Lombook Timur (harianbumigora.com) – Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Desa Kilang, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, menuai protes keras dari masyarakat. Hal ini dipicu oleh temuan penyajian makanan yang dinilai tidak layak konsumsi, berupa daging ayam yang diduga sudah busuk dan buah-buahan yang tidak segar.
Berdasarkan laporan dari sejumlah tokoh masyarakat setempat, dapur penyedia makanan tersebut disinyalir milik seorang oknum Pimpinan DPRD Kabupaten Lombok Timur. Temuan ini memicu kegaduhan publik karena standar kesehatan pangan yang seharusnya menjadi prioritas utama justru terabaikan.
Keluhan tidak hanya datang dari warga, tetapi juga langsung dari para siswa sebagai penerima manfaat. Dalam pantauan di lapangan, sejumlah siswa mengungkapkan kekecewaan mereka melalui tulisan di lembaran kertas kecil yang menyatakan bahwa "Ayam Busuk" dan "Jeruk Tidak Manis". Keluhan ini menjadi bukti nyata bahwa aspek kontrol kualitas di dapur tersebut sangat lemah.
Menyikapi kondisi yang membahayakan kesehatan siswa tersebut, tokoh masyarakat mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk segera mengambil tindakan tegas. Mereka meminta agar operasional dapur di Desa Kilang tersebut segera ditutup karena telah gagal memenuhi standar gizi dan kebersihan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
"Kami meminta pihak BGN untuk turun tangan dan menutup dapur tersebut. Ini menyangkut kesehatan anak-anak kita. Program nasional yang mulia ini jangan sampai dinodai oleh penyajian makanan
basi hanya demi mencari keuntungan pribadi," ujar salah satu perwakilan tokoh masyarakat.
Pemilik dapur diingatkan untuk lebih serius dalam memperhatikan keselamatan dan kesehatan para siswa. Penyelenggara program diharapkan tidak bermain-main dengan standar mutu pangan, mengingat program MBG merupakan atensi langsung dari Presiden RI guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Elemen masyarakat menyatakan akan terus mengawal jalannya program MBG di Lombok Timur secara ketat. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa dana negara yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat gizi bagi siswa, bukan justru menimbulkan risiko penyakit akibat kelalaian penyedia jasa.
