H. Syamsu Rijal Sigap Turun ke Lokasi Banjir, Salurkan Bantuan untuk Warga Kayuk Perang Desa Wakan

Lombok Timur, 1 Maret 2026 – Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Syamsu Rijal, menunjukkan kepedulian nyata kepada masyarakat dengan turun langsung meninjau lokasi banjir di Dusun Kayuk Perang, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Minggu (1/3/2026). Dalam kunjungan tersebut, ia sekaligus menyalurkan bantuan bagi warga yang terdampak banjir.

Kedatangan H. Syamsu Rijal bertujuan untuk melihat secara langsung kondisi masyarakat pascabanjir. Ia menyapa warga, meninjau rumah-rumah yang terdampak, serta berdialog dengan masyarakat guna mendengar berbagai keluhan dan kebutuhan mendesak yang diperlukan saat ini.

Pada kesempatan tersebut, H. Syamsu Rijal menyerahkan bantuan berupa kebutuhan pokok kepada warga terdampak sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas terhadap masyarakat yang sedang mengalami musibah.

Menurutnya, kehadiran langsung di tengah masyarakat merupakan bentuk tanggung jawab moral sebagai wakil rakyat agar dapat mengetahui secara nyata kondisi warga yang membutuhkan perhatian.

"Kami hadir untuk memastikan masyarakat tidak merasa sendiri menghadapi musibah ini. Semoga bantuan ini dapat membantu meringankan beban warga dan menjadi penyemangat untuk bangkit kembali," ungkapnya.

Ia juga menegaskan bahwa banjir yang terjadi di Dusun Kayuk Perang perlu menjadi perhatian bersama, terutama dalam upaya penanganan jangka panjang agar kejadian serupa dapat diminimalisir di masa yang akan datang.

Banjir yang melanda Dusun Kayuk Perang menyebabkan sejumlah rumah warga terendam dan aktivitas masyarakat sempat terganggu. Setelah air mulai surut, warga bergotong royong membersihkan rumah dan lingkungan dari sisa lumpur serta material yang terbawa arus banjir.

Kehadiran H. Syamsu Rijal di lokasi bencana disambut penuh haru oleh masyarakat. Warga mengaku sangat terbantu dan merasa diperhatikan dengan adanya kunjungan langsung serta bantuan yang diberikan.

Salah seorang warga, Irawan, menyampaikan rasa terima kasih atas kepedulian yang ditunjukkan oleh H. Syamsu Rijal.

"Kami sangat bersyukur atas perhatian dan bantuan yang diberikan. Kehadiran beliau memberi semangat bagi kami untuk kembali bangkit setelah musibah banjir ini," ujarnya.

Melalui kegiatan tersebut, H. Syamsu Rijal berharap pemerintah dan seluruh pihak terkait dapat bersama-sama mencari solusi penanganan banjir secara berkelanjutan, sehingga masyarakat dapat hidup dengan lebih aman dan nyaman.

Kunjungan tersebut menjadi bukti nyata komitmen H. Syamsu Rijal sebagai wakil rakyat yang selalu hadir di tengah masyarakat, terutama saat warga membutuhkan perhatian dan bantuan di tengah musibah yang melanda.

BAZNAS Lombok Timur Salurkan Bantuan Responsif untuk Yatim Piatu Korban Kebakaran di Wanasaba Lauk

 

Lombok Timur (harianbumigora.com) — Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lombok Timur bergerak cepat menyalurkan bantuan darurat bagi dua anak yatim piatu korban kebakaran di Desa Wanasaba Lauk, Kecamatan Wanasaba, pada Jumat (20/2/2026). Musibah yang terjadi pada Sabtu (14/2) lalu tersebut menghanguskan rumah semi-permanen milik Suryadi (21) dan adiknya yang masih duduk di bangku sekolah dasar.

Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian BAZNAS Lombok Timur, Dr. H. M. Hamidi, turun langsung menyerahkan paket bantuan berupa beras, sembako, dan uang tunai senilai Rp 1,6 juta, dengan total nilai bantuan sementara mencapai Rp 2,1 juta. Bantuan ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi mendesak korban, terutama menjelang bulan suci Ramadan.

"Ini adalah bantuan responsif sifatnya santunan darurat. Mengingat keterbatasan anggaran untuk rehabilitasi rumah, kami masih menunggu koordinasi dengan BAZNAS RI. Namun, jika nanti melalui Dinas Perkim tidak terakomodir, kami akan upayakan melalui program MAHYANI (Rumah Layak Huni) BAZNAS Lotim. Intinya, mana yang lebih cepat demi membantu adik-adik kita ini," ujar Dr. H. M. Hamidi dengan penuh kesungguhan.

Langkah cepat BAZNAS ini melengkapi inisiatif sebelumnya yang dilakukan oleh tokoh masyarakat karismatik, TGH. Habiburrahman, Lc. Selaku Ketua MUI Lombok Timur dan Ketua Pengurus Masjid Besar At-Taqwa Wanasaba, ia telah lebih dulu menggerakkan jemaah untuk menyisihkan harta bagi kedua anak yatim piatu tersebut. Tuan Guru menegaskan bahwa membantu mereka adalah kewajiban kolektif, mengingat kondisi korban yang sangat rentan setelah kehilangan tempat tinggal dan harta benda.

Apresiasi terhadap sinergi lintas pihak ini juga datang dari Camat Wanasaba, Arfany M. Masany, S.STP, MH. Ia menyampaikan rasa syukur atas respon cepat BAZNAS Lotim dan Kepala UPZIS Kecamatan Wanasaba yang telah meringankan beban warga terdampak.

"Alhamdulillah, terima kasih kepada BAZNAS Lotim. Sinergi ini sangat berarti bagi masyarakat kami. Kami berharap proses pembangunan kembali rumah korban dapat segera terealisasi melalui koordinasi dengan BPBD, Dinas Perkim, maupun BAZNAS," tutur Camat Arfany.

Saat ini, pihak pemerintah desa melalui Kepala Dusun telah mengajukan permohonan bantuan perbaikan rumah ke Dinas Perkim Lombok Timur. Meski bantuan konsumsi telah terpenuhi, perhatian lebih lanjut dari berbagai pihak masih sangat dibutuhkan untuk menjamin kesejahteraan jangka panjang dan pemulihan tempat tinggal kedua anak yatim piatu tersebut.

BAZNAS Lotim Lakukan Terobosan Besar Entaskan Kemiskinan Ekstrim

 

Lombok Timur (harianbumigora.com) — Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lombok Timur melakukan terobosan besar dalam pengentasan kemiskinan ekstrem dengan menjamin kepesertaan BPJS bagi masyarakat kecil dan pejuang pendidikan. Melalui dana zakat, BAZNAS kini menanggung penuh iuran BPJS Kesehatan bagi 1.000 warga miskin ekstrem serta BPJS Ketenagakerjaan bagi guru non-ASN.

Wakil Ketua IV BAZNAS Lombok Timur, Dr. Asbullah Muslim, menyatakan bahwa program ini merupakan langkah strategis untuk memastikan masyarakat yang paling membutuhkan mendapatkan akses layanan kesehatan tanpa beban biaya.

"BPJS Kesehatan ini kami fokuskan untuk masyarakat miskin ekstrem dengan target 1.000 orang. Kami bekerja sama langsung dengan BPJS Kesehatan agar setiap bulan datanya terpantau akurat," jelas Asbullah, Jumat (13/2/2026).

Program ini sepenuhnya dibiayai dari dana zakat asnaf fakir miskin. Selain perlindungan kesehatan, BAZNAS juga menaruh perhatian besar pada kesejahteraan guru tetap yayasan yang belum tersertifikasi. Melalui dana zakat terikat Bupati Lombok Timur senilai Rp300 juta, para pendidik yang telah mengabdi antara 5 hingga 20 tahun kini mendapatkan jaminan perlindungan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan.

"Saat ini pendataan guru di setiap kecamatan masih terus berjalan. Kami ingin memastikan para guru non-ASN yang telah lama berdedikasi mendapatkan jaminan hari tua dan perlindungan kerja yang layak melalui program ini," pungkasnya.

Sinergi Pembinaan, Lapas Selong dan BAZNAS Lotim Jalin Kerja Sama Bidang Keagamaan

Lombok Timur (harianbumigora.com) – Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Selong melakukan kunjungan silaturahmi ke Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lombok Timur pada Rabu (11/2/2026). 

Pertemuan ini menjadi langkah awal untuk memperkuat sinergi lintas instansi, khususnya dalam mendukung program pembinaan kepribadian bagi warga binaan.

Kedatangan Kepala Lapas Selong, Sudirman, disambut langsung oleh Ketua BAZNAS Lombok Timur, Muhammad Kamli. Dalam pertemuan tersebut, Sudirman memberikan gambaran umum mengenai kondisi warga binaan serta berbagai program keagamaan yang tengah berjalan, termasuk pembinaan bagi mereka yang berstatus sebagai santri lapas.

Sudirman menekankan pentingnya dukungan dari lembaga mitra untuk memaksimalkan proses reintegrasi sosial warga binaan melalui pendekatan spiritual.

"Kami berharap ada dukungan dan kerja sama yang lebih erat di bidang sosial dan kemanusiaan. Salah satu agenda terdekat adalah pemenuhan sarana ibadah berupa baju koko bagi santri lapas guna menyambut bulan suci Ramadan. Hal ini sangat penting untuk membangun suasana ibadah yang lebih khidmat bagi warga binaan," ujar Sudirman.

Menanggapi harapan tersebut, Ketua BAZNAS Kabupaten Lombok Timur, Muhammad Kamli, memberikan apresiasi atas inisiatif dan dedikasi Lapas Selong dalam menjaga kualitas pembinaan mental-spiritual warga binaan. Ia menegaskan bahwa BAZNAS memiliki tanggung jawab moral untuk mendukung program-program yang membawa kemaslahatan umat, tanpa terkecuali.

"Kami sangat menyambut baik kunjungan ini. BAZNAS Lombok Timur menyatakan kesiapan untuk bersinergi dan memberikan dukungan nyata terhadap program-program sosial di Lapas Selong. Terkait pengadaan baju koko untuk santri lapas dalam menyambut Ramadan, kami akan segera tindak lanjuti sebagai bentuk komitmen kemanusiaan kami," tegas Muhammad Kamli.

Melalui kerja sama ini, kedua belah pihak berharap pembinaan keagamaan di Lapas Selong dapat berjalan lebih optimal, sehingga para warga binaan memiliki bekal spiritual yang kuat saat kembali ke tengah masyarakat nantinya.

Perkuat Transparansi, BAZNAS Lombok Timur dan Organisasi Wartawan Sepakati Kemitraan Strategis

 

Lombok Timur (harianbumigora.com) – Semangat kolaborasi mewarnai kegiatan Coffee Morning antara BAZNAS Kabupaten Lombok Timur dengan sejumlah organisasi wartawan di lesehan Bonto, Masbagik, Rabu (11/2/2026).

Pertemuan ini menjadi momentum penting dengan disepakatinya komitmen kemitraan strategis melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang berlandaskan pada UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 dan Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers.

Kemitraan ini dibangun di atas prinsip "Aman Syar’i, Aman Regulasi, dan Aman NKRI" sebagai fondasi utama untuk mewujudkan tata kelola zakat yang transparan dan akuntabel. Kegiatan yang dihadiri perwakilan berbagai organisasi media seperti FRIC, PWI, FJLT, GJI, dan lainnya ini juga berfungsi sebagai forum evaluasi terhadap kinerja BAZNAS selama enam bulan terakhir.

Ketua BAZNAS Lombok Timur, Drs. H. Muhammad Kamli, menegaskan bahwa keterbukaan informasi adalah kunci utama dalam meraih kepercayaan umat. Ia menyatakan bahwa sinergi dengan media merupakan jembatan edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya zakat.

"Kami berharap pertemuan ini dapat mempererat silaturahmi dengan rekan-rekan media di Lotim. Masukan selama enam bulan kami menjabat tentu menjadi bahan evaluasi agar manajemen BAZNAS semakin lebih baik. Terkait PKS, kami akan bersikap adil, dan dana yang digunakan bersumber dari kas BAZNAS untuk bagian syiar amil," ujar Muhammad Kamli dengan sungguh-sungguh.

Selaras dengan hal tersebut, Wakil Ketua II BAZNAS Lotim, Dr. H. M. Hamidi, ST., M.Pd, memaparkan bahwa progres kelembagaan harus dibarengi dengan publikasi yang masif agar masyarakat mengetahui ke mana aliran dana ZIS disalurkan. PKS yang akan disusun mencakup peliputan kegiatan resmi, dokumentasi program, hingga penyebaran informasi edukatif melalui berbagai platform media.

Mewakili unsur pers, M. Aminullah, S.Si, dari FRIC Lombok Timur, menyambut positif inisiatif ini. Namun, ia memberikan penekanan bahwa kerja sama ini tidak boleh mengintervensi independensi wartawan dalam menjalankan fungsi kontrol sosialnya di lapangan.

"Mewakili FRIC Lotim, kami akan memenuhi kewajiban sebagai mitra BAZNAS Lotim sepanjang tetap mengikuti UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 dan Kode Etik Jurnalistik. Independensi pers tetap menjadi prioritas kami dalam menyampaikan informasi yang akurat dan berimbang kepada publik," tegas Aminullah.

Prinsip-prinsip dalam Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers disepakati sebagai pilar moral dalam pelaksanaan kerja sama ini. Hal ini menjamin bahwa setiap pemberitaan mengenai program BAZNAS akan dilakukan secara profesional, tanpa prasangka, dan tetap mengedepankan kepentingan publik.

Melalui sinergi yang sehat ini, BAZNAS Lombok Timur dan insan pers optimis dapat membangun pola komunikasi publik yang lebih kuat. Dengan transparansi yang terjaga, kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat diharapkan semakin meningkat, sehingga dampak sosial dari program-program BAZNAS dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat yang membutuhkan.

Dugaan Ayam Busuk di Program MBG Montong Gading, BGN Didesak Tutup Operasional Dapur Oknum Pimpinan Dewan

 

Lombook Timur (harianbumigora.com) – Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Desa Kilang, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, menuai protes keras dari masyarakat. Hal ini dipicu oleh temuan penyajian makanan yang dinilai tidak layak konsumsi, berupa daging ayam yang diduga sudah busuk dan buah-buahan yang tidak segar.

Berdasarkan laporan dari sejumlah tokoh masyarakat setempat, dapur penyedia makanan tersebut disinyalir milik seorang oknum Pimpinan DPRD Kabupaten Lombok Timur. Temuan ini memicu kegaduhan publik karena standar kesehatan pangan yang seharusnya menjadi prioritas utama justru terabaikan.

Keluhan tidak hanya datang dari warga, tetapi juga langsung dari para siswa sebagai penerima manfaat. Dalam pantauan di lapangan, sejumlah siswa mengungkapkan kekecewaan mereka melalui tulisan di lembaran kertas kecil yang menyatakan bahwa "Ayam Busuk" dan "Jeruk Tidak Manis". Keluhan ini menjadi bukti nyata bahwa aspek kontrol kualitas di dapur tersebut sangat lemah.

Menyikapi kondisi yang membahayakan kesehatan siswa tersebut, tokoh masyarakat mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk segera mengambil tindakan tegas. Mereka meminta agar operasional dapur di Desa Kilang tersebut segera ditutup karena telah gagal memenuhi standar gizi dan kebersihan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

"Kami meminta pihak BGN untuk turun tangan dan menutup dapur tersebut. Ini menyangkut kesehatan anak-anak kita. Program nasional yang mulia ini jangan sampai dinodai oleh penyajian makanan

basi hanya demi mencari keuntungan pribadi," ujar salah satu perwakilan tokoh masyarakat.

Pemilik dapur diingatkan untuk lebih serius dalam memperhatikan keselamatan dan kesehatan para siswa. Penyelenggara program diharapkan tidak bermain-main dengan standar mutu pangan, mengingat program MBG merupakan atensi langsung dari Presiden RI guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Elemen masyarakat menyatakan akan terus mengawal jalannya program MBG di Lombok Timur secara ketat. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa dana negara yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat gizi bagi siswa, bukan justru menimbulkan risiko penyakit akibat kelalaian penyedia jasa.

Klarifikasi Isu Miring Pemotongan Zakat P3K Paruh Waktu: "Masyarakat Tidak Usah Terprovokasi

Ketua Baznas Lotim Drs. H. Muhammad Kamli

Lombok Timur (harianbumigora.com) – BAZNAS tanggapi isu miring perihal potongan zakat penghasilan sebesar 2,5 persen pada slip gaji guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Paruh Waktu.

Tersebarnya bukti potongan zakat sebesar Rp 16.250 dari honor Rp 650.000 tersebar luas di media sosial dan mengundang reaksi negatif dari masyarakat. 

Salah satu reaksi negatif muncul berupa anggapan bahwa pmotongan  tidak relevan jika merujuk pada ketentuan nishab zakat penghasilan yang ditetapkan BAZNAS RI. Secara aturan, seseorang baru diwajibkan berzakat jika hartanya telah mencapai nishab atau setara 85 gram emas per tahun. Penghasilan Rp 650.000 per bulan dianggap jauh di bawah standar kewajiban zakat, bahkan berada di bawah garis kemiskinan internasional menurut standar World Bank.

Mengingat reaksi publik yang dikhawatirkan adalah paham, ketua BAZNAS Kabupaten Lombok Timur, Drs. H. Muhammad Kamli, dalam keterangan persnya pada Senin (9/2/2026), menegaskan bahwa BAZNAS periode 2025–2030 tidak pernah mengeluarkan instruksi pemotongan tersebut. Ia memastikan tidak ada surat edaran maupun perintah lisan yang menargetkan honor P3K Paruh Waktu untuk pemungutan zakat.

"Jika terdapat pemotongan zakat yang dialami oleh P3K Paruh Waktu, dapat dipastikan hal tersebut bukan dilakukan oleh BAZNAS Lombok Timur. Tindakan tersebut berada di luar kewenangan dan tanggung jawab kami," tegas Kamli.

Langkah klarifikasi ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab institusional guna menjaga kepercayaan publik. BAZNAS mengimbau para tenaga honorer dan masyarakat luas agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi. Masyarakat diminta melakukan konfirmasi langsung ke kanal resmi BAZNAS jika menemukan indikasi pemotongan serupa yang tidak berdasar.

Kamli menekankan"Tidak ada pemotongan, masyarakat tidak perlu resah apalagi sampai terprovokasi." Ungkap Kami. 

H. Syamsul Rizal Serap Aspirasi Pendidikan dan Kesejahteraan Masyarakat Lingkok Telu

Kiri Ustdz Anwar, Tengah H. Syamsu Rijal DPRD Prov NTB, Kanan Juli Hamdan AW Kepala Madrasah Ibtidaiyah NW Lingkok Telu

Lombok Timur, Kamis (4 Februari 2026) — Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, H. Syamsul Rijal, melaksanakan kegiatan Reses Masa Persidangan Kedua Tahun Anggaran 2025/2026 yang bertempat di MI NW Lingkok Telu, Desa Jenggik Utara, Kabupaten Lombok Timur.

Kegiatan reses ini menjadi momen penting bagi masyarakat Lingkok Telu untuk menyampaikan secara langsung berbagai aspirasi dan kebutuhan, khususnya di sektor pendidikan, penguatan kelembagaan sosial, serta peningkatan kesejahteraan.

Dalam perayaannya, Ustadz Anwar selaku pengurus Yayasan Ikhwanul Muhsinin NW Lingkok Telu menyampaikan ucapan terima kasih dan dianugerahi atas kehadiran H. Syamsul Rijal di masyarakat tengah. Ia memaparkan bahwa Yayasan Ikhwanul Muhsinin NW Lingkok Telu telah menaungi sejumlah lembaga pendidikan dan sosial keagamaan, mulai dari RA dan MI NW Lingkok Telu, Majelis Taklim, TPQ, hingga Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS).

Menurut Ustadz Anwar, keberadaan lembaga-lembaga tersebut memiliki peran strategis dalam pembinaan generasi dan penguatan nilai-nilai keagamaan di masyarakat. Oleh karena itu, ia berharap agar sumber daya dan kebutuhan sarana prasarana pendidikan yang ada dapat memperoleh perhatian dan dukungan dari pemerintah melalui DPRD Provinsi NTB.

Sementara itu, Bapak Yusuf, mewakili masyarakat, menyampaikan sejumlah aspirasi penting, di antaranya perlunya pembenahan ruang kelas pada lembaga pendidikan yang ada, serta dorongan terhadap program pemberdayaan pemuda lokal sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan sosial masyarakat Desa Jeggik Utara.

Menangapi aspirasi tersebut, H. Syamsul Rizal dalam Segalanya menegaskan bahwa kegiatan reses merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab Anggota DPRD untuk mendengarkan langsung suara masyarakat. Ia menyampaikan bahwa seluruh masukan yang disampaikan telah dicatat dan akan diperjuangkan melalui mekanisme yang berlaku sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

“Kehadiran saya pada kegiatan reses ini adalah untuk mendengar dan menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. Semua masukan yang disampaikan akan kami catat dan perjuangkan semaksimal mungkin. Saya berharap silaturahmi dan komunikasi seperti ini tidak berhenti sampai di sini, tetapi terus berlanjut demi kepentingan dan kemajuan masyarakat Lingkok Telu,” ujar H. Syamsul Rizal.

Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua dan Pengurus Yayasan Ikhwanul Muhsinin NW, Kepala Madrasah MI NW Lingkok Telu, Posko Hizbullah NW, masyarakat tokoh, tokoh pemuda, Muslimat NW, serta berbagai unsur masyarakat lainnya.

Melalui pelaksanaan reses ini, diharapkan terjalin sinergi yang berkelanjutan antara masyarakat, lembaga pendidikan, dan wakil rakyat, guna mendorong peningkatan kualitas pendidikan, penguatan peran sosial keagamaan, serta kesejahteraan masyarakat di Lingkok Telu, Desa Jeggik Utara, Lombok Timur.

GPMA Desak Pencabutan SLHS MBG Anggaraksa, Duga Ada Manipulasi Administrasi Lintas Instansi

 

Yusfa Ismail, Ketua Gerakan Pemuda Mahasiswa Anggaraksa (GPMA)

‎Lombok Timur (harianbumigora.com) – Gerakan Pemuda Mahasiswa Anggaraksa (GPMA) kembali menggelar aksi jilid kedua untuk mempersoalkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) Anggaraksa. Dalam aksi tersebut, GPMA menyoroti adanya ketidaksinkronan data serta prosedur penerbitan izin yang dinilai cacat prosedur dan penuh manipulasi.

‎

‎Ketidaksesuaian prosedur ini terungkap setelah GPMA melakukan audiensi langsung dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lombok Timur. Dalam pertemuan tersebut, pihak dinas mengakui bahwa aspek krusial terkait pengelolaan limbah belum tersentuh pengawasan.

‎

‎"Kami mendengar langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup bahwa sejauh ini belum ada peninjauan sama sekali terkait IPAL yang ada di MBG Anggaraksa. Ini sangat fatal, bagaimana mungkin izin bisa berjalan sementara dampak lingkungannya belum ditinjau," ujar salah satu orator GPMA di lapangan.

‎

‎Kecurigaan GPMA semakin menguat saat massa bergeser ke Dinas Kesehatan (Dikes) Lombok Timur untuk mempertanyakan tindak lanjut aksi jilid pertama. Namun, pengakuan dari pihak Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang Dikes justru memicu polemik baru terkait aktivitas dapur produksi. Pihak Dikes mengeklaim bahwa penyembelihan yang dilakukan di dapur tersebut bukan untuk keperluan program MBG, sebuah pernyataan yang dinilai GPMA sebagai upaya menutup-nutupi fakta.

‎

‎"Pihak Dikes berdalih penyembelihan di dapur tersebut bukan untuk MBG, padahal temuan kami di lapangan dengan jelas menunjukkan aktivitas itu memang diperuntukkan bagi program tersebut. Kami menduga ada manipulasi administrasi sistematis yang melibatkan pihak SPPI, SPPG, Dikes, hingga DLH sehingga SLHS ini terbit tanpa prosedur yang benar," tegas koordinator aksi dalam pernyataannya.

‎

‎Atas dasar temuan tersebut, GPMA melayangkan tuntutan keras agar Dinas Kesehatan segera membatalkan dokumen yang telah diterbitkan. Menurut mereka, kredibilitas instansi dipertaruhkan jika tetap mempertahankan izin yang diduga dimanipulasi secara administratif.

‎

‎"Kami menantang Dinas Kesehatan selaku instansi penerbit untuk segera mencabut SLHS MBG Anggaraksa. Setiap aturan punya konsekuensi, dan kami tidak akan tinggal diam melihat prosedur yang ditabrak. Kami akan segera bersurat ke Badan Gizi Nasional (BGN) untuk evaluasi menyeluruh, sekaligus mempertanyakan sejauh mana kinerja Satgas MBG Lombok Timur selama ini," tutupnya.

‎

‎Aksi ini menegaskan komitmen mahasiswa untuk terus mengawal agar program strategis nasional tidak disalahgunakan oleh kepentingan oknum tertentu melalui proses administrasi yang tidak transparan.

Pemerintah Kerahkan Satgas Saber Pelanggaran Pangan Nasional, Kawal Harga dan Stok Jelang Imlek hingga Idul Fitri 2026

 

Rapat Koordinasi TimSatgas Saber Pelanggaran Pangan yang digelar di Rupat Dittipideksus Bareskrim Polri, Gedung Awaloedin Djamin Mabes Polri, dipimpin oleh Kabareskrim Polri Komjen Pol Drs. Syahardiantono, M.Si selaku Ketua Pengarah Satgas Saber, Rabu (4/2/2026). Foto: https://Polrifastrespon.com

Jakarta (harianbumigora.com) – Dilansir dari https://Polrifastrespon.com, Pemerintah resmi kerahkan Satgas Sapu Bersih (Saber) untuk menindak pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan yang biasa terjadi jelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) seperti Imlek, Ramadan, dan Idul Fitri 2026. Langkah ini diambil guna mengawal stabilitas pasokan, memastikan ketersediaan pangan, menjaga harga tetap terkendali, sekaligus mencegah praktik penimbunan oleh oknum tidak bertanggung jawab. (4/2/2026). 

Saber ini dipimpin langsung oleh Kabareskrim Polri Komjen Pol Drs. Syahardiantono, M.Si., selaku Ketua Pengarah Satgas dengan beranggotakan Badan dan Pangan Nasional (Bapanas), Kementan, Perum Bulog, hingga perwakilan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

Dalam rapat koordinasi yang dihadiri oleh perwakilan dari masing-masing perwakilan tim Saber seperti Sestama Bapanas RI Dr. Drs. Sarwo Edhy, Irjen Kementan Letjen TNI (Purn) Irham Waroihan, Dirut Perum Bulog Letjen TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani, serta Deputi I KSP Bapanas Dr. I Gusti Ketut Astawa selaku Ketua Pelaksana Satgas.

Ketua Pelaksana Satgas, I Gusti Ketut Astawa, menekankan bahwa kehadiran negara melalui satgas ini adalah untuk menjamin hak konsumen dan keadilan bagi produsen.

"Tujuan utama kami adalah memastikan kebijakan harga seperti HET dan HAP dipatuhi di lapangan. Kami tidak ingin ada celah bagi spekulan untuk bermain di tengah meningkatnya permintaan masyarakat menjelang hari raya," tegasnya.

Ketua Pelaksana Satgas, I Gusti Ketut Astawa, menjelaskan pembentukan Satgas Saber bertujuan menjamin pelaksanaan kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP), Harga Eceran Tertinggi (HET), serta Harga Acuan Pembelian dan Penjualan (HAP) di tingkat produsen dan konsumen.

Selain itu, Satgas juga memastikan keamanan dan mutu pangan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pengawasan dilakukan secara serentak di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota, mencakup seluruh rantai pasok, mulai dari produsen, distributor, hingga pedagang eceran dan ritel modern.

“Pelaku usaha kami minta patuh pada HET, HPP, dan HAP. Termasuk memastikan mitra distributor tidak memainkan harga di hilir,” tegas Ketut Astawa.

Mengenai stok nasional, Sestama Bapanas RI Sarwo Edhy menekankan bahwa ketahanan pangan Indonesia berada pada posisi yang sangat kuat. Dengan stok beras yang mencapai 3,4 juta ton, ia menegaskan bahwa pengawasan penting dilakukan  dengan berfokus  pada distribusi agar tidak ada sumbatan yang memicu kenaikan harga semu.

"Stok kita melimpah karena swasembada, jadi secara logika ekonomi tidak ada ruang untuk kenaikan harga di atas ketentuan. Satgas akan memastikan ketersediaan ini terdistribusi merata hingga ke pasar-pasar tradisional, sehingga masyarakat bisa mengakses pangan murah dengan kualitas yang terjaga," tambah Sarwo Edhy.

Kabareskrim Polri Komjen Pol Komjen Pol Drs. Syahardiantono, M.Si., selaku Ketua pengarah tim Saber menegaskan bahwa kepolisian akan mengawal kebijakan ini dengan pendekatan yang terukur namun tetap berwibawa.

"Kehadiran Satgas Saber ini adalah mandat untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Kami mengedepankan langkah preventif agar rantai pasok berjalan normal. Namun, jika ditemukan tindakan sengaja yang merugikan masyarakat seperti penimbunan atau manipulasi mutu, kami pastikan penegakan hukum akan berjalan tanpa pandang bulu," ujar Komjen Pol Syahardiantono.

Sebagai bentuk transparansi dengan membuka partisipasi publik, dibuka Hotline Pengaduan masyarakat melalui WhatsApp di nomor 0853-8545-0833. Dengan menempuh langkah ini, diharapkan dapat mempersempit ruang gerak pelanggar melalui laporan langsung dari warga di lapangan. Dengan sinergi ini, pemerintah optimis stabilitas pangan nasional akan tetap terjaga sepanjang rangkaian hari besar keagamaan di tahun 2026.