Harianbumigora.com - Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, menerima audiensi dan silaturahmi dari Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, Dr. Wahyudin, beserta jajarannya pada Senin, 14 Januari 2025, di ruang kerjanya di Kantor Gubernur NTB. Pertemuan ini membahas sejumlah agenda penting, termasuk persiapan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang dijadwalkan akan dimulai tahun ini, serta laporan perkembangan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah NTB.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur yang akrab disapa Miq Iqbal menegaskan pentingnya data dalam setiap pengambilan kebijakan pemerintah daerah. Ia menilai, data yang valid dan akurat dari BPS akan menjadi landasan utama dalam menentukan arah pembangunan dan intervensi yang tepat sasaran.
"Kebijakan kita harus berbasis data, sehingga ke depannya pemerintah dapat melakukan evaluasi dan intervensi terhadap trend negatif agar bisa dilakukan koreksi untuk arah kebijakan yang lebih baik," tegasnya.
Sebagai bentuk komitmen terhadap penggunaan data yang lebih aktual, Gubernur meminta agar BPS dapat menyajikan data secara bulanan, bukan lagi triwulanan sebagaimana praktik yang umum dilakukan selama ini. Hal ini menurutnya bertujuan agar pemerintah bisa memonitor tren risiko negatif sejak dini dan memahami komponen penyebabnya secara lebih cepat.
"Seperti kasus inflasi deflasi dan lain sebagainya, maka pemerintah akan melakukan langkah penanganan, sehingga finalisasi di statistik sudah bisa terkoreksi," jelas Miq Iqbal.
Terkait pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang akan mulai diluncurkan tahun ini, Gubernur juga mengimbau kepada seluruh pemerintah kabupaten dan kota untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin guna menyambut kegiatan penting tersebut.
Sementara itu, mengenai implementasi program MBG dari Badan Gizi Nasional (BGN), Gubernur menekankan pentingnya monitoring terhadap sebaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi di wilayah NTB. Ia juga menyoroti potensi dampak inflasi dari program tersebut, terutama jika tidak dibarengi dengan upaya penguatan produksi bahan baku lokal.
Pemerintah Provinsi NTB, lanjutnya, terus berupaya mendorong kemandirian pangan sebagai solusi jangka panjang, agar program-program pemenuhan gizi tidak berdampak negatif pada ketersediaan bahan pangan di pasar.
Dalam kesempatan ini, Gubernur turut didampingi oleh Kepala Dinas Kominfotik NTB H. Yusron Hadi, Kepala Dinas Pemdes Dukcapil NTB, Kepala Dinas Ketahanan Pangan NTB, serta sejumlah pejabat dari BPS NTB.
Jika ingin versi siaran pers atau versi berita lebih pendek untuk Instagram atau media sosial, saya juga bisa bantu.