NTB Memangkas Jarak Kemiskinan Menuju 2030

Riduan Mas’ud

oleh. Riduan Mas’ud

Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat perkembangan positif dalam dinamika kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Salah satu indikator penting yang menunjukkan arah perbaikan tersebut adalah semakin menyempitnya selisih tingkat kemiskinan antara NTB dan rata-rata nasional.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada tahun 2019 selisih tingkat kemiskinan NTB terhadap nasional masih berada pada kisaran 5,15 persen. Namun pada tahun 2025, selisih tersebut turun menjadi sekitar 3 persen. Capaian ini merupakan yang terendah dalam satu dekade terakhir.

Penurunan ini bukan sekadar perbaikan angka statistik, melainkan mencerminkan bahwa laju penurunan kemiskinan di NTB berlangsung lebih cepat dibandingkan rata-rata nasional. Dengan demikian, meskipun tingkat kemiskinan NTB masih berada di atas nasional, arah konvergensi menuju rata-rata nasional semakin jelas.

Dalam perspektif pembangunan, indikator selisih ini memiliki makna strategis. Fokus tidak hanya pada tinggi atau rendahnya angka kemiskinan, tetapi pada apakah kesenjangan terhadap nasional semakin melebar atau justru menyempit. Dalam konteks NTB, tren yang terjadi menunjukkan proses pengejaran ketertinggalan yang cukup konsisten.

Apabila tren penurunan selisih ini dapat dipertahankan pada kisaran 0,3 hingga 0,4 persen per tahun, maka secara proyeksi NTB berpeluang keluar dari kelompok provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi pada sekitar tahun 2030. Hal ini membuka peluang bagi NTB untuk memasuki kelompok provinsi dengan tingkat kemiskinan menengah.

Namun demikian, capaian ini perlu disikapi secara hati-hati. Penurunan kemiskinan yang berkelanjutan tidak dapat bergantung pada bantuan sosial semata. Bantuan sosial memiliki peran penting dalam jangka pendek, tetapi tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan secara struktural.

Penguatan Desa sebagai Basis Ekonomi

Salah satu pendekatan yang relevan adalah penguatan konsep Desa Berdaya. Dalam kerangka ini, desa diposisikan sebagai pusat kegiatan ekonomi produktif, bukan sekadar objek pembangunan.

Masyarakat desa didorong untuk terlibat dalam berbagai aktivitas ekonomi seperti pertanian produktif, peternakan rakyat, perikanan budidaya, usaha mikro kecil menengah, serta industri rumah tangga. Selain itu, penguatan Badan Usaha Milik Desa dan koperasi menjadi instrumen penting dalam mendorong aktivitas ekonomi lokal.

Keunggulan pendekatan ini terletak pada indikator keberhasilannya yang terukur, seperti peningkatan jumlah penduduk yang bekerja, pertumbuhan unit usaha desa, kenaikan pendapatan masyarakat, serta penurunan jumlah rumah tangga miskin. Dengan demikian, fokus kebijakan bergeser dari distribusi bantuan menuju peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat.

Hilirisasi sebagai Kunci Nilai Tambah

Selain penguatan desa, tantangan utama lainnya adalah rendahnya nilai tambah ekonomi. Selama ini, sebagian besar masyarakat menjual produk dalam bentuk mentah, sehingga nilai ekonomi yang lebih besar dinikmati oleh daerah lain yang memiliki kapasitas pengolahan.

Dalam konteks ini, hilirisasi menjadi strategi kunci. Transformasi komoditas primer menjadi produk olahan akan meningkatkan nilai tambah sekaligus memperluas peluang kerja.

Komoditas seperti jagung, ikan, rumput laut, padi, dan ternak memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi produk bernilai ekonomi tinggi. Hilirisasi tidak hanya meningkatkan harga jual, tetapi juga mendorong pertumbuhan usaha kecil dan industri lokal.

Menjaga Momentum Pembangunan

Penyempitan selisih kemiskinan antara NTB dan nasional merupakan indikator bahwa arah pembangunan sudah berada pada jalur yang tepat. Namun, hal ini juga menjadi pengingat bahwa NTB masih berada dalam kondisi rentan.

Konsistensi kebijakan menjadi faktor penentu ke depan. Fokus pembangunan perlu diarahkan pada penciptaan pendapatan masyarakat melalui penguatan ekonomi desa, hilirisasi sektor pertanian dan kemaritiman, pengembangan usaha mikro, serta peningkatan akses permodalan.

Jika strategi ini dijalankan secara berkelanjutan, maka target tahun 2030 bukan sekadar proyeksi optimistis, melainkan peluang yang realistis.

Pada akhirnya, pengentasan kemiskinan tidak dapat diselesaikan hanya melalui bantuan. Kemiskinan hanya dapat dikurangi secara berkelanjutan melalui peningkatan pekerjaan, aktivitas usaha, dan penciptaan nilai tambah ekonomi di tingkat masyarakat.

Asrama Putra Ponpes Safinatunnaja NW Repok Oat Alami Kebakaran, Diduga Akibat Korsleting Listrik

Lombok Tengah (harianbumigora.com) – Kebakaran melanda asrama putra Pondok Pesantren Safinatunnaja NW Repok Oat, Desa Pengadang, Kecamatan Praya Tengah, Lombok Tengah pada pukul 12.00 WITA. Api terlihat membesar dan menghanguskan bangunan asrama dalam waktu singkat. (23/3/2026). 

Peristiwa inihz diduga dipicu oleh korsleting listrik yang menyebabkan percikan api dan dengan cepat merambat ke seluruh bagian bangunan. Material bangunan yang mudah terbakar turut mempercepat penyebaran api.

Korsleting listrik."  Tegas Muzakir, M.Pd salah seorang pembina. 

Dalam wawancara, Muzakir juga menegaskan bahwa tidak ada korban jiwa dari kebakaran tersebut. 

"Saat kejadian berlangsung, tidak ada santri yang berada di dalam asrama karena seluruh santri sedang menjalani masa libur." Ungkapnya. 

Hal ini, lanjut Muzakir membuat proses evakuasi tidak mengalami kendala berarti.

"Proses penanganan cepat karena tidak ada orang di dalam gedung, jadi konsentrasi maksimal. Petugas damkar juga cepat tiba di lokasi." Terang Muzakir. 

Selain itu, pemadaman juga berjalan cepat berkat warga sekitar sempat berupaya membantu  memadamkan api dengan peralatan seadanya. Asap tebal terlihat membumbung tinggi dari lokasi kejadian.

Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Namun, kerugian material diperkirakan cukup besar akibat bangunan asrama dengan ada 20 kamar santri yang dilalap si jago merah tersebut.

"Kerugiannya sangat besar dikarenakan bangunan ini ada 20 kamar sedangkan santri akan segera masuk sekolah." Muzakir menerangkan. 

Dirikan 'Baznas Mart', Jajaran Pejabat Daerah Lotim Berkomitmen Salurkan Zakat Melalui Baznas Lotim

 

Serah Terima secara simbolik Zakat Fitrah dan Zakat Mal Bupati Lombok Timur Drs. H. Haerul Warisan, M.Si., kepada Ketua Baznas Lotim. 

Lombok Timur (harianbumigora.com) — Suasana khidmat menyelimuti Pendopo Bupati Lombok Timur pada Rabu (18/3/2026) saat digelarnya acara Pembayaran Zakat Lingkup Pemerintah Daerah dan Masyarakat yang dirangkaikan dengan peringatan Nuzulul Qur’an 1447 H.

Kegiatan ini menjadi momentum penguatan sinergi antara nilai keagamaan dan kebijakan sosial dalam upaya pengentasan kemiskinan di daerah tersebut.

Acara yang dihadiri oleh Bupati Drs. H. Haerul Warisin, M.Si, Wakil Bupati Ir. H. Moh. Edwin Hadiwijaya, MM, serta jajaran Forkopimda dan pimpinan OPD ini, diawali dengan tausiyah dari TGH. Qusairi, M.Pd.I. Dalam ceramahnya, Tuan Guru menekankan bahwa zakat adalah solusi strategis Al-Qur'an untuk mengatasi pengangguran. Ia mendorong BAZNAS untuk mulai bergerak ke arah pemberdayaan ekonomi produktif, salah satunya melalui gagasan pendirian "Baznas Mart" sebagai ekosistem ekonomi mandiri bagi para mustahik.

Sebagai bentuk keteladanan pimpinan, Bupati Haerul Warisin secara langsung menyerahkan zakat fitrah dan zakat mal pribadinya senilai Rp 50 juta melalui BAZNAS Lombok Timur. Langkah ini diikuti oleh jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, direksi BUMD, dan pengusaha swasta yang hadir. Bupati menegaskan bahwa potensi zakat ASN dan PPPK di Lombok Timur sangat besar, mencapai estimasi Rp 120 juta per bulan jika dikelola secara maksimal.

Dalam arahannya, Bupati menekankan agar BAZNAS tidak hanya bekerja secara konvensional, tetapi juga aktif memantau dinamika sosial melalui media sosial agar respon bantuan bisa lebih cepat dan tepat sasaran. Ia juga memaparkan rencana strategis untuk memberikan perlindungan jaminan sosial bagi guru honorer yang telah mengabdi di atas 25 tahun melalui subsidi BPJS Ketenagakerjaan.

"Kami ingin BAZNAS hadir lebih responsif. Untuk bantuan pengobatan rujukan ke luar daerah, nilainya harus lebih besar. Terkait ekonomi, jika ada bangunan daerah yang tidak optimal, bisa kita alihkan menjadi Baznas Mart. Ini adalah ikhtiar kita bersama untuk meninggalkan pola lama dan beralih ke pengelolaan yang lebih produktif," tegas Bupati.

Ketua BAZNAS Lombok Timur, Drs. H. Muhammad Kamli, memberikan apresiasi atas tingginya komitmen jajaran pemda. Ia mencatat adanya 52 muzaki baru yang mulai menyalurkan zakat hartanya dalam agenda kali ini. Meski fokus utama saat ini masih pada pelayanan asnaf karena angka kemiskinan di Lombok Timur yang masih cukup tinggi di NTB, pihaknya sangat terbuka terhadap gagasan program produktif seperti Baznas Mart.

"Apa yang disampaikan Bapak Bupati dan Tuan Guru adalah suntikan semangat bagi kami. Meskipun membangun program besar membutuhkan modal yang tidak sedikit, kami berkomitmen mengelola dana ini secara transparan dan akuntabel agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan," pungkas Muhammad Kamli.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur berharap pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) dapat menjadi instrumen pemberdayaan yang berkelanjutan, menciptakan ekosistem sosial-ekonomi yang mandiri, dan meningkatkan derajat kehidupan masyarakat luas.

Dorong Kesejahteraan Masyarakat, FKJP Sosialisasi Magang Jepang Perdana Di Kecamatan Gunung Sari

FKJP Sosialisasi Magang Jepang Perdana Di Gunung Sari, Lombok Barat

 Lombok Barat (harianbumigora.com) - NTB Makmur Mendunia adalah sebuah visi pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang diusung Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, yang merupakan kerangka kerja komprehensif untuk membawa NTB menjadi provinsi kepulauan yang maju, kuat, inklusiv, dan berkelanjutan, yang bertujuan mewujudkan NTB yang sejahtera (makmur) melalui peningkatan kesejahteraan rakyat dan ketahanan pangan, serta dikenal di kancah internasional (mendunia) lewat pariwisata dan produk unggulan lokal, untuk merambah pasar dunia. 

Salah satu langkah utama NTB Makmur Mendunia adalah pengentasan kemiskinan dan pengangguran secara sistematis, komperhensif dan terintegrasi. 

Peran tersebut diambil alih oleh Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan (FKJP) Jepang NTB bersama puluhan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) resmi yang direkomendasikan Gubernur NTB untuk melakukan sosialisasi dan rekrutmen tenaga magang ke Jepang.

Tim FKJP menggelar Sosialisasi perdana di Kantor Kecamatan Gunung Sari Lombok Barat yang dihadiri oleh 16 desa se Kecamatan Gunung Sari pada Senin 29 Desember 2025 dengan menggandeng Direktur Klinik Assifa al Halim Supardi S.Sos., M.Pd, sebagai tim medical centre.

Camat Gunung Sari H, Zulkifli melalui Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Gunung Sari dalam pembukaan sosialisasi tersebut mengakui masih tingginya angka pengangguran di Lombok Barat.

“Kehadiran FKJP menawarkan peluang dengan kemudahan pembiayaan ini adalah peluang untuk masyarakat kami, dan singkron dengan kondisi yang ada. 

"Saya sangat berterimakasih kepada Pak Gubernur NTB yang mencurahkan kepeduliannya kepada masyarakat Lombok Barat. Peluang ini sekaligus sebagai alternative pekerjaan baru bagi banyaknya karyawan yang di PHK dan gugur dalam tes PPPK, ”ungkapnya.

Ust, Mustiadi S.Pd.I., Humas FKJP NTB dalam pemaparannya menyampaikan, FKJP sebagai salah satu tim percepatan visi NTB Makmur Mendunia dalam pengentasan kemiskinan dan pengangguran yang akan mendorong NTB dengan segala sumberdayanya mencapai kiprah mendunia menggapai makmur dan sejahtera dengan aksi nyata.

Program magang Jepang oleh FKJP bersama puluhan LPK ini adalah sebuah aksi nyata pengentasan kemiskinan dan pengangguran yang menjanjikan peningkatan kesejahteraan dan memperkecil potensi pelaku kriminalitas.

“Tingginya angka pengangguran di Lombok Barat ini menjadi tanggungjawab bersama, “ucapnya.

Bersama para Kepala Desa sebagai penguasa wilayah paling bawah mari kita kerja bersama melaksanakan tanggungjawab sebagai kewajiban ini untuk membangun masyarakat dari desa, ”ujarnya membakar semangat para kepala desa Se Kecamatan Gunungsari yang disambut kompak kata setuju.

Dalam sosialisasi tersebut, secara tekhnis Saparuddin, S.H., M.Kn., Ketua FKJP Jepang-Nusa Tenggara Barat memaparkan, pemerintah daerah NTB bekerjasama dengan LKP magang Jepang berawal dari pertemuan Gubernur NTB H. Lalu Muhammad Iqbal dengan Jalaludin Arakawa direktur PT.DAI ICHI dalam sebuah kunjungan khusus beberapa waktu lalu yang disambut hangat di Kantor Gubernur NTB.

“Sebelumnya, sambung alumni pertama magang Jepang ini, prosedur magang jepang ini sangat sulit dan ketat, ini awalnya program pemerintah melalui Kementerian tenaga kerja yang melakukan MoU dengan Jepang pada tahun 1992. Kami digembleng fisik dan mental semi militer dan pemberangkatan pertama dari NTB 83 orang, ”ujarnya mengawali pemaparannya.

Sejak tahun 2006 regulasinya berubah, program pelatihannya dilaksanakan oleh lembaga lembaga pelatihan kerja (LPK) yang kemudian mendaftarkan pesertanya ke Disnaker untuk tahapan seleksi, katanya.

“Program ini kami bekerjasama langsung dengan IM JAPAN dan tahun 2025 ini pihak Disnaker NTB sudah melakukan rekrutment sebanyak 3 kali. Ada 47 LKP magang Jepang sudah tergabung dalam FKJP dibawah binaan Disnaker NTB yang bekerjasama dengan PT DAI ICHI Jepang dengan 40 perusahaan lainnya di Jepang yang sangat membutuhkan tenaga kerja Indonesia, selaras dengan nawacita Presiden Prabowo, Indonesia tidak akan pernah mempunyai tenaga non skill, ”terangnya,

Menurutnya dengan mengirim tenaga skill ke Jepang maka akan dihargai dengan gaji IM JAPAN antara Rp. 13 juta sampai 25 juta perbulan setelah melalui pendidikan untuk menghadapi tes Matematika, ketahanan fisik dan mental, kemampuan Bahasa Jepang, tes kesehatan, dan wawancara khusus dengan pihak perusahaan penerima.

Adapun untuk pembiayaan ke Jepang akan ditalangi oleh Bank NTB, dengan system pengembalian potong gaji tanpa beban bunga. Peserta hanya dibebankan biaya pendidikan sampai bisa berangkat ke Jepang dan biaya pra medical sebesar Rp.200.000.

Lokasi pelatihan dan pendidikan menyebar ditiap tiap kecamatan agar mudah diakses dan tidak menjadi tambahan beban biaya.

“Yang tidak lulus wawancara di satu perusahaan jangan patah hati, karena ada perusahaan lain yang memberikan peluang wawancara dan tes, demikian seterusnya sampai bisa dan benar benar berangkat ke Jepang, artinya masa pendidikan tiada batas kendatipun ada ketentuan maksimal 4 bulan, ”paparnya padat.

Direktur Klinik Assifa al Halim, Supardi S.Sos., M.P, D., diakhir sosialisasi tersebut menuturkan bahwa FKJP merencanakan memulai sosialisasi dari Lombok Timur namun dirinya bersikeras harus dari Lombok Barat dulu.

“Saya bertemu Pak Saparudin saat beliau datang ke klinik saya karena beliau langganan klinik, dan menuturkan program FKJP, dan saya sangat tertarik untuk bekerjasama dengan syarat harus dimulai dari Lombok Barat, "ujanya.

Dirinya menjanjikan biaya medical murah dan ramah dengan layanan kekeluargaan.

“Kami bukan hanya akan memriksa kesehatan peserta magang dengan biaya murah dan ramah, tapi kami juga akan melayani dengan kekeluargaan, sanak famuli yang ditinggalkan insyaallah kami juga akan memastikan mereka selalu sehat melalui pengontrolan rutin, ”ungkapnya.

Memasuki 10 Hari Terakhir Ramadan, H. Syamsu Rijal Ajak Masyarakat Raih Keutamaan dan Perbanyak Amal

Lombok Timur – Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, H. Syamsu Rijal mengingatkan masyarakat tentang pentingnya memanfaatkan sepuluh hari terakhir bulan suci Ramadan sebagai momentum untuk memperbanyak amal ibadah dan meningkatkan kualitas keimanan.

Menurutnya, sepuluh hari terakhir Ramadan merupakan fase paling istimewa dalam bulan suci, karena pada malam-malam tersebut Allah SWT memberikan banyak keutamaan dan peluang besar bagi umat Islam untuk meraih pahala yang berlipat ganda.

“Sepuluh hari terakhir Ramadan adalah saat terbaik bagi umat Islam untuk lebih bersungguh-sungguh dalam beribadah. Inilah waktu untuk memperbanyak doa, membaca Al-Qur’an, melaksanakan salat malam, serta memperbanyak sedekah,” ujar H. Syamsu Rijal.

Ia juga menegaskan bahwa pada sepuluh malam terakhir terdapat malam yang sangat agung yaitu Lailatul Qadar, malam yang nilainya lebih baik dari seribu bulan.

Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut dengan memperbanyak amal saleh serta memperkuat hubungan dengan sesama manusia melalui sikap saling membantu dan berbagi.

“Selain meningkatkan ibadah kepada Allah, Ramadan juga mengajarkan kita untuk memperkuat kepedulian sosial, membantu fakir miskin, anak yatim, dan masyarakat yang membutuhkan,” tambahnya.

Di akhir pernyataannya, H. Syamsu Rijal berharap masyarakat dapat menjadikan penghujung Ramadan sebagai waktu untuk memperbaiki diri, memperkuat persaudaraan, dan menebarkan kebaikan di tengah kehidupan bermasyarakat.

“Semoga kita semua diberikan kesempatan meraih keberkahan Ramadan dan dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar yang penuh kemuliaan,” tutupnya.

Soroti Proyek Dapur Makan Bergizi Gratis, Eks Pengurus BEM Unram Desak APH Riksus Pemdes Rensing ‎

‎Mataram (harianbumigora.com) – Gelombang desakan terkait transparansi tata kelola Dana Desa kembali mengemuka di Nusa Tenggara Barat. Sejumlah mantan pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Mataram (Unram) secara resmi mendesak Kepolisian Daerah (Polda) NTB dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Selong untuk segera melakukan Pemeriksaan Khusus (Riksus) terhadap Kepala Desa Rensing, Kabupaten Lombok Timur.

‎

‎Langkah ini diambil menyusul adanya dugaan penyalahgunaan Anggaran Dana Desa (ADD) yang disinyalir dialihkan secara sepihak untuk pembangunan infrastruktur dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Para mantan aktivis mahasiswa tersebut menilai bahwa meski MBG merupakan program nasional yang strategis, pengalokasian anggarannya di tingkat desa wajib merujuk pada ketentuan perundang-undangan serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang telah disahkan.

‎

‎Dugaan kuat muncul bahwa pengalihan dana tersebut dilakukan tanpa melalui prosedur perubahan anggaran yang sah, termasuk pengabaian mekanisme Musyawarah Desa (Musdes) sebagai ruang pengambilan keputusan partisipatif. Padahal, Dana Desa semestinya diprioritaskan untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan infrastruktur dasar yang telah terencana secara kolektif.

‎

‎Perwakilan mantan pengurus BEM Unram menegaskan bahwa desakan ini adalah bentuk fungsi kontrol sosial terhadap kebijakan publik. Mereka mengingatkan agar implementasi program pusat di tingkat akar rumput tidak menjadi pembenaran untuk menabrak aturan hukum yang berlaku.

‎

‎"Kami mendukung penuh program pemerintah pusat terkait Makan Bergizi Gratis. Namun, pelaksanaannya di tingkat desa tidak boleh menabrak aturan. Jangan sampai niat baik ini justru menjadi celah bagi oknum untuk melakukan penyimpangan anggaran dengan dalih program nasional," tegas salah satu koordinator dalam keterangan tertulisnya.

‎

‎Para aktivis mendesak aparat penegak hukum (APH) untuk mengaudit secara menyeluruh sumber dana serta mekanisme penggunaan anggaran pembangunan dapur MBG tersebut. Hal ini krusial dilakukan guna memastikan tidak terjadi tumpang tindih anggaran maupun potensi kerugian keuangan negara.

‎

‎Secara spesifik, mereka meminta Polda NTB segera melakukan penyelidikan awal terkait potensi tindak pidana korupsi, sementara Kejari Selong didorong melakukan audit investigatif terhadap laporan pertanggungjawaban keuangan Desa Rensing pada tahun anggaran berjalan.

‎

‎Hingga saat ini, pihak Pemerintah Desa Rensing maupun Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lombok Timur belum memberikan tanggapan resmi terkait desakan tersebut. Mantan pengurus BEM Unram menyatakan komitmennya untuk terus mengawal isu ini hingga tercipta tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan taat hukum.

‎

H. Syamsu Rijal Sigap Turun ke Lokasi Banjir, Salurkan Bantuan untuk Warga Kayuk Perang Desa Wakan

Lombok Timur, 1 Maret 2026 – Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Syamsu Rijal, menunjukkan kepedulian nyata kepada masyarakat dengan turun langsung meninjau lokasi banjir di Dusun Kayuk Perang, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Minggu (1/3/2026). Dalam kunjungan tersebut, ia sekaligus menyalurkan bantuan bagi warga yang terdampak banjir.

Kedatangan H. Syamsu Rijal bertujuan untuk melihat secara langsung kondisi masyarakat pascabanjir. Ia menyapa warga, meninjau rumah-rumah yang terdampak, serta berdialog dengan masyarakat guna mendengar berbagai keluhan dan kebutuhan mendesak yang diperlukan saat ini.

Pada kesempatan tersebut, H. Syamsu Rijal menyerahkan bantuan berupa kebutuhan pokok kepada warga terdampak sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas terhadap masyarakat yang sedang mengalami musibah.

Menurutnya, kehadiran langsung di tengah masyarakat merupakan bentuk tanggung jawab moral sebagai wakil rakyat agar dapat mengetahui secara nyata kondisi warga yang membutuhkan perhatian.

"Kami hadir untuk memastikan masyarakat tidak merasa sendiri menghadapi musibah ini. Semoga bantuan ini dapat membantu meringankan beban warga dan menjadi penyemangat untuk bangkit kembali," ungkapnya.

Ia juga menegaskan bahwa banjir yang terjadi di Dusun Kayuk Perang perlu menjadi perhatian bersama, terutama dalam upaya penanganan jangka panjang agar kejadian serupa dapat diminimalisir di masa yang akan datang.

Banjir yang melanda Dusun Kayuk Perang menyebabkan sejumlah rumah warga terendam dan aktivitas masyarakat sempat terganggu. Setelah air mulai surut, warga bergotong royong membersihkan rumah dan lingkungan dari sisa lumpur serta material yang terbawa arus banjir.

Kehadiran H. Syamsu Rijal di lokasi bencana disambut penuh haru oleh masyarakat. Warga mengaku sangat terbantu dan merasa diperhatikan dengan adanya kunjungan langsung serta bantuan yang diberikan.

Salah seorang warga, Irawan, menyampaikan rasa terima kasih atas kepedulian yang ditunjukkan oleh H. Syamsu Rijal.

"Kami sangat bersyukur atas perhatian dan bantuan yang diberikan. Kehadiran beliau memberi semangat bagi kami untuk kembali bangkit setelah musibah banjir ini," ujarnya.

Melalui kegiatan tersebut, H. Syamsu Rijal berharap pemerintah dan seluruh pihak terkait dapat bersama-sama mencari solusi penanganan banjir secara berkelanjutan, sehingga masyarakat dapat hidup dengan lebih aman dan nyaman.

Kunjungan tersebut menjadi bukti nyata komitmen H. Syamsu Rijal sebagai wakil rakyat yang selalu hadir di tengah masyarakat, terutama saat warga membutuhkan perhatian dan bantuan di tengah musibah yang melanda.