Sinergi Pembinaan, Lapas Selong dan BAZNAS Lotim Jalin Kerja Sama Bidang Keagamaan

Lombok Timur (harianbumigora.com) – Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Selong melakukan kunjungan silaturahmi ke Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lombok Timur pada Rabu (11/2/2026). 

Pertemuan ini menjadi langkah awal untuk memperkuat sinergi lintas instansi, khususnya dalam mendukung program pembinaan kepribadian bagi warga binaan.

Kedatangan Kepala Lapas Selong, Sudirman, disambut langsung oleh Ketua BAZNAS Lombok Timur, Muhammad Kamli. Dalam pertemuan tersebut, Sudirman memberikan gambaran umum mengenai kondisi warga binaan serta berbagai program keagamaan yang tengah berjalan, termasuk pembinaan bagi mereka yang berstatus sebagai santri lapas.

Sudirman menekankan pentingnya dukungan dari lembaga mitra untuk memaksimalkan proses reintegrasi sosial warga binaan melalui pendekatan spiritual.

"Kami berharap ada dukungan dan kerja sama yang lebih erat di bidang sosial dan kemanusiaan. Salah satu agenda terdekat adalah pemenuhan sarana ibadah berupa baju koko bagi santri lapas guna menyambut bulan suci Ramadan. Hal ini sangat penting untuk membangun suasana ibadah yang lebih khidmat bagi warga binaan," ujar Sudirman.

Menanggapi harapan tersebut, Ketua BAZNAS Kabupaten Lombok Timur, Muhammad Kamli, memberikan apresiasi atas inisiatif dan dedikasi Lapas Selong dalam menjaga kualitas pembinaan mental-spiritual warga binaan. Ia menegaskan bahwa BAZNAS memiliki tanggung jawab moral untuk mendukung program-program yang membawa kemaslahatan umat, tanpa terkecuali.

"Kami sangat menyambut baik kunjungan ini. BAZNAS Lombok Timur menyatakan kesiapan untuk bersinergi dan memberikan dukungan nyata terhadap program-program sosial di Lapas Selong. Terkait pengadaan baju koko untuk santri lapas dalam menyambut Ramadan, kami akan segera tindak lanjuti sebagai bentuk komitmen kemanusiaan kami," tegas Muhammad Kamli.

Melalui kerja sama ini, kedua belah pihak berharap pembinaan keagamaan di Lapas Selong dapat berjalan lebih optimal, sehingga para warga binaan memiliki bekal spiritual yang kuat saat kembali ke tengah masyarakat nantinya.

Perkuat Transparansi, BAZNAS Lombok Timur dan Organisasi Wartawan Sepakati Kemitraan Strategis

 

Lombok Timur (harianbumigora.com) – Semangat kolaborasi mewarnai kegiatan Coffee Morning antara BAZNAS Kabupaten Lombok Timur dengan sejumlah organisasi wartawan di lesehan Bonto, Masbagik, Rabu (11/2/2026).

Pertemuan ini menjadi momentum penting dengan disepakatinya komitmen kemitraan strategis melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang berlandaskan pada UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 dan Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers.

Kemitraan ini dibangun di atas prinsip "Aman Syar’i, Aman Regulasi, dan Aman NKRI" sebagai fondasi utama untuk mewujudkan tata kelola zakat yang transparan dan akuntabel. Kegiatan yang dihadiri perwakilan berbagai organisasi media seperti FRIC, PWI, FJLT, GJI, dan lainnya ini juga berfungsi sebagai forum evaluasi terhadap kinerja BAZNAS selama enam bulan terakhir.

Ketua BAZNAS Lombok Timur, Drs. H. Muhammad Kamli, menegaskan bahwa keterbukaan informasi adalah kunci utama dalam meraih kepercayaan umat. Ia menyatakan bahwa sinergi dengan media merupakan jembatan edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya zakat.

"Kami berharap pertemuan ini dapat mempererat silaturahmi dengan rekan-rekan media di Lotim. Masukan selama enam bulan kami menjabat tentu menjadi bahan evaluasi agar manajemen BAZNAS semakin lebih baik. Terkait PKS, kami akan bersikap adil, dan dana yang digunakan bersumber dari kas BAZNAS untuk bagian syiar amil," ujar Muhammad Kamli dengan sungguh-sungguh.

Selaras dengan hal tersebut, Wakil Ketua II BAZNAS Lotim, Dr. H. M. Hamidi, ST., M.Pd, memaparkan bahwa progres kelembagaan harus dibarengi dengan publikasi yang masif agar masyarakat mengetahui ke mana aliran dana ZIS disalurkan. PKS yang akan disusun mencakup peliputan kegiatan resmi, dokumentasi program, hingga penyebaran informasi edukatif melalui berbagai platform media.

Mewakili unsur pers, M. Aminullah, S.Si, dari FRIC Lombok Timur, menyambut positif inisiatif ini. Namun, ia memberikan penekanan bahwa kerja sama ini tidak boleh mengintervensi independensi wartawan dalam menjalankan fungsi kontrol sosialnya di lapangan.

"Mewakili FRIC Lotim, kami akan memenuhi kewajiban sebagai mitra BAZNAS Lotim sepanjang tetap mengikuti UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 dan Kode Etik Jurnalistik. Independensi pers tetap menjadi prioritas kami dalam menyampaikan informasi yang akurat dan berimbang kepada publik," tegas Aminullah.

Prinsip-prinsip dalam Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers disepakati sebagai pilar moral dalam pelaksanaan kerja sama ini. Hal ini menjamin bahwa setiap pemberitaan mengenai program BAZNAS akan dilakukan secara profesional, tanpa prasangka, dan tetap mengedepankan kepentingan publik.

Melalui sinergi yang sehat ini, BAZNAS Lombok Timur dan insan pers optimis dapat membangun pola komunikasi publik yang lebih kuat. Dengan transparansi yang terjaga, kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat diharapkan semakin meningkat, sehingga dampak sosial dari program-program BAZNAS dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat yang membutuhkan.

Dugaan Ayam Busuk di Program MBG Montong Gading, BGN Didesak Tutup Operasional Dapur Oknum Pimpinan Dewan

 

Lombook Timur (harianbumigora.com) – Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Desa Kilang, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, menuai protes keras dari masyarakat. Hal ini dipicu oleh temuan penyajian makanan yang dinilai tidak layak konsumsi, berupa daging ayam yang diduga sudah busuk dan buah-buahan yang tidak segar.

Berdasarkan laporan dari sejumlah tokoh masyarakat setempat, dapur penyedia makanan tersebut disinyalir milik seorang oknum Pimpinan DPRD Kabupaten Lombok Timur. Temuan ini memicu kegaduhan publik karena standar kesehatan pangan yang seharusnya menjadi prioritas utama justru terabaikan.

Keluhan tidak hanya datang dari warga, tetapi juga langsung dari para siswa sebagai penerima manfaat. Dalam pantauan di lapangan, sejumlah siswa mengungkapkan kekecewaan mereka melalui tulisan di lembaran kertas kecil yang menyatakan bahwa "Ayam Busuk" dan "Jeruk Tidak Manis". Keluhan ini menjadi bukti nyata bahwa aspek kontrol kualitas di dapur tersebut sangat lemah.

Menyikapi kondisi yang membahayakan kesehatan siswa tersebut, tokoh masyarakat mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk segera mengambil tindakan tegas. Mereka meminta agar operasional dapur di Desa Kilang tersebut segera ditutup karena telah gagal memenuhi standar gizi dan kebersihan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

"Kami meminta pihak BGN untuk turun tangan dan menutup dapur tersebut. Ini menyangkut kesehatan anak-anak kita. Program nasional yang mulia ini jangan sampai dinodai oleh penyajian makanan

basi hanya demi mencari keuntungan pribadi," ujar salah satu perwakilan tokoh masyarakat.

Pemilik dapur diingatkan untuk lebih serius dalam memperhatikan keselamatan dan kesehatan para siswa. Penyelenggara program diharapkan tidak bermain-main dengan standar mutu pangan, mengingat program MBG merupakan atensi langsung dari Presiden RI guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Elemen masyarakat menyatakan akan terus mengawal jalannya program MBG di Lombok Timur secara ketat. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa dana negara yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat gizi bagi siswa, bukan justru menimbulkan risiko penyakit akibat kelalaian penyedia jasa.

Klarifikasi Isu Miring Pemotongan Zakat P3K Paruh Waktu: "Masyarakat Tidak Usah Terprovokasi

Ketua Baznas Lotim Drs. H. Muhammad Kamli

Lombok Timur (harianbumigora.com) – BAZNAS tanggapi isu miring perihal potongan zakat penghasilan sebesar 2,5 persen pada slip gaji guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Paruh Waktu.

Tersebarnya bukti potongan zakat sebesar Rp 16.250 dari honor Rp 650.000 tersebar luas di media sosial dan mengundang reaksi negatif dari masyarakat. 

Salah satu reaksi negatif muncul berupa anggapan bahwa pmotongan  tidak relevan jika merujuk pada ketentuan nishab zakat penghasilan yang ditetapkan BAZNAS RI. Secara aturan, seseorang baru diwajibkan berzakat jika hartanya telah mencapai nishab atau setara 85 gram emas per tahun. Penghasilan Rp 650.000 per bulan dianggap jauh di bawah standar kewajiban zakat, bahkan berada di bawah garis kemiskinan internasional menurut standar World Bank.

Mengingat reaksi publik yang dikhawatirkan adalah paham, ketua BAZNAS Kabupaten Lombok Timur, Drs. H. Muhammad Kamli, dalam keterangan persnya pada Senin (9/2/2026), menegaskan bahwa BAZNAS periode 2025–2030 tidak pernah mengeluarkan instruksi pemotongan tersebut. Ia memastikan tidak ada surat edaran maupun perintah lisan yang menargetkan honor P3K Paruh Waktu untuk pemungutan zakat.

"Jika terdapat pemotongan zakat yang dialami oleh P3K Paruh Waktu, dapat dipastikan hal tersebut bukan dilakukan oleh BAZNAS Lombok Timur. Tindakan tersebut berada di luar kewenangan dan tanggung jawab kami," tegas Kamli.

Langkah klarifikasi ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab institusional guna menjaga kepercayaan publik. BAZNAS mengimbau para tenaga honorer dan masyarakat luas agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi. Masyarakat diminta melakukan konfirmasi langsung ke kanal resmi BAZNAS jika menemukan indikasi pemotongan serupa yang tidak berdasar.

Kamli menekankan"Tidak ada pemotongan, masyarakat tidak perlu resah apalagi sampai terprovokasi." Ungkap Kami. 

H. Syamsul Rizal Serap Aspirasi Pendidikan dan Kesejahteraan Masyarakat Lingkok Telu

Kiri Ustdz Anwar, Tengah H. Syamsu Rijal DPRD Prov NTB, Kanan Juli Hamdan AW Kepala Madrasah Ibtidaiyah NW Lingkok Telu

Lombok Timur, Kamis (4 Februari 2026) — Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, H. Syamsul Rijal, melaksanakan kegiatan Reses Masa Persidangan Kedua Tahun Anggaran 2025/2026 yang bertempat di MI NW Lingkok Telu, Desa Jenggik Utara, Kabupaten Lombok Timur.

Kegiatan reses ini menjadi momen penting bagi masyarakat Lingkok Telu untuk menyampaikan secara langsung berbagai aspirasi dan kebutuhan, khususnya di sektor pendidikan, penguatan kelembagaan sosial, serta peningkatan kesejahteraan.

Dalam perayaannya, Ustadz Anwar selaku pengurus Yayasan Ikhwanul Muhsinin NW Lingkok Telu menyampaikan ucapan terima kasih dan dianugerahi atas kehadiran H. Syamsul Rijal di masyarakat tengah. Ia memaparkan bahwa Yayasan Ikhwanul Muhsinin NW Lingkok Telu telah menaungi sejumlah lembaga pendidikan dan sosial keagamaan, mulai dari RA dan MI NW Lingkok Telu, Majelis Taklim, TPQ, hingga Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS).

Menurut Ustadz Anwar, keberadaan lembaga-lembaga tersebut memiliki peran strategis dalam pembinaan generasi dan penguatan nilai-nilai keagamaan di masyarakat. Oleh karena itu, ia berharap agar sumber daya dan kebutuhan sarana prasarana pendidikan yang ada dapat memperoleh perhatian dan dukungan dari pemerintah melalui DPRD Provinsi NTB.

Sementara itu, Bapak Yusuf, mewakili masyarakat, menyampaikan sejumlah aspirasi penting, di antaranya perlunya pembenahan ruang kelas pada lembaga pendidikan yang ada, serta dorongan terhadap program pemberdayaan pemuda lokal sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan sosial masyarakat Desa Jeggik Utara.

Menangapi aspirasi tersebut, H. Syamsul Rizal dalam Segalanya menegaskan bahwa kegiatan reses merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab Anggota DPRD untuk mendengarkan langsung suara masyarakat. Ia menyampaikan bahwa seluruh masukan yang disampaikan telah dicatat dan akan diperjuangkan melalui mekanisme yang berlaku sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

“Kehadiran saya pada kegiatan reses ini adalah untuk mendengar dan menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. Semua masukan yang disampaikan akan kami catat dan perjuangkan semaksimal mungkin. Saya berharap silaturahmi dan komunikasi seperti ini tidak berhenti sampai di sini, tetapi terus berlanjut demi kepentingan dan kemajuan masyarakat Lingkok Telu,” ujar H. Syamsul Rizal.

Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua dan Pengurus Yayasan Ikhwanul Muhsinin NW, Kepala Madrasah MI NW Lingkok Telu, Posko Hizbullah NW, masyarakat tokoh, tokoh pemuda, Muslimat NW, serta berbagai unsur masyarakat lainnya.

Melalui pelaksanaan reses ini, diharapkan terjalin sinergi yang berkelanjutan antara masyarakat, lembaga pendidikan, dan wakil rakyat, guna mendorong peningkatan kualitas pendidikan, penguatan peran sosial keagamaan, serta kesejahteraan masyarakat di Lingkok Telu, Desa Jeggik Utara, Lombok Timur.

GPMA Desak Pencabutan SLHS MBG Anggaraksa, Duga Ada Manipulasi Administrasi Lintas Instansi

 

Yusfa Ismail, Ketua Gerakan Pemuda Mahasiswa Anggaraksa (GPMA)

‎Lombok Timur (harianbumigora.com) – Gerakan Pemuda Mahasiswa Anggaraksa (GPMA) kembali menggelar aksi jilid kedua untuk mempersoalkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) Anggaraksa. Dalam aksi tersebut, GPMA menyoroti adanya ketidaksinkronan data serta prosedur penerbitan izin yang dinilai cacat prosedur dan penuh manipulasi.

‎

‎Ketidaksesuaian prosedur ini terungkap setelah GPMA melakukan audiensi langsung dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lombok Timur. Dalam pertemuan tersebut, pihak dinas mengakui bahwa aspek krusial terkait pengelolaan limbah belum tersentuh pengawasan.

‎

‎"Kami mendengar langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup bahwa sejauh ini belum ada peninjauan sama sekali terkait IPAL yang ada di MBG Anggaraksa. Ini sangat fatal, bagaimana mungkin izin bisa berjalan sementara dampak lingkungannya belum ditinjau," ujar salah satu orator GPMA di lapangan.

‎

‎Kecurigaan GPMA semakin menguat saat massa bergeser ke Dinas Kesehatan (Dikes) Lombok Timur untuk mempertanyakan tindak lanjut aksi jilid pertama. Namun, pengakuan dari pihak Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang Dikes justru memicu polemik baru terkait aktivitas dapur produksi. Pihak Dikes mengeklaim bahwa penyembelihan yang dilakukan di dapur tersebut bukan untuk keperluan program MBG, sebuah pernyataan yang dinilai GPMA sebagai upaya menutup-nutupi fakta.

‎

‎"Pihak Dikes berdalih penyembelihan di dapur tersebut bukan untuk MBG, padahal temuan kami di lapangan dengan jelas menunjukkan aktivitas itu memang diperuntukkan bagi program tersebut. Kami menduga ada manipulasi administrasi sistematis yang melibatkan pihak SPPI, SPPG, Dikes, hingga DLH sehingga SLHS ini terbit tanpa prosedur yang benar," tegas koordinator aksi dalam pernyataannya.

‎

‎Atas dasar temuan tersebut, GPMA melayangkan tuntutan keras agar Dinas Kesehatan segera membatalkan dokumen yang telah diterbitkan. Menurut mereka, kredibilitas instansi dipertaruhkan jika tetap mempertahankan izin yang diduga dimanipulasi secara administratif.

‎

‎"Kami menantang Dinas Kesehatan selaku instansi penerbit untuk segera mencabut SLHS MBG Anggaraksa. Setiap aturan punya konsekuensi, dan kami tidak akan tinggal diam melihat prosedur yang ditabrak. Kami akan segera bersurat ke Badan Gizi Nasional (BGN) untuk evaluasi menyeluruh, sekaligus mempertanyakan sejauh mana kinerja Satgas MBG Lombok Timur selama ini," tutupnya.

‎

‎Aksi ini menegaskan komitmen mahasiswa untuk terus mengawal agar program strategis nasional tidak disalahgunakan oleh kepentingan oknum tertentu melalui proses administrasi yang tidak transparan.

Pemerintah Kerahkan Satgas Saber Pelanggaran Pangan Nasional, Kawal Harga dan Stok Jelang Imlek hingga Idul Fitri 2026

 

Rapat Koordinasi TimSatgas Saber Pelanggaran Pangan yang digelar di Rupat Dittipideksus Bareskrim Polri, Gedung Awaloedin Djamin Mabes Polri, dipimpin oleh Kabareskrim Polri Komjen Pol Drs. Syahardiantono, M.Si selaku Ketua Pengarah Satgas Saber, Rabu (4/2/2026). Foto: https://Polrifastrespon.com

Jakarta (harianbumigora.com) – Dilansir dari https://Polrifastrespon.com, Pemerintah resmi kerahkan Satgas Sapu Bersih (Saber) untuk menindak pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan yang biasa terjadi jelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) seperti Imlek, Ramadan, dan Idul Fitri 2026. Langkah ini diambil guna mengawal stabilitas pasokan, memastikan ketersediaan pangan, menjaga harga tetap terkendali, sekaligus mencegah praktik penimbunan oleh oknum tidak bertanggung jawab. (4/2/2026). 

Saber ini dipimpin langsung oleh Kabareskrim Polri Komjen Pol Drs. Syahardiantono, M.Si., selaku Ketua Pengarah Satgas dengan beranggotakan Badan dan Pangan Nasional (Bapanas), Kementan, Perum Bulog, hingga perwakilan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

Dalam rapat koordinasi yang dihadiri oleh perwakilan dari masing-masing perwakilan tim Saber seperti Sestama Bapanas RI Dr. Drs. Sarwo Edhy, Irjen Kementan Letjen TNI (Purn) Irham Waroihan, Dirut Perum Bulog Letjen TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani, serta Deputi I KSP Bapanas Dr. I Gusti Ketut Astawa selaku Ketua Pelaksana Satgas.

Ketua Pelaksana Satgas, I Gusti Ketut Astawa, menekankan bahwa kehadiran negara melalui satgas ini adalah untuk menjamin hak konsumen dan keadilan bagi produsen.

"Tujuan utama kami adalah memastikan kebijakan harga seperti HET dan HAP dipatuhi di lapangan. Kami tidak ingin ada celah bagi spekulan untuk bermain di tengah meningkatnya permintaan masyarakat menjelang hari raya," tegasnya.

Ketua Pelaksana Satgas, I Gusti Ketut Astawa, menjelaskan pembentukan Satgas Saber bertujuan menjamin pelaksanaan kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP), Harga Eceran Tertinggi (HET), serta Harga Acuan Pembelian dan Penjualan (HAP) di tingkat produsen dan konsumen.

Selain itu, Satgas juga memastikan keamanan dan mutu pangan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pengawasan dilakukan secara serentak di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota, mencakup seluruh rantai pasok, mulai dari produsen, distributor, hingga pedagang eceran dan ritel modern.

“Pelaku usaha kami minta patuh pada HET, HPP, dan HAP. Termasuk memastikan mitra distributor tidak memainkan harga di hilir,” tegas Ketut Astawa.

Mengenai stok nasional, Sestama Bapanas RI Sarwo Edhy menekankan bahwa ketahanan pangan Indonesia berada pada posisi yang sangat kuat. Dengan stok beras yang mencapai 3,4 juta ton, ia menegaskan bahwa pengawasan penting dilakukan  dengan berfokus  pada distribusi agar tidak ada sumbatan yang memicu kenaikan harga semu.

"Stok kita melimpah karena swasembada, jadi secara logika ekonomi tidak ada ruang untuk kenaikan harga di atas ketentuan. Satgas akan memastikan ketersediaan ini terdistribusi merata hingga ke pasar-pasar tradisional, sehingga masyarakat bisa mengakses pangan murah dengan kualitas yang terjaga," tambah Sarwo Edhy.

Kabareskrim Polri Komjen Pol Komjen Pol Drs. Syahardiantono, M.Si., selaku Ketua pengarah tim Saber menegaskan bahwa kepolisian akan mengawal kebijakan ini dengan pendekatan yang terukur namun tetap berwibawa.

"Kehadiran Satgas Saber ini adalah mandat untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Kami mengedepankan langkah preventif agar rantai pasok berjalan normal. Namun, jika ditemukan tindakan sengaja yang merugikan masyarakat seperti penimbunan atau manipulasi mutu, kami pastikan penegakan hukum akan berjalan tanpa pandang bulu," ujar Komjen Pol Syahardiantono.

Sebagai bentuk transparansi dengan membuka partisipasi publik, dibuka Hotline Pengaduan masyarakat melalui WhatsApp di nomor 0853-8545-0833. Dengan menempuh langkah ini, diharapkan dapat mempersempit ruang gerak pelanggar melalui laporan langsung dari warga di lapangan. Dengan sinergi ini, pemerintah optimis stabilitas pangan nasional akan tetap terjaga sepanjang rangkaian hari besar keagamaan di tahun 2026.

Beredar Isu Dana Mengalir Ke OPD; Wakil Ketua BAZNAS Lotim Tegaskan Itu Keliru dan Pengelolaan Dana Zakat Sesuai Syariat Islam

Lombok Timur (harianbumigora.com) – Menanggapi kabar mengenai dugaan aliran dana zakat kepada sejumlah pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Wakil Pimpinan II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lombok Timur, Dr. H. Hamidi, ST., M.Pd., memberikan klarifikasi resmi melalui konferensi pers untuk menegaskan bahwa isu tersebut adalah keliru. Dalam kesempatan itu, Dr. Hamid, ST., M.Pd juga menegaskan bahwa setiap rupiah dana zakat yang masuk ke dalam BAZNAS Lombok Timur dikelola secara profesional dan akuntabel sesuai Syariat Islam dan disalurkan kepada yang berhak (mustahik) berdasarkan regulasi yang ada. (4/2/2026). 

“Informasi tersebut sama sekali tidak benar. Kami tegaskan bahwa tidak ada penyaluran dana BAZNAS kepada pejabat OPD untuk kepentingan pribadi. Seluruh pendistribusian dana ZIS (Zakat, Infaq, Sodaqah - red) dilakukan berdasarkan sistem yang transparan dan akuntabel,” ujar Dr. H. Hamidi, panggilan akrabnya, saat memberikan keterangan pada Selasa 03 Februari 2026.

Dr. H. Hamidi memaparkan bahwa agenda melibatkan para pejabat OPD yang ada selama ini adalah dalam kapasitas mereka sebagai Muzakki (pemberi zakat). Hal ini, lanjut Dr. Hamidi, dikarenakan adanya sejumlah pejabat di lingkup Pemkab Lombok Timur yang berkomitmen untuk menyalurkan zakat profesi mereka secara rutin melalui BAZNAS Lotim untuk selanjutnya dapat disalurkan kepada masyarakat Lombok Timur yang membutuhkan (Mustahik).

"Karena beberapa pejabat di lingkup OPD Lotim berkomitmen menyalurkan zakat profesinya melalui BAZNAS." Tegasnya. 

Dalam Konferensi Pers ini, Dr. Hamidi juga menyampaikan bahwa ada mekanisme Audit yang diterapkan oleh BAZNAS Lombok Timur, yaitu berupa pelaporan yang ketat kepada lembaga audit internal maupun eksternal guna menjaga transparansi keuangan.

Dr. Hamidi melanjutkan bahwa seluruh bantuan yang keluar dari kas BAZNAS selalu dipastikan telah melalui mekanisme yang ketat yaitu verifikasi lapangan dan pemenuhan syarat administrasi yang sah menurut hukum yang berlaku, guna menjaga profesionalisme BAZNAS Lombok Timur selaku lembaga yang mengemban amanah umat.

“Kami bekerja secara profesional. Fokus utama kami adalah memastikan dana zakat tersalurkan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan (mustahik -red), bukan untuk kepentingan personal pejabat." Ucap Dr. H. Hamidi menegaskan. 

Buku Tulis Lebih Mahal dari Nyawa

Oleh

M. Rizwandi

Ketua Pimpinan Cabang Himmah NW Kota Mataram

Koordinator Wilayah (Korwil) Bali-Nusra BEM SI. 

Baru-baru ini, masyarakat Indonesia khususnya di wilayah bagian timur dilanda nestapa yang mendalam. Peristiwa bunuh diri seorang siswa kelas IV Sekolah Dasar (SD) yang baru berusia sekitar 10 tahun di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), menjadi perhatian serius banyak pihak dan ini bisa menjadi indikasi Kegagalan Negara dalam memelihara anak bangsa. 

Di tengah euforia pemerintah yang sibuk mengumandangkan program Makan Bergizi Gratis (MBG), peristiwa seorang anak yang mengakhiri hidup karena tak mampu membeli buku tulis adalah tamparan keras yang memalukan bagi wajah bangsa. 

Fakta ini membuktikan sistem perlindungan anak dan akses pendidikan di Indonesia sedang dalam kondisi darurat. Kasus ini bukan sekadar duka bagi satu keluarga, melainkan manifestasi nyata dari kegagalan sistemik pemerintah dalam menjangkau rakyat yang paling rentan di akar rumput.

 "Sangat ironis melihat negara yang mengalokasikan anggaran pendidikan hingga ratusan triliun rupiah setiap tahunnya, namun masih membiarkan seorang anak merasa masa depannya runtuh hanya karena selembar buku dan pena. 

Pendidikan yang selama ini dipuja sebagai hak konstitusional nyatanya belum benar-benar menyentuh dapur keluarga miskin. Ini bukti bahwa kemiskinan struktural masih menjadi tembok raksasa yang belum mampu ditembus oleh kebijakan pendidikan, dimana sisi kemanusiaan bagi siswa dalam tata laksana pendidikan luput dari perhatian. . 

Saya menilai pendidikan yang didengungkan sebagai hak setiap warga negara belum benar-benar sampai ke batin anak-anak dari keluarga tidak mampu. Ketika orang tua sudah bekerja sekuat tenaga namun tetap gagal memenuhi kebutuhan dasar sekolah, maka yang gagal bukan keluarga tersebut, melainkan negara dan sistem yang harus segera dirombak. 

Kritik juga perlu saya sampaikan kepada lingkungan sekolah yang cenderung menjadi ruang tuntutan administratif tanpa ruang empati. Siswa sering kali dipaksa mengikuti standar kelengkapan yang sama tanpa mempertimbangkan ketimpangan ekonomi. Padahal, sedikit keringanan atau satu kalimat pengertian dari tenaga pendidik bisa saja menjadi penyelamat nyawa bagi anak-anak yang berada di titik nadir tekanan ekonomi.

Tragedi ini harus menjadi alarm nasional yang membangunkan Presiden, kementerian terkait, hingga otoritas sekolah dari kenyamanan laporan data formal. Negara tidak boleh lagi bersembunyi di balik angka statistik, sementara di lapangan bantuan pendidikan tidak tepat sasaran atau sulit diakses oleh yang berhak dan layakmenerimanya. Kemiskinan sering kali berteriak lewat diam, dan jika teriakan itu terus diabaikan, maka dunia pendidikan kita hanya akan menjadi pabrik tekanan bagi kaum papa. 

Sebagai pemimpin gerakan mahasiswa di wilayah Bali-Nusra, saya mendesak agar kejadian ini menjadi titik balik revolusi kebijakan pendidikan. Saya mengingatkan bahwa nyawa yang hilang tidak akan bisa dikembalikan oleh bantuan apa pun yang datang terlambat. Dan saya mengajak seluruh elemen masyarakat dan pemerintah untuk tidak membiarkan tragedi ini berlalu begitu saja, seperti angin lalu, tanpa mengambil pelajaran darinya. Upaya kongkrit berupa pembenahan sistem dan manajemen pendidikan harus  dilakukan oleh pemerintah, agar tidak ada lagi anak Indonesia yang merasa hidupnya tidak berharga hanya karena selembar buku tulis.

MUSKOM HIMMAH NW KOMISARIAT UNW MATARAM, MOMENTUREFLEKSI ORGANISASI SELAIN PILIH KETUA 2026-2027

Mataram (harianbumigora.com) — Himpunan Mahasiswa Nahdlatul Wathan (HIMMAH NW) Komisariat Universitas Nahdlatul Wathan (UNW) Mataram laksanakan Musyawarah Komisariat (MUSKOM) Tahun 2026 di aula Universitas Nahdltul Wathan (UNW) Mataram. (1/2/2026) 

Sebagai forum tertinggi di tingkat komisariat MUSKOM 2026 mengusung tema "Dari Gagasan Ke Aksi Re-generasi Kepemimpinan Himmah NW untuk Mewujudkan Komisariat yang Aktif, dan Kontributif".

Ketua Panitia MUSKOM Herman Azhari menegaskan bahwa tema ini telah melalui diskusi yang dinamis dan dianggap paling tepat untuk arah perjuangan komisariat saat ini.

"Perdebatannya cukup alot dan kita sepakat ini yang paling tepat saat ini." Ungkap Herman, panggilan akrabnya dalam laporan Ketua Panitia pada pembukaan acara MUSKOM.

Sementara,  Ketua Komisariat HIMMAH NW UNW Mataram, Zaedullah Anshori dalam sambutannya menegaskan bahwa MUSKOM bukan hanya ajang pemilihan ketua tapi juga sebagai sarana evaluasi organisasi, penguatan kaderisasi, serta momentum untuk memperbaiki dan melanjutkan estafet perjuangan HIMMAH NW di tataran komisariat. Karenanya, melalui kesempatan ini, pria yang akrab disapa Anshori ini juga mengajak segenap kader komisariat untuk menjadikan MUSKOM kali ini sebagai momentum refleksi guna mewujudkan masa depan organisasi yang lebih baik. 

"Dalam MUSKOM ini kita jangan hanya berpikir bagaimana memilih Ketua, tapi juga kita hendaknya merefleksi perjalanan organisasi satu tahun sebelumnya sebelum merancang agenda juang yang lebih baik di masa mendatang". tegas Anshori.

Anshori juga megajak peserta MUSKOM agar menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan mengedepankan kedewasaan dalam bersidang.

"Mari bersidang dengan penuh kedewasaan dan kita junjung tinggi nilai-nilai demokrasi." Ajaknya.

Selain itu, Zamron, M. Pd salah seorang pembina komisariat, yang juga Ketua komisariat Himmah NW UNW Mataram periode 2011-2012 berpesan; sebagai kader Nahdlatul Wathan harus selalu ingat dimana dalam Mars NW ditegaskan bahwa ketuhanan adalah sila yang utama sebelum melaksanakan nilai dalam sila keempat yaitu permusyawaratan perwakilan.

"Dalam Al-Qur'an kita diajarkan untuk berlapang-lapang dalam majelis, dan berhati lemah lembut serta saling memaapkan, karenanya apa pun hasilnya dan siapa pun yang terpilih hendaknya setelah itu tetap saling merangkul untuk berjuang bersama. Ungkap pria yang saat ini adalah seorang dosen di UNW Mataram. 

Acara dibuka oleh Ketua Pimpinan Cabang Himmah NW Kota Mataram, Muhammad Rizwandi. Dalam sambutannya, Juan - akrabnya- berharap MUSKOM kali ini menghasilkan pemimpin amanah, progresif, dan mampu membawa HIMMAH NW Komisariat UNW Mataram semakin maju serta berkontribusi positif bagi organisasi Nahdlatul Wathan khususnya dan masyarakat, agama, bangsa dan negara pada umumnya.

"Saya berharap Ketua komisariat terpilih membawa himpunan dalam real-real yang terus berkontribusi positif untuk organisasi khususnya dan untuk agama, masyarakat, bangsa dan negara." Tegasnya.

Terpilih dari hasil MUSKOM 2026 Herman Azhari sebagai Ketua Komisariat Himmah NW 2026-2027. Unggul dari dua kandidat lainnya yang dicalonkan sebagian peserta sidang MUSKOM yaitu Zaedullah Anshori (Ketua komisariat saat ini) dan Boy Darmawan.

Pendaftar Relawan Tembus 1000 Orang; Ust. Bambang Cahyadi: SPPG Kami Siapkan 'Safety Net' Ekonomi

Ust. Bambang Cahyadi, Lc. di depan peserta pendaftar relawan SPPG Bagik Nyaka Santri 3

Lombok Timur (harianbumigora.com) - Sebanyak 1.000 pelamar tercatat mendaftarkan diri dalam rekrutmen terbuka relawan Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) Bagik Nyaka Santri 3. Dari jumlah tersebut, 300 peserta lolos seleksi administrasi untuk kemudian lanjut mengikuti tahap tes tulis pada Sabtu (31/1).

Meski kebutuhan operasional dapur hanya  47 orang, Mitra SPPG Bagik Nyaka Santri 3, Ust. Bambang Cahyadi, Lc., menegaskan  proses seleksi bukan akhir bagi  pelamar, melainkan disiapkan 'Safety Net' ekonomi bagi pelamar yang tidak lulus seleksi.

"Ini bukan sekadar memberikan makanan cuma-cuma, karena program ini dibiayai oleh pajak rakyat. Kualitas adalah harga mati. Itulah sebabnya kami mendatangkan chef profesional dan menerapkan standar ketat dalam seleksi ini. Bagi yang belum berkesempatan bergabung di dapur MBG, kami tetap memprioritaskan Anda untuk mengisi posisi di unit usaha kami lainnya, seperti kafe dan restoran yang akanr beroperasi bulan Ramadan ini, travel haji dan umrah, butik, hingga pengolahan tahu-tempe dan RPH (Rumah Pemotongan Hewan) higienis," tegas Ust. Bambang di hadapan para peserta tes.

Sesuai ketentuan Badan Gizi Nasional (BGN), standar anggaran ditetapkan sebesar Rp 10.000 untuk porsi besar dan Rp 8.000 untuk porsi kecil. Ust. Bambang mengajak UMKM lokal yang memiliki produk berkualitas untuk bergabung menjadi pemasok resmi. Dengan demikian, menurut Ust. Bambang, Efek Berganda bagi Ekonomi Lokal Program MBG di Bagik Nyaka Santri 3 ini dapat menghasilkan motor penggerak ekonomi sehingga jaring pengaman ekonomi bagi masyarakat termasuk pendaftar yang tidak lulus saat ini dapat dinikmati bersama.

"Insya Allah, penyaluran pasokan bahan baku akan kami lakukan secara bergilir untuk memastikan keadilan ekonomi bagi pelaku usaha lokal," jelasnya.

Rekrutmen ini juga mendapat dukungan penuh dari lintas sektor, mulai dari Pemerintah Kecamatan Aikmel, Polsek, Koramil, hingga Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).

Lalu Bahram mewakili FKDM Lombok Timur mengingatkan pentingnya disiplin tinggi bagi relawan terpilih, sehingga risiko keamanan pangan seperti keracunan dapat ditekan hingga nol persen.

Dengan pelatihan intensif dan sertifikasi BNSP yang akan diberikan kepada relawan terpilih, menurutnya, SPPG Bagik Nyaka Santri 3 layak optimis untuk menjadi model percontohan dapur MBG yang profesional, transparan, dan berdampak sosial luas di Nusa Tenggara Barat.

"Disiplin tinggi dari relawan, ditambah pelatihan bersertifikat oleh pihak Mitra, maka keracunan dapat ditekan hingga nol persen. Ini akan menjadikan SPPG Bagik Nyaka Santri 3 patut optimis untuk menjadi model percontohan dapur MBG yang profesional, transparan, dan berdampak sosial luas di Nusa Tenggara Barat. " Paparnya.

Kadikes Lotim: Progres Operasional Puskesmas Sakra Timur 100 Persen

Kepala Dinas Kesehatan Lombok Timur, H. Lalu Aries

Lombok Timur (harianbumigora.com) — Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur, H. Lalu Aries, memberikan penjelasan secara terbuka terkait progres operasional Puskesmas Sakra Timur yang baru. Penjelasan tersebut disampaikan saat pertemuan dengan perwakilan masyarakat di Kantor Camat Sakra Timur.

Kadis Dinkes menegaskan bahwa pertemuan tersebut bertujuan untuk menyampaikan secara langsung kepada masyarakat mengenai tahapan dan rencana waktu (timeline) operasional Puskesmas Sakra Timur.

Secara fisik, pembangunan Puskesmas Sakra Timur telah selesai 100 persen pada Desember 2025 dan telah melalui tahapan Provisional Hand Over (PHO),"jelasnya.

Setelah pembangunan fisik rampung, Dinas Kesehatan melanjutkan proses penyiapan regulasi sebagai dasar operasional. Regulasi yang disiapkan berupa Peraturan Bupati dan saat ini masih dalam proses.

“Penyusunan peraturan bupati sudah berjalan. Kami sudah melakukan pembahasan bersama Dinas Kesehatan, Bagian Hukum, Bagian Organisasi, BKPSDM, serta perwakilan DPRD,” jelasnya.

Saat ini, draf peraturan tersebut telah berada di Bagian Hukum dan sedang dalam tahap sinkronisasi di Biro Hukum Provinsi. Sambil menunggu regulasi rampung, Dinas Kesehatan juga menyiapkan sumber daya manusia (SDM) secara paralel.

Karena Puskesmas Sakra Timur merupakan fasilitas kesehatan baru dan belum bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, kebutuhan tenaga kesehatan sementara akan dipenuhi dari Puskesmas Lepak yang berada di wilayah Sakra Timur. Sebagian SDM dari Puskesmas Lepak akan dialihkan untuk mendukung operasional puskesmas baru tersebut.

“Langkah ini kami ambil agar pelayanan yang sudah berjalan tidak terganggu. Skema seperti ini juga sudah kami terapkan di beberapa puskesmas baru sebelumnya,” ujarnya.

Setelah regulasi ditetapkan, tahapan berikutnya adalah pengurusan surat izin operasional. Jika izin telah diterbitkan, maka akan dilakukan penetapan struktur organisasi, penunjukan kepala puskesmas melalui SK Bupati, serta peng-SK-an tenaga kesehatan sesuai hasil pemetaan SDM.

Lalu Aries, juga memastikan sarana dan prasarana pendukung telah tersedia. Seluruh peralatan medis sudah berada di lokasi Puskesmas Sakra Timur dan dipindahkan sejak awal Januari.

Setelah mulai beroperasi, Puskesmas Sakra Timur akan didaftarkan ke Kementerian Kesehatan agar tercatat secara nasional dan memiliki sistem pelaporan tersendiri, terpisah dari Puskesmas Lepak. Tahapan selanjutnya adalah persiapan akreditasi.

“Jika akreditasi telah terpenuhi, barulah Puskesmas Sakra Timur bisa menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan. Kami menargetkan awal tahun 2027 puskesmas ini sudah mandiri dan bekerja sama dengan BPJS,” tambahnya.

Ia berharap Puskesmas Sakra Timur dapat menjadi fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) yang mampu memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik dan merata bagi masyarakat di wilayah Sakra Timur.

“Mari kita kawal bersama seluruh proses ini agar berjalan sesuai rencana. Ini merupakan komitmen Bupati dan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan,” pungkasnya.

Pemkab Lombok Timur Gandeng FRIC Guna Akselerasi Keterbukaan Informasi Daerah

Sekda Lombok Timur Juaini Taofik saat menerima kunjungan organisasi jurnalis Fast Response Indonesia Center (FRIC) di kantor setda Lombok Timur

Lombok Timur (harianbmigora) - Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui transparansi informasi. Langkah ini ditegaskan kembali oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur, Muhammad Juaini Taofik, saat menerima kunjungan audiensi dari organisasi jurnalis Fast Respon Indonesia Center (FRIC) di ruang kerjanya, Kantor Bupati Lombok Timur, Kamis (29/1).

Pertemuan yang berlangsung hangat tersebut menjadi ajang diskusi strategis mengenai penguatan kemitraan antara pemerintah daerah (Pemda) dan insan pers. Fokus utamanya adalah membangun mekanisme penyampaian informasi yang lebih terbuka, aksesibel, dan edukatif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dalam arahannya, Muhammad Juaini Taofik mengungkapkan bahwa keterbukaan informasi publik bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan ruh dari visi pembangunan daerah yang sedang dijalankan.

“Kami di jajaran eksekutif menyambut baik kehadiran rekan-rekan dari FRIC. Perlu kami sampaikan bahwa menuju tata kelola pemerintahan yang transparan adalah prioritas, terlebih dengan tagline Smart yang saat ini kami usung. Salah satu indikator keberhasilan Smart Government adalah sejauh mana transparansi itu dirasakan oleh publik,” ujar Juaini Taofik.

Lebih lanjut, Sekda menjelaskan bahwa peran media massa merupakan elemen vital dalam ekosistem pemerintahan. Media bertindak sebagai pilar keempat demokrasi yang mengawasi sekaligus menyebarluaskan capaian pembangunan. Ia menekankan bahwa sinergi yang kuat antara Pemda dan media akan meminimalisir potensi disinformasi di tengah masyarakat.

“Bapak Bupati dan Wakil Bupati senantiasa memberikan arahan agar hubungan dengan teman-teman media, termasuk FRIC, terus dipererat. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri dalam mengedukasi masyarakat tanpa dukungan dari jurnalis yang profesional,” tambahnya.

Dalam pandangan Sekda, media memiliki fungsi ganda: sebagai jembatan komunikasi yang menghubungkan kebijakan pemerintah dengan kebutuhan rakyat, serta sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat. Melalui pemberitaan yang sehat, masyarakat diharapkan menjadi lebih cerdas dan kritis dalam mengawal pembangunan daerah.

Menutup pertemuan tersebut, Juaini Taofik menyampaikan harapannya agar FRIC dapat menjadi mitra yang produktif dalam memproduksi produk jurnalistik yang berkualitas.

“Kehadiran FRIC harus mampu mendukung akselerasi informasi. Harapan kami, informasi yang sampai ke masyarakat tidak hanya mengandalkan kecepatan speed, tetapi yang paling utama adalah akurasi dan ketepatan data. Inilah yang akan membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah,” pungkasnya.

Menanggapi harapan Sekda Lotim, M. Aminullah menegaskan bahwa FRIC siap bekerja sama secara konstruktif dan profesional. Selain memberikan apresiasi, Aminullah menyampaikan bahwa peran FRIC akan ditempatkan pada posisi advokasi kualitas informasi publik. Hal ini mendorong agar data dan laporan yang beredar di ruang publik akurat, mudah dimengerti, dan memicu tindakan positif dari warga serta pemangku kebijakan.

“Mewakili FRIC Lotim, terimakasih atas sambutan hangat dari Sekda Lotim. Kami berkomitmen bahwa, media yang bertanggung jawab bukan hanya menerangi fakta, tetapi menyalakan harapan. Kami siap menjadi suara yang mempercepat akuntabilitas dan memberi energi mewujudkan Lotim SMART, yang digagas oleh Bupati Drs. H. Haerul Warisin, M.Si & Wabup Ir. H. Moh. Edwin Hadiwijaya, MM,” kata M. Aminullah, S.Si dengan senyum penuh optimisme.

Silaturahmi tersebut diakhiri dengan sesi foto bersama dan komitmen untuk menjalin komunikasi rutin guna mengawal isu-isu strategis di Kabupaten Lombok Timur.