MUSKOM HIMMAH NW KOMISARIAT UNW MATARAM, MOMENTUREFLEKSI ORGANISASI SELAIN PILIH KETUA 2026-2027

Mataram (harianbumigora.com) — Himpunan Mahasiswa Nahdlatul Wathan (HIMMAH NW) Komisariat Universitas Nahdlatul Wathan (UNW) Mataram laksanakan Musyawarah Komisariat (MUSKOM) Tahun 2026 di aula Universitas Nahdltul Wathan (UNW) Mataram. (1/2/2026) 

Sebagai forum tertinggi di tingkat komisariat MUSKOM 2026 mengusung tema "Dari Gagasan Ke Aksi Re-generasi Kepemimpinan Himmah NW untuk Mewujudkan Komisariat yang Aktif, dan Kontributif".

Ketua Panitia MUSKOM Herman Azhari menegaskan bahwa tema ini telah melalui diskusi yang dinamis dan dianggap paling tepat untuk arah perjuangan komisariat saat ini.

"Perdebatannya cukup alot dan kita sepakat ini yang paling tepat saat ini." Ungkap Herman, panggilan akrabnya dalam laporan Ketua Panitia pada pembukaan acara MUSKOM.

Sementara,  Ketua Komisariat HIMMAH NW UNW Mataram, Zaedullah Anshori dalam sambutannya menegaskan bahwa MUSKOM bukan hanya ajang pemilihan ketua tapi juga sebagai sarana evaluasi organisasi, penguatan kaderisasi, serta momentum untuk memperbaiki dan melanjutkan estafet perjuangan HIMMAH NW di tataran komisariat. Karenanya, melalui kesempatan ini, pria yang akrab disapa Anshori ini juga mengajak segenap kader komisariat untuk menjadikan MUSKOM kali ini sebagai momentum refleksi guna mewujudkan masa depan organisasi yang lebih baik. 

"Dalam MUSKOM ini kita jangan hanya berpikir bagaimana memilih Ketua, tapi juga kita hendaknya merefleksi perjalanan organisasi satu tahun sebelumnya sebelum merancang agenda juang yang lebih baik di masa mendatang". tegas Anshori.

Anshori juga megajak peserta MUSKOM agar menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan mengedepankan kedewasaan dalam bersidang.

"Mari bersidang dengan penuh kedewasaan dan kita junjung tinggi nilai-nilai demokrasi." Ajaknya.

Selain itu, Zamron, M. Pd salah seorang pembina komisariat, yang juga Ketua komisariat Himmah NW UNW Mataram periode 2011-2012 berpesan; sebagai kader Nahdlatul Wathan harus selalu ingat dimana dalam Mars NW ditegaskan bahwa ketuhanan adalah sila yang utama sebelum melaksanakan nilai dalam sila keempat yaitu permusyawaratan perwakilan.

"Dalam Al-Qur'an kita diajarkan untuk berlapang-lapang dalam majelis, dan berhati lemah lembut serta saling memaapkan, karenanya apa pun hasilnya dan siapa pun yang terpilih hendaknya setelah itu tetap saling merangkul untuk berjuang bersama. Ungkap pria yang saat ini adalah seorang dosen di UNW Mataram. 

Acara dibuka oleh Ketua Pimpinan Cabang Himmah NW Kota Mataram, Muhammad Rizwandi. Dalam sambutannya, Juan - akrabnya- berharap MUSKOM kali ini menghasilkan pemimpin amanah, progresif, dan mampu membawa HIMMAH NW Komisariat UNW Mataram semakin maju serta berkontribusi positif bagi organisasi Nahdlatul Wathan khususnya dan masyarakat, agama, bangsa dan negara pada umumnya.

"Saya berharap Ketua komisariat terpilih membawa himpunan dalam real-real yang terus berkontribusi positif untuk organisasi khususnya dan untuk agama, masyarakat, bangsa dan negara." Tegasnya.

Terpilih dari hasil MUSKOM 2026 Herman Azhari sebagai Ketua Komisariat Himmah NW 2026-2027. Unggul dari dua kandidat lainnya yang dicalonkan sebagian peserta sidang MUSKOM yaitu Zaedullah Anshori (Ketua komisariat saat ini) dan Boy Darmawan.

Pendaftar Relawan Tembus 1000 Orang; Ust. Bambang Cahyadi: SPPG Kami Siapkan 'Safety Net' Ekonomi

Ust. Bambang Cahyadi, Lc. di depan peserta pendaftar relawan SPPG Bagik Nyaka Santri 3

Lombok Timur (harianbumigora.com) - Sebanyak 1.000 pelamar tercatat mendaftarkan diri dalam rekrutmen terbuka relawan Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) Bagik Nyaka Santri 3. Dari jumlah tersebut, 300 peserta lolos seleksi administrasi untuk kemudian lanjut mengikuti tahap tes tulis pada Sabtu (31/1).

Meski kebutuhan operasional dapur hanya  47 orang, Mitra SPPG Bagik Nyaka Santri 3, Ust. Bambang Cahyadi, Lc., menegaskan  proses seleksi bukan akhir bagi  pelamar, melainkan disiapkan 'Safety Net' ekonomi bagi pelamar yang tidak lulus seleksi.

"Ini bukan sekadar memberikan makanan cuma-cuma, karena program ini dibiayai oleh pajak rakyat. Kualitas adalah harga mati. Itulah sebabnya kami mendatangkan chef profesional dan menerapkan standar ketat dalam seleksi ini. Bagi yang belum berkesempatan bergabung di dapur MBG, kami tetap memprioritaskan Anda untuk mengisi posisi di unit usaha kami lainnya, seperti kafe dan restoran yang akanr beroperasi bulan Ramadan ini, travel haji dan umrah, butik, hingga pengolahan tahu-tempe dan RPH (Rumah Pemotongan Hewan) higienis," tegas Ust. Bambang di hadapan para peserta tes.

Sesuai ketentuan Badan Gizi Nasional (BGN), standar anggaran ditetapkan sebesar Rp 10.000 untuk porsi besar dan Rp 8.000 untuk porsi kecil. Ust. Bambang mengajak UMKM lokal yang memiliki produk berkualitas untuk bergabung menjadi pemasok resmi. Dengan demikian, menurut Ust. Bambang, Efek Berganda bagi Ekonomi Lokal Program MBG di Bagik Nyaka Santri 3 ini dapat menghasilkan motor penggerak ekonomi sehingga jaring pengaman ekonomi bagi masyarakat termasuk pendaftar yang tidak lulus saat ini dapat dinikmati bersama.

"Insya Allah, penyaluran pasokan bahan baku akan kami lakukan secara bergilir untuk memastikan keadilan ekonomi bagi pelaku usaha lokal," jelasnya.

Rekrutmen ini juga mendapat dukungan penuh dari lintas sektor, mulai dari Pemerintah Kecamatan Aikmel, Polsek, Koramil, hingga Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).

Lalu Bahram mewakili FKDM Lombok Timur mengingatkan pentingnya disiplin tinggi bagi relawan terpilih, sehingga risiko keamanan pangan seperti keracunan dapat ditekan hingga nol persen.

Dengan pelatihan intensif dan sertifikasi BNSP yang akan diberikan kepada relawan terpilih, menurutnya, SPPG Bagik Nyaka Santri 3 layak optimis untuk menjadi model percontohan dapur MBG yang profesional, transparan, dan berdampak sosial luas di Nusa Tenggara Barat.

"Disiplin tinggi dari relawan, ditambah pelatihan bersertifikat oleh pihak Mitra, maka keracunan dapat ditekan hingga nol persen. Ini akan menjadikan SPPG Bagik Nyaka Santri 3 patut optimis untuk menjadi model percontohan dapur MBG yang profesional, transparan, dan berdampak sosial luas di Nusa Tenggara Barat. " Paparnya.

Kadikes Lotim: Progres Operasional Puskesmas Sakra Timur 100 Persen

Kepala Dinas Kesehatan Lombok Timur, H. Lalu Aries

Lombok Timur (harianbumigora.com) — Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur, H. Lalu Aries, memberikan penjelasan secara terbuka terkait progres operasional Puskesmas Sakra Timur yang baru. Penjelasan tersebut disampaikan saat pertemuan dengan perwakilan masyarakat di Kantor Camat Sakra Timur.

Kadis Dinkes menegaskan bahwa pertemuan tersebut bertujuan untuk menyampaikan secara langsung kepada masyarakat mengenai tahapan dan rencana waktu (timeline) operasional Puskesmas Sakra Timur.

Secara fisik, pembangunan Puskesmas Sakra Timur telah selesai 100 persen pada Desember 2025 dan telah melalui tahapan Provisional Hand Over (PHO),"jelasnya.

Setelah pembangunan fisik rampung, Dinas Kesehatan melanjutkan proses penyiapan regulasi sebagai dasar operasional. Regulasi yang disiapkan berupa Peraturan Bupati dan saat ini masih dalam proses.

“Penyusunan peraturan bupati sudah berjalan. Kami sudah melakukan pembahasan bersama Dinas Kesehatan, Bagian Hukum, Bagian Organisasi, BKPSDM, serta perwakilan DPRD,” jelasnya.

Saat ini, draf peraturan tersebut telah berada di Bagian Hukum dan sedang dalam tahap sinkronisasi di Biro Hukum Provinsi. Sambil menunggu regulasi rampung, Dinas Kesehatan juga menyiapkan sumber daya manusia (SDM) secara paralel.

Karena Puskesmas Sakra Timur merupakan fasilitas kesehatan baru dan belum bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, kebutuhan tenaga kesehatan sementara akan dipenuhi dari Puskesmas Lepak yang berada di wilayah Sakra Timur. Sebagian SDM dari Puskesmas Lepak akan dialihkan untuk mendukung operasional puskesmas baru tersebut.

“Langkah ini kami ambil agar pelayanan yang sudah berjalan tidak terganggu. Skema seperti ini juga sudah kami terapkan di beberapa puskesmas baru sebelumnya,” ujarnya.

Setelah regulasi ditetapkan, tahapan berikutnya adalah pengurusan surat izin operasional. Jika izin telah diterbitkan, maka akan dilakukan penetapan struktur organisasi, penunjukan kepala puskesmas melalui SK Bupati, serta peng-SK-an tenaga kesehatan sesuai hasil pemetaan SDM.

Lalu Aries, juga memastikan sarana dan prasarana pendukung telah tersedia. Seluruh peralatan medis sudah berada di lokasi Puskesmas Sakra Timur dan dipindahkan sejak awal Januari.

Setelah mulai beroperasi, Puskesmas Sakra Timur akan didaftarkan ke Kementerian Kesehatan agar tercatat secara nasional dan memiliki sistem pelaporan tersendiri, terpisah dari Puskesmas Lepak. Tahapan selanjutnya adalah persiapan akreditasi.

“Jika akreditasi telah terpenuhi, barulah Puskesmas Sakra Timur bisa menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan. Kami menargetkan awal tahun 2027 puskesmas ini sudah mandiri dan bekerja sama dengan BPJS,” tambahnya.

Ia berharap Puskesmas Sakra Timur dapat menjadi fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) yang mampu memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik dan merata bagi masyarakat di wilayah Sakra Timur.

“Mari kita kawal bersama seluruh proses ini agar berjalan sesuai rencana. Ini merupakan komitmen Bupati dan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan,” pungkasnya.

Pemkab Lombok Timur Gandeng FRIC Guna Akselerasi Keterbukaan Informasi Daerah

Sekda Lombok Timur Juaini Taofik saat menerima kunjungan organisasi jurnalis Fast Response Indonesia Center (FRIC) di kantor setda Lombok Timur

Lombok Timur (harianbmigora) - Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui transparansi informasi. Langkah ini ditegaskan kembali oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur, Muhammad Juaini Taofik, saat menerima kunjungan audiensi dari organisasi jurnalis Fast Respon Indonesia Center (FRIC) di ruang kerjanya, Kantor Bupati Lombok Timur, Kamis (29/1).

Pertemuan yang berlangsung hangat tersebut menjadi ajang diskusi strategis mengenai penguatan kemitraan antara pemerintah daerah (Pemda) dan insan pers. Fokus utamanya adalah membangun mekanisme penyampaian informasi yang lebih terbuka, aksesibel, dan edukatif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dalam arahannya, Muhammad Juaini Taofik mengungkapkan bahwa keterbukaan informasi publik bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan ruh dari visi pembangunan daerah yang sedang dijalankan.

“Kami di jajaran eksekutif menyambut baik kehadiran rekan-rekan dari FRIC. Perlu kami sampaikan bahwa menuju tata kelola pemerintahan yang transparan adalah prioritas, terlebih dengan tagline Smart yang saat ini kami usung. Salah satu indikator keberhasilan Smart Government adalah sejauh mana transparansi itu dirasakan oleh publik,” ujar Juaini Taofik.

Lebih lanjut, Sekda menjelaskan bahwa peran media massa merupakan elemen vital dalam ekosistem pemerintahan. Media bertindak sebagai pilar keempat demokrasi yang mengawasi sekaligus menyebarluaskan capaian pembangunan. Ia menekankan bahwa sinergi yang kuat antara Pemda dan media akan meminimalisir potensi disinformasi di tengah masyarakat.

“Bapak Bupati dan Wakil Bupati senantiasa memberikan arahan agar hubungan dengan teman-teman media, termasuk FRIC, terus dipererat. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri dalam mengedukasi masyarakat tanpa dukungan dari jurnalis yang profesional,” tambahnya.

Dalam pandangan Sekda, media memiliki fungsi ganda: sebagai jembatan komunikasi yang menghubungkan kebijakan pemerintah dengan kebutuhan rakyat, serta sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat. Melalui pemberitaan yang sehat, masyarakat diharapkan menjadi lebih cerdas dan kritis dalam mengawal pembangunan daerah.

Menutup pertemuan tersebut, Juaini Taofik menyampaikan harapannya agar FRIC dapat menjadi mitra yang produktif dalam memproduksi produk jurnalistik yang berkualitas.

“Kehadiran FRIC harus mampu mendukung akselerasi informasi. Harapan kami, informasi yang sampai ke masyarakat tidak hanya mengandalkan kecepatan speed, tetapi yang paling utama adalah akurasi dan ketepatan data. Inilah yang akan membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah,” pungkasnya.

Menanggapi harapan Sekda Lotim, M. Aminullah menegaskan bahwa FRIC siap bekerja sama secara konstruktif dan profesional. Selain memberikan apresiasi, Aminullah menyampaikan bahwa peran FRIC akan ditempatkan pada posisi advokasi kualitas informasi publik. Hal ini mendorong agar data dan laporan yang beredar di ruang publik akurat, mudah dimengerti, dan memicu tindakan positif dari warga serta pemangku kebijakan.

“Mewakili FRIC Lotim, terimakasih atas sambutan hangat dari Sekda Lotim. Kami berkomitmen bahwa, media yang bertanggung jawab bukan hanya menerangi fakta, tetapi menyalakan harapan. Kami siap menjadi suara yang mempercepat akuntabilitas dan memberi energi mewujudkan Lotim SMART, yang digagas oleh Bupati Drs. H. Haerul Warisin, M.Si & Wabup Ir. H. Moh. Edwin Hadiwijaya, MM,” kata M. Aminullah, S.Si dengan senyum penuh optimisme.

Silaturahmi tersebut diakhiri dengan sesi foto bersama dan komitmen untuk menjalin komunikasi rutin guna mengawal isu-isu strategis di Kabupaten Lombok Timur.

Kepala SPPG Lalai, Rugi Rp 85 Juta; MITRA: Kami Minta Kepala Dapur MBG Di Yayasan Kami DIGANTI!

Lombok Timur (harianbumigora.com) — Yayasan Palapa Nusantara selaku Mitra pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilanda kerugian serius. Kelalaian Ketua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebabkan kegagalan pembayaran bahan baku oleh pemerintah pusat kepada mitra  senilai Rp 85 juta . Hal ini disampaikan oleh Dr. H. Lalu Muhammad Fahri, SH, MH selaku Ketua Yayasan Palapa Nusantara yang menjadi Mitra Pelaksana MBG wilayah Keruak dan sekitar dalam wawancara oleh wartawan pada Rabu (28/1/2026).

Menurut Dr. L. Muhammad Fahri Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)/Kepala Dapur MBG dinilai lalai, tidak profesional, dan gagal menjalankan tanggung jawabnya. Hal ini bermula pada akhir Desember 2025 dimana laporan pengajuan biaya bahan baku untuk pelayanan MBG selama empat hari terlambat diserahkan oleh kepala SPPG bersangkutan sehingga berakibat  sistem pembayaran BGN pusat ditutup dan pengajuan senilai Rp 85 juta tidak dapat diproses.

"Ini Kelalaian Serius. Kalau Laporan Disampaikan Tepat Waktu, Masalah Tidak Akan Terjadi."

Guncangan Kerugian bermula dari sini, sehingga operasional dapur hampir tutup, dikarenakan suplai bahan pangan tersendat, pemasok menahan distribusi. Demi menghindari dampak langsung kepada masyarakat pihak Mitra terpaksa menanggung beban finansial sendiri. Kalau tidak demikian, menurut Dr. L. Muhammad Fahri, maka ada 2.600 penerima manfaat terdampak secara langsung akibat kelalaian tersebut.

Khawatir jika di kemudian hari kelalaian serupa dari sang kepala dapur terulang kembali, Dr. H. Lalu Muhammad Fahri berharap pihak Badan Gizi Nasional (BGN) mengganti petugas Kepala SPPG/ kepala dapur di tempatnya.

"Kalau yang lalai tetap dipertahankan, maka kegagalan ini akan terulang." Ungkapnya.

Karena kalau tidak, maka efek domino di kemudian hari sulit untuk dihindari.

“ Yang Dirugikan Bukan Hanya Kami, Tapi Masyarakat.” Tegasnya.

H. Abdul Hadi Apresiasi Penetapan Sari Yuliati Sebagai Pimpinan DPR RI: Bukti Kualitas SDM NTB

 

 H. Abdul Hadi, SE., MM., Anggota DPR RI 2024-2029 Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dapil NTB 2 (Pulau Lombok) 

Jakarta (harianbumigora.com) – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Dapil NTB 2 dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), H. Abdul Hadi, SE., MM., hadiri Sidang Paripurna DPR RI pada Januari 2026.

Legislator kelahiran Masbagik Lombok Timur Nusa Tenggara Barat ini apresiasi sejumlah putusan strategis yang yang dihasilkan dalam sidang tersebut.

H. Abdul Hadi, panggilan akrabnya, menyoroti beberapa keputusan penting hasil dari forum tertinggi DPR RI tersebut, yaitu penetapan anggota Ombudsman, penetapan wakil ketua DPR RI baru yang berasal dari Dapil NTB.

“Alhamdulillah, Paripurna hari ini telah menetapkan beberapa keputusan krusial bagi bangsa. Mulai dari penetapan Anggota Ombudsman RI hingga Deputi Gubernur Bank Indonesia, Bapak Thomas Djiwandono. Namun yang paling istimewa bagi kami adalah penetapan Ibu Ir. Hj. Sari Yuliati sebagai Wakil Ketua DPR RI,” Ujar Abdul Hadi.

Sari Yuliati Dilantik sebagai Wakil Ketua DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) Menggantikan Adies Kadir dari Fraksi Partai Golkar. 

Sebagai sesama wakil rakyat dari Dapil NTB, H. Abdul Hadi menilai naiknya perwakilan NTB sebagai pimpinan DPR RI merupakan momentum istimewa karena ia membuktikan kualitas SDM putra/putri NTB yang tidak kalah saing di kancah nasional. 

“Ini adalah kebanggaan bagi NTB. Saya mengucapkan selamat bertugas. Besar harapan kami, amanah ini menjadi jalan pembuka agar NTB bisa semakin maju, lebih baik, dan masyarakatnya semakin makmur serta mendunia,” tutup Abdul Hadi.

H. Abdul Hadi Apresiasi Penetapan Sari Yuliati Sebagai Pimpinan DPR RI: Bukti Kualitas SDM NTB

H. Abdul Hadi, SE., MM., Anggota DPR RI 2024-2029 Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dapil NTB 2 (Pulau Lombok) 

Jakarta (harianbumigora.com) – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Dapil NTB 2 dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), H. Abdul Hadi, SE., MM.,  hadiri Sidang Paripurna DPR RI pada Januari 2026.

Legislator kelahiran Masbagik Lombok Timur Nusa Tenggara Barat ini apresiasi sejumlah putusan strategis yang yang dihasilkan dalam sidang tersebut.

H. Abdul Hadi, panggilan akrabnya, menyoroti beberapa keputusan penting hasil dari forum tertinggi DPR RI tersebut, yaitu penetapan anggota Ombudsman, penetapan wakil ketua DPR RI baru yang berasal dari Dapil NTB.

“Alhamdulillah, Paripurna hari ini telah menetapkan beberapa keputusan krusial bagi bangsa. Mulai dari penetapan Anggota Ombudsman RI hingga Deputi Gubernur Bank Indonesia, Bapak Thomas Djiwandono. Namun yang paling istimewa bagi kami adalah penetapan Ibu Ir. Hj. Sari Yuliati sebagai Wakil Ketua DPR RI,” Ujar Abdul Hadi.

Sebagai sesama wakil rakyat dari Dapil NTB, H. Abdul Hadi menilai naiknya perwakilan NTB sebagai pimpinan DPR RI merupakan momentum istimewa karena ia membuktikan kualitas SDM putra/putri NTB yang tidak kalah saing di kancah nasional. 

“Ini adalah kebanggaan bagi NTB. Saya mengucapkan selamat bertugas. Besar harapan kami, amanah ini menjadi jalan pembuka agar NTB bisa semakin maju, lebih baik, dan masyarakatnya semakin makmur serta mendunia,” tutup Abdul Hadi.