Pemerintah Kerahkan Satgas Saber Pelanggaran Pangan Nasional, Kawal Harga dan Stok Jelang Imlek hingga Idul Fitri 2026

 

Rapat Koordinasi TimSatgas Saber Pelanggaran Pangan yang digelar di Rupat Dittipideksus Bareskrim Polri, Gedung Awaloedin Djamin Mabes Polri, dipimpin oleh Kabareskrim Polri Komjen Pol Drs. Syahardiantono, M.Si selaku Ketua Pengarah Satgas Saber, Rabu (4/2/2026). Foto: https://Polrifastrespon.com

Jakarta (harianbumigora.com) – Dilansir dari https://Polrifastrespon.com, Pemerintah resmi kerahkan Satgas Sapu Bersih (Saber) untuk menindak pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan yang biasa terjadi jelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) seperti Imlek, Ramadan, dan Idul Fitri 2026. Langkah ini diambil guna mengawal stabilitas pasokan, memastikan ketersediaan pangan, menjaga harga tetap terkendali, sekaligus mencegah praktik penimbunan oleh oknum tidak bertanggung jawab. (4/2/2026). 

Saber ini dipimpin langsung oleh Kabareskrim Polri Komjen Pol Drs. Syahardiantono, M.Si., selaku Ketua Pengarah Satgas dengan beranggotakan Badan dan Pangan Nasional (Bapanas), Kementan, Perum Bulog, hingga perwakilan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

Dalam rapat koordinasi yang dihadiri oleh perwakilan dari masing-masing perwakilan tim Saber seperti Sestama Bapanas RI Dr. Drs. Sarwo Edhy, Irjen Kementan Letjen TNI (Purn) Irham Waroihan, Dirut Perum Bulog Letjen TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani, serta Deputi I KSP Bapanas Dr. I Gusti Ketut Astawa selaku Ketua Pelaksana Satgas.

Ketua Pelaksana Satgas, I Gusti Ketut Astawa, menekankan bahwa kehadiran negara melalui satgas ini adalah untuk menjamin hak konsumen dan keadilan bagi produsen.

"Tujuan utama kami adalah memastikan kebijakan harga seperti HET dan HAP dipatuhi di lapangan. Kami tidak ingin ada celah bagi spekulan untuk bermain di tengah meningkatnya permintaan masyarakat menjelang hari raya," tegasnya.

Ketua Pelaksana Satgas, I Gusti Ketut Astawa, menjelaskan pembentukan Satgas Saber bertujuan menjamin pelaksanaan kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP), Harga Eceran Tertinggi (HET), serta Harga Acuan Pembelian dan Penjualan (HAP) di tingkat produsen dan konsumen.

Selain itu, Satgas juga memastikan keamanan dan mutu pangan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pengawasan dilakukan secara serentak di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota, mencakup seluruh rantai pasok, mulai dari produsen, distributor, hingga pedagang eceran dan ritel modern.

“Pelaku usaha kami minta patuh pada HET, HPP, dan HAP. Termasuk memastikan mitra distributor tidak memainkan harga di hilir,” tegas Ketut Astawa.

Mengenai stok nasional, Sestama Bapanas RI Sarwo Edhy menekankan bahwa ketahanan pangan Indonesia berada pada posisi yang sangat kuat. Dengan stok beras yang mencapai 3,4 juta ton, ia menegaskan bahwa pengawasan penting dilakukan  dengan berfokus  pada distribusi agar tidak ada sumbatan yang memicu kenaikan harga semu.

"Stok kita melimpah karena swasembada, jadi secara logika ekonomi tidak ada ruang untuk kenaikan harga di atas ketentuan. Satgas akan memastikan ketersediaan ini terdistribusi merata hingga ke pasar-pasar tradisional, sehingga masyarakat bisa mengakses pangan murah dengan kualitas yang terjaga," tambah Sarwo Edhy.

Kabareskrim Polri Komjen Pol Komjen Pol Drs. Syahardiantono, M.Si., selaku Ketua pengarah tim Saber menegaskan bahwa kepolisian akan mengawal kebijakan ini dengan pendekatan yang terukur namun tetap berwibawa.

"Kehadiran Satgas Saber ini adalah mandat untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Kami mengedepankan langkah preventif agar rantai pasok berjalan normal. Namun, jika ditemukan tindakan sengaja yang merugikan masyarakat seperti penimbunan atau manipulasi mutu, kami pastikan penegakan hukum akan berjalan tanpa pandang bulu," ujar Komjen Pol Syahardiantono.

Sebagai bentuk transparansi dengan membuka partisipasi publik, dibuka Hotline Pengaduan masyarakat melalui WhatsApp di nomor 0853-8545-0833. Dengan menempuh langkah ini, diharapkan dapat mempersempit ruang gerak pelanggar melalui laporan langsung dari warga di lapangan. Dengan sinergi ini, pemerintah optimis stabilitas pangan nasional akan tetap terjaga sepanjang rangkaian hari besar keagamaan di tahun 2026.

H. Abdul Hadi Apresiasi Penetapan Sari Yuliati Sebagai Pimpinan DPR RI: Bukti Kualitas SDM NTB

H. Abdul Hadi, SE., MM., Anggota DPR RI 2024-2029 Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dapil NTB 2 (Pulau Lombok) 

Jakarta (harianbumigora.com) – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Dapil NTB 2 dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), H. Abdul Hadi, SE., MM.,  hadiri Sidang Paripurna DPR RI pada Januari 2026.

Legislator kelahiran Masbagik Lombok Timur Nusa Tenggara Barat ini apresiasi sejumlah putusan strategis yang yang dihasilkan dalam sidang tersebut.

H. Abdul Hadi, panggilan akrabnya, menyoroti beberapa keputusan penting hasil dari forum tertinggi DPR RI tersebut, yaitu penetapan anggota Ombudsman, penetapan wakil ketua DPR RI baru yang berasal dari Dapil NTB.

“Alhamdulillah, Paripurna hari ini telah menetapkan beberapa keputusan krusial bagi bangsa. Mulai dari penetapan Anggota Ombudsman RI hingga Deputi Gubernur Bank Indonesia, Bapak Thomas Djiwandono. Namun yang paling istimewa bagi kami adalah penetapan Ibu Ir. Hj. Sari Yuliati sebagai Wakil Ketua DPR RI,” Ujar Abdul Hadi.

Sebagai sesama wakil rakyat dari Dapil NTB, H. Abdul Hadi menilai naiknya perwakilan NTB sebagai pimpinan DPR RI merupakan momentum istimewa karena ia membuktikan kualitas SDM putra/putri NTB yang tidak kalah saing di kancah nasional. 

“Ini adalah kebanggaan bagi NTB. Saya mengucapkan selamat bertugas. Besar harapan kami, amanah ini menjadi jalan pembuka agar NTB bisa semakin maju, lebih baik, dan masyarakatnya semakin makmur serta mendunia,” tutup Abdul Hadi.

Komisi X DPR RI Apresiasi Kinerja dan Realisasi Anggaran Kemendikdasmen TA 2024

Jakarta (Harianbumigora.com) — Komisi X DPR RI memberikan apresiasi tinggi terhadap realisasi anggaran dan capaian program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Tahun Anggaran (TA) 2024. Apresiasi ini disampaikan dalam Rapat Kerja bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, di Gedung DPR RI.

Dalam paparannya, Menteri Mu’ti menyampaikan bahwa laporan keuangan Kemendikbudristek TA 2024 telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang memadai dan telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan hasil opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Realisasi anggaran ini mencerminkan komitmen Kemendikdasmen dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan berkualitas,” ujar Menteri Mu’ti, Rabu (16/7).

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, mengapresiasi capaian kinerja yang meningkat serta konsistensi Kemendikdasmen dalam meraih opini WTP dari BPK selama beberapa tahun terakhir.

“Kami mendorong agar prestasi ini terus dipertahankan dan ditingkatkan dalam pengelolaan anggaran pendidikan nasional,” ucap Hetifah.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, juga mengapresiasi pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ini yang berjalan lancar. Ia menekankan pentingnya evaluasi berkelanjutan untuk menyempurnakan sistem tersebut ke depan.

Sementara itu, Esti Wijayati, Wakil Ketua Komisi X sekaligus Ketua Panitia Kerja Pendidikan Daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), menyoroti perlunya peningkatan anggaran afirmasi untuk memperbaiki angka lama sekolah di daerah 3T.

“Perlu perhatian serius untuk mendorong pemerataan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Indonesia, khususnya 3T,” tegas Esti.

Menteri Mu’ti menyampaikan bahwa capaian target Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) dalam Rencana Strategis Kemendikdasmen telah optimal. Hal ini termasuk peningkatan hasil asesmen literasi dan numerasi peserta didik, serta peningkatan indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan pendidikan.

“Tujuh tahun berturut-turut kami memperoleh nilai kerja anggaran kategori sangat baik, dengan skor terakhir mencapai 96,93%,” ungkap Mu’ti.

Kemendikdasmen akan terus melanjutkan reformasi pendidikan melalui realisasi anggaran yang berorientasi hasil dan berdampak langsung pada akses serta mutu layanan pendidikan nasional.

Kinerja Kemendikbudristek

Rencana Strategis Kemendikdasmen

Evaluasi anggaran pendidikan

Jika Anda butuh versi pendek untuk WhatsApp atau media sosial, atau label berita untuk WordPress, tinggal beri tahu saja.