 

Lombok Timur (harianbumigora.com) — Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lombok Timur melakukan terobosan besar dalam pengentasan kemiskinan ekstrem dengan menjamin kepesertaan BPJS bagi masyarakat kecil dan pejuang pendidikan. Melalui dana zakat, BAZNAS kini menanggung penuh iuran BPJS Kesehatan bagi 1.000 warga miskin ekstrem serta BPJS Ketenagakerjaan bagi guru non-ASN.

Wakil Ketua IV BAZNAS Lombok Timur, Dr. Asbullah Muslim, menyatakan bahwa program ini merupakan langkah strategis untuk memastikan masyarakat yang paling membutuhkan mendapatkan akses layanan kesehatan tanpa beban biaya.

"BPJS Kesehatan ini kami fokuskan untuk masyarakat miskin ekstrem dengan target 1.000 orang. Kami bekerja sama langsung dengan BPJS Kesehatan agar setiap bulan datanya terpantau akurat," jelas Asbullah, Jumat (13/2/2026).

Program ini sepenuhnya dibiayai dari dana zakat asnaf fakir miskin. Selain perlindungan kesehatan, BAZNAS juga menaruh perhatian besar pada kesejahteraan guru tetap yayasan yang belum tersertifikasi. Melalui dana zakat terikat Bupati Lombok Timur senilai Rp300 juta, para pendidik yang telah mengabdi antara 5 hingga 20 tahun kini mendapatkan jaminan perlindungan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan.

"Saat ini pendataan guru di setiap kecamatan masih terus berjalan. Kami ingin memastikan para guru non-ASN yang telah lama berdedikasi mendapatkan jaminan hari tua dan perlindungan kerja yang layak melalui program ini," pungkasnya.

Sinergi Pembinaan, Lapas Selong dan BAZNAS Lotim Jalin Kerja Sama Bidang Keagamaan

Lombok Timur (harianbumigora.com) – Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Selong melakukan kunjungan silaturahmi ke Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lombok Timur pada Rabu (11/2/2026). 

Pertemuan ini menjadi langkah awal untuk memperkuat sinergi lintas instansi, khususnya dalam mendukung program pembinaan kepribadian bagi warga binaan.

Kedatangan Kepala Lapas Selong, Sudirman, disambut langsung oleh Ketua BAZNAS Lombok Timur, Muhammad Kamli. Dalam pertemuan tersebut, Sudirman memberikan gambaran umum mengenai kondisi warga binaan serta berbagai program keagamaan yang tengah berjalan, termasuk pembinaan bagi mereka yang berstatus sebagai santri lapas.

Sudirman menekankan pentingnya dukungan dari lembaga mitra untuk memaksimalkan proses reintegrasi sosial warga binaan melalui pendekatan spiritual.

"Kami berharap ada dukungan dan kerja sama yang lebih erat di bidang sosial dan kemanusiaan. Salah satu agenda terdekat adalah pemenuhan sarana ibadah berupa baju koko bagi santri lapas guna menyambut bulan suci Ramadan. Hal ini sangat penting untuk membangun suasana ibadah yang lebih khidmat bagi warga binaan," ujar Sudirman.

Menanggapi harapan tersebut, Ketua BAZNAS Kabupaten Lombok Timur, Muhammad Kamli, memberikan apresiasi atas inisiatif dan dedikasi Lapas Selong dalam menjaga kualitas pembinaan mental-spiritual warga binaan. Ia menegaskan bahwa BAZNAS memiliki tanggung jawab moral untuk mendukung program-program yang membawa kemaslahatan umat, tanpa terkecuali.

"Kami sangat menyambut baik kunjungan ini. BAZNAS Lombok Timur menyatakan kesiapan untuk bersinergi dan memberikan dukungan nyata terhadap program-program sosial di Lapas Selong. Terkait pengadaan baju koko untuk santri lapas dalam menyambut Ramadan, kami akan segera tindak lanjuti sebagai bentuk komitmen kemanusiaan kami," tegas Muhammad Kamli.

Melalui kerja sama ini, kedua belah pihak berharap pembinaan keagamaan di Lapas Selong dapat berjalan lebih optimal, sehingga para warga binaan memiliki bekal spiritual yang kuat saat kembali ke tengah masyarakat nantinya.

Perkuat Transparansi, BAZNAS Lombok Timur dan Organisasi Wartawan Sepakati Kemitraan Strategis

 

Lombok Timur (harianbumigora.com) – Semangat kolaborasi mewarnai kegiatan Coffee Morning antara BAZNAS Kabupaten Lombok Timur dengan sejumlah organisasi wartawan di lesehan Bonto, Masbagik, Rabu (11/2/2026).

Pertemuan ini menjadi momentum penting dengan disepakatinya komitmen kemitraan strategis melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang berlandaskan pada UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 dan Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers.

Kemitraan ini dibangun di atas prinsip "Aman Syar’i, Aman Regulasi, dan Aman NKRI" sebagai fondasi utama untuk mewujudkan tata kelola zakat yang transparan dan akuntabel. Kegiatan yang dihadiri perwakilan berbagai organisasi media seperti FRIC, PWI, FJLT, GJI, dan lainnya ini juga berfungsi sebagai forum evaluasi terhadap kinerja BAZNAS selama enam bulan terakhir.

Ketua BAZNAS Lombok Timur, Drs. H. Muhammad Kamli, menegaskan bahwa keterbukaan informasi adalah kunci utama dalam meraih kepercayaan umat. Ia menyatakan bahwa sinergi dengan media merupakan jembatan edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya zakat.

"Kami berharap pertemuan ini dapat mempererat silaturahmi dengan rekan-rekan media di Lotim. Masukan selama enam bulan kami menjabat tentu menjadi bahan evaluasi agar manajemen BAZNAS semakin lebih baik. Terkait PKS, kami akan bersikap adil, dan dana yang digunakan bersumber dari kas BAZNAS untuk bagian syiar amil," ujar Muhammad Kamli dengan sungguh-sungguh.

Selaras dengan hal tersebut, Wakil Ketua II BAZNAS Lotim, Dr. H. M. Hamidi, ST., M.Pd, memaparkan bahwa progres kelembagaan harus dibarengi dengan publikasi yang masif agar masyarakat mengetahui ke mana aliran dana ZIS disalurkan. PKS yang akan disusun mencakup peliputan kegiatan resmi, dokumentasi program, hingga penyebaran informasi edukatif melalui berbagai platform media.

Mewakili unsur pers, M. Aminullah, S.Si, dari FRIC Lombok Timur, menyambut positif inisiatif ini. Namun, ia memberikan penekanan bahwa kerja sama ini tidak boleh mengintervensi independensi wartawan dalam menjalankan fungsi kontrol sosialnya di lapangan.

"Mewakili FRIC Lotim, kami akan memenuhi kewajiban sebagai mitra BAZNAS Lotim sepanjang tetap mengikuti UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 dan Kode Etik Jurnalistik. Independensi pers tetap menjadi prioritas kami dalam menyampaikan informasi yang akurat dan berimbang kepada publik," tegas Aminullah.

Prinsip-prinsip dalam Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers disepakati sebagai pilar moral dalam pelaksanaan kerja sama ini. Hal ini menjamin bahwa setiap pemberitaan mengenai program BAZNAS akan dilakukan secara profesional, tanpa prasangka, dan tetap mengedepankan kepentingan publik.

Melalui sinergi yang sehat ini, BAZNAS Lombok Timur dan insan pers optimis dapat membangun pola komunikasi publik yang lebih kuat. Dengan transparansi yang terjaga, kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat diharapkan semakin meningkat, sehingga dampak sosial dari program-program BAZNAS dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat yang membutuhkan.

Dugaan Ayam Busuk di Program MBG Montong Gading, BGN Didesak Tutup Operasional Dapur Oknum Pimpinan Dewan

 

Lombook Timur (harianbumigora.com) – Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Desa Kilang, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, menuai protes keras dari masyarakat. Hal ini dipicu oleh temuan penyajian makanan yang dinilai tidak layak konsumsi, berupa daging ayam yang diduga sudah busuk dan buah-buahan yang tidak segar.

Berdasarkan laporan dari sejumlah tokoh masyarakat setempat, dapur penyedia makanan tersebut disinyalir milik seorang oknum Pimpinan DPRD Kabupaten Lombok Timur. Temuan ini memicu kegaduhan publik karena standar kesehatan pangan yang seharusnya menjadi prioritas utama justru terabaikan.

Keluhan tidak hanya datang dari warga, tetapi juga langsung dari para siswa sebagai penerima manfaat. Dalam pantauan di lapangan, sejumlah siswa mengungkapkan kekecewaan mereka melalui tulisan di lembaran kertas kecil yang menyatakan bahwa "Ayam Busuk" dan "Jeruk Tidak Manis". Keluhan ini menjadi bukti nyata bahwa aspek kontrol kualitas di dapur tersebut sangat lemah.

Menyikapi kondisi yang membahayakan kesehatan siswa tersebut, tokoh masyarakat mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk segera mengambil tindakan tegas. Mereka meminta agar operasional dapur di Desa Kilang tersebut segera ditutup karena telah gagal memenuhi standar gizi dan kebersihan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

"Kami meminta pihak BGN untuk turun tangan dan menutup dapur tersebut. Ini menyangkut kesehatan anak-anak kita. Program nasional yang mulia ini jangan sampai dinodai oleh penyajian makanan

basi hanya demi mencari keuntungan pribadi," ujar salah satu perwakilan tokoh masyarakat.

Pemilik dapur diingatkan untuk lebih serius dalam memperhatikan keselamatan dan kesehatan para siswa. Penyelenggara program diharapkan tidak bermain-main dengan standar mutu pangan, mengingat program MBG merupakan atensi langsung dari Presiden RI guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Elemen masyarakat menyatakan akan terus mengawal jalannya program MBG di Lombok Timur secara ketat. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa dana negara yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat gizi bagi siswa, bukan justru menimbulkan risiko penyakit akibat kelalaian penyedia jasa.

Klarifikasi Isu Miring Pemotongan Zakat P3K Paruh Waktu: "Masyarakat Tidak Usah Terprovokasi

Ketua Baznas Lotim Drs. H. Muhammad Kamli

Lombok Timur (harianbumigora.com) – BAZNAS tanggapi isu miring perihal potongan zakat penghasilan sebesar 2,5 persen pada slip gaji guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Paruh Waktu.

Tersebarnya bukti potongan zakat sebesar Rp 16.250 dari honor Rp 650.000 tersebar luas di media sosial dan mengundang reaksi negatif dari masyarakat. 

Salah satu reaksi negatif muncul berupa anggapan bahwa pmotongan  tidak relevan jika merujuk pada ketentuan nishab zakat penghasilan yang ditetapkan BAZNAS RI. Secara aturan, seseorang baru diwajibkan berzakat jika hartanya telah mencapai nishab atau setara 85 gram emas per tahun. Penghasilan Rp 650.000 per bulan dianggap jauh di bawah standar kewajiban zakat, bahkan berada di bawah garis kemiskinan internasional menurut standar World Bank.

Mengingat reaksi publik yang dikhawatirkan adalah paham, ketua BAZNAS Kabupaten Lombok Timur, Drs. H. Muhammad Kamli, dalam keterangan persnya pada Senin (9/2/2026), menegaskan bahwa BAZNAS periode 2025–2030 tidak pernah mengeluarkan instruksi pemotongan tersebut. Ia memastikan tidak ada surat edaran maupun perintah lisan yang menargetkan honor P3K Paruh Waktu untuk pemungutan zakat.

"Jika terdapat pemotongan zakat yang dialami oleh P3K Paruh Waktu, dapat dipastikan hal tersebut bukan dilakukan oleh BAZNAS Lombok Timur. Tindakan tersebut berada di luar kewenangan dan tanggung jawab kami," tegas Kamli.

Langkah klarifikasi ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab institusional guna menjaga kepercayaan publik. BAZNAS mengimbau para tenaga honorer dan masyarakat luas agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi. Masyarakat diminta melakukan konfirmasi langsung ke kanal resmi BAZNAS jika menemukan indikasi pemotongan serupa yang tidak berdasar.

Kamli menekankan"Tidak ada pemotongan, masyarakat tidak perlu resah apalagi sampai terprovokasi." Ungkap Kami. 

H. Syamsul Rizal Serap Aspirasi Pendidikan dan Kesejahteraan Masyarakat Lingkok Telu

Kiri Ustdz Anwar, Tengah H. Syamsu Rijal DPRD Prov NTB, Kanan Juli Hamdan AW Kepala Madrasah Ibtidaiyah NW Lingkok Telu

Lombok Timur, Kamis (4 Februari 2026) — Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, H. Syamsul Rijal, melaksanakan kegiatan Reses Masa Persidangan Kedua Tahun Anggaran 2025/2026 yang bertempat di MI NW Lingkok Telu, Desa Jenggik Utara, Kabupaten Lombok Timur.

Kegiatan reses ini menjadi momen penting bagi masyarakat Lingkok Telu untuk menyampaikan secara langsung berbagai aspirasi dan kebutuhan, khususnya di sektor pendidikan, penguatan kelembagaan sosial, serta peningkatan kesejahteraan.

Dalam perayaannya, Ustadz Anwar selaku pengurus Yayasan Ikhwanul Muhsinin NW Lingkok Telu menyampaikan ucapan terima kasih dan dianugerahi atas kehadiran H. Syamsul Rijal di masyarakat tengah. Ia memaparkan bahwa Yayasan Ikhwanul Muhsinin NW Lingkok Telu telah menaungi sejumlah lembaga pendidikan dan sosial keagamaan, mulai dari RA dan MI NW Lingkok Telu, Majelis Taklim, TPQ, hingga Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS).

Menurut Ustadz Anwar, keberadaan lembaga-lembaga tersebut memiliki peran strategis dalam pembinaan generasi dan penguatan nilai-nilai keagamaan di masyarakat. Oleh karena itu, ia berharap agar sumber daya dan kebutuhan sarana prasarana pendidikan yang ada dapat memperoleh perhatian dan dukungan dari pemerintah melalui DPRD Provinsi NTB.

Sementara itu, Bapak Yusuf, mewakili masyarakat, menyampaikan sejumlah aspirasi penting, di antaranya perlunya pembenahan ruang kelas pada lembaga pendidikan yang ada, serta dorongan terhadap program pemberdayaan pemuda lokal sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan sosial masyarakat Desa Jeggik Utara.

Menangapi aspirasi tersebut, H. Syamsul Rizal dalam Segalanya menegaskan bahwa kegiatan reses merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab Anggota DPRD untuk mendengarkan langsung suara masyarakat. Ia menyampaikan bahwa seluruh masukan yang disampaikan telah dicatat dan akan diperjuangkan melalui mekanisme yang berlaku sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

“Kehadiran saya pada kegiatan reses ini adalah untuk mendengar dan menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. Semua masukan yang disampaikan akan kami catat dan perjuangkan semaksimal mungkin. Saya berharap silaturahmi dan komunikasi seperti ini tidak berhenti sampai di sini, tetapi terus berlanjut demi kepentingan dan kemajuan masyarakat Lingkok Telu,” ujar H. Syamsul Rizal.

Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua dan Pengurus Yayasan Ikhwanul Muhsinin NW, Kepala Madrasah MI NW Lingkok Telu, Posko Hizbullah NW, masyarakat tokoh, tokoh pemuda, Muslimat NW, serta berbagai unsur masyarakat lainnya.

Melalui pelaksanaan reses ini, diharapkan terjalin sinergi yang berkelanjutan antara masyarakat, lembaga pendidikan, dan wakil rakyat, guna mendorong peningkatan kualitas pendidikan, penguatan peran sosial keagamaan, serta kesejahteraan masyarakat di Lingkok Telu, Desa Jeggik Utara, Lombok Timur.

GPMA Desak Pencabutan SLHS MBG Anggaraksa, Duga Ada Manipulasi Administrasi Lintas Instansi

 

Yusfa Ismail, Ketua Gerakan Pemuda Mahasiswa Anggaraksa (GPMA)

‎Lombok Timur (harianbumigora.com) – Gerakan Pemuda Mahasiswa Anggaraksa (GPMA) kembali menggelar aksi jilid kedua untuk mempersoalkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) Anggaraksa. Dalam aksi tersebut, GPMA menyoroti adanya ketidaksinkronan data serta prosedur penerbitan izin yang dinilai cacat prosedur dan penuh manipulasi.

‎

‎Ketidaksesuaian prosedur ini terungkap setelah GPMA melakukan audiensi langsung dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lombok Timur. Dalam pertemuan tersebut, pihak dinas mengakui bahwa aspek krusial terkait pengelolaan limbah belum tersentuh pengawasan.

‎

‎"Kami mendengar langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup bahwa sejauh ini belum ada peninjauan sama sekali terkait IPAL yang ada di MBG Anggaraksa. Ini sangat fatal, bagaimana mungkin izin bisa berjalan sementara dampak lingkungannya belum ditinjau," ujar salah satu orator GPMA di lapangan.

‎

‎Kecurigaan GPMA semakin menguat saat massa bergeser ke Dinas Kesehatan (Dikes) Lombok Timur untuk mempertanyakan tindak lanjut aksi jilid pertama. Namun, pengakuan dari pihak Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang Dikes justru memicu polemik baru terkait aktivitas dapur produksi. Pihak Dikes mengeklaim bahwa penyembelihan yang dilakukan di dapur tersebut bukan untuk keperluan program MBG, sebuah pernyataan yang dinilai GPMA sebagai upaya menutup-nutupi fakta.

‎

‎"Pihak Dikes berdalih penyembelihan di dapur tersebut bukan untuk MBG, padahal temuan kami di lapangan dengan jelas menunjukkan aktivitas itu memang diperuntukkan bagi program tersebut. Kami menduga ada manipulasi administrasi sistematis yang melibatkan pihak SPPI, SPPG, Dikes, hingga DLH sehingga SLHS ini terbit tanpa prosedur yang benar," tegas koordinator aksi dalam pernyataannya.

‎

‎Atas dasar temuan tersebut, GPMA melayangkan tuntutan keras agar Dinas Kesehatan segera membatalkan dokumen yang telah diterbitkan. Menurut mereka, kredibilitas instansi dipertaruhkan jika tetap mempertahankan izin yang diduga dimanipulasi secara administratif.

‎

‎"Kami menantang Dinas Kesehatan selaku instansi penerbit untuk segera mencabut SLHS MBG Anggaraksa. Setiap aturan punya konsekuensi, dan kami tidak akan tinggal diam melihat prosedur yang ditabrak. Kami akan segera bersurat ke Badan Gizi Nasional (BGN) untuk evaluasi menyeluruh, sekaligus mempertanyakan sejauh mana kinerja Satgas MBG Lombok Timur selama ini," tutupnya.

‎

‎Aksi ini menegaskan komitmen mahasiswa untuk terus mengawal agar program strategis nasional tidak disalahgunakan oleh kepentingan oknum tertentu melalui proses administrasi yang tidak transparan.