Pendaftar Relawan Tembus 1000 Orang; Ust. Bambang Cahyadi: SPPG Kami Siapkan 'Safety Net' Ekonomi

Ust. Bambang Cahyadi, Lc. di depan peserta pendaftar relawan SPPG Bagik Nyaka Santri 3

Lombok Timur (harianbumigora.com) - Sebanyak 1.000 pelamar tercatat mendaftarkan diri dalam rekrutmen terbuka relawan Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) Bagik Nyaka Santri 3. Dari jumlah tersebut, 300 peserta lolos seleksi administrasi untuk kemudian lanjut mengikuti tahap tes tulis pada Sabtu (31/1).

Meski kebutuhan operasional dapur hanya  47 orang, Mitra SPPG Bagik Nyaka Santri 3, Ust. Bambang Cahyadi, Lc., menegaskan  proses seleksi bukan akhir bagi  pelamar, melainkan disiapkan 'Safety Net' ekonomi bagi pelamar yang tidak lulus seleksi.

"Ini bukan sekadar memberikan makanan cuma-cuma, karena program ini dibiayai oleh pajak rakyat. Kualitas adalah harga mati. Itulah sebabnya kami mendatangkan chef profesional dan menerapkan standar ketat dalam seleksi ini. Bagi yang belum berkesempatan bergabung di dapur MBG, kami tetap memprioritaskan Anda untuk mengisi posisi di unit usaha kami lainnya, seperti kafe dan restoran yang akanr beroperasi bulan Ramadan ini, travel haji dan umrah, butik, hingga pengolahan tahu-tempe dan RPH (Rumah Pemotongan Hewan) higienis," tegas Ust. Bambang di hadapan para peserta tes.

Sesuai ketentuan Badan Gizi Nasional (BGN), standar anggaran ditetapkan sebesar Rp 10.000 untuk porsi besar dan Rp 8.000 untuk porsi kecil. Ust. Bambang mengajak UMKM lokal yang memiliki produk berkualitas untuk bergabung menjadi pemasok resmi. Dengan demikian, menurut Ust. Bambang, Efek Berganda bagi Ekonomi Lokal Program MBG di Bagik Nyaka Santri 3 ini dapat menghasilkan motor penggerak ekonomi sehingga jaring pengaman ekonomi bagi masyarakat termasuk pendaftar yang tidak lulus saat ini dapat dinikmati bersama.

"Insya Allah, penyaluran pasokan bahan baku akan kami lakukan secara bergilir untuk memastikan keadilan ekonomi bagi pelaku usaha lokal," jelasnya.

Rekrutmen ini juga mendapat dukungan penuh dari lintas sektor, mulai dari Pemerintah Kecamatan Aikmel, Polsek, Koramil, hingga Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).

Lalu Bahram mewakili FKDM Lombok Timur mengingatkan pentingnya disiplin tinggi bagi relawan terpilih, sehingga risiko keamanan pangan seperti keracunan dapat ditekan hingga nol persen.

Dengan pelatihan intensif dan sertifikasi BNSP yang akan diberikan kepada relawan terpilih, menurutnya, SPPG Bagik Nyaka Santri 3 layak optimis untuk menjadi model percontohan dapur MBG yang profesional, transparan, dan berdampak sosial luas di Nusa Tenggara Barat.

"Disiplin tinggi dari relawan, ditambah pelatihan bersertifikat oleh pihak Mitra, maka keracunan dapat ditekan hingga nol persen. Ini akan menjadikan SPPG Bagik Nyaka Santri 3 patut optimis untuk menjadi model percontohan dapur MBG yang profesional, transparan, dan berdampak sosial luas di Nusa Tenggara Barat. " Paparnya.

Kadikes Lotim: Progres Operasional Puskesmas Sakra Timur 100 Persen

Kepala Dinas Kesehatan Lombok Timur, H. Lalu Aries

Lombok Timur (harianbumigora.com) — Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur, H. Lalu Aries, memberikan penjelasan secara terbuka terkait progres operasional Puskesmas Sakra Timur yang baru. Penjelasan tersebut disampaikan saat pertemuan dengan perwakilan masyarakat di Kantor Camat Sakra Timur.

Kadis Dinkes menegaskan bahwa pertemuan tersebut bertujuan untuk menyampaikan secara langsung kepada masyarakat mengenai tahapan dan rencana waktu (timeline) operasional Puskesmas Sakra Timur.

Secara fisik, pembangunan Puskesmas Sakra Timur telah selesai 100 persen pada Desember 2025 dan telah melalui tahapan Provisional Hand Over (PHO),"jelasnya.

Setelah pembangunan fisik rampung, Dinas Kesehatan melanjutkan proses penyiapan regulasi sebagai dasar operasional. Regulasi yang disiapkan berupa Peraturan Bupati dan saat ini masih dalam proses.

“Penyusunan peraturan bupati sudah berjalan. Kami sudah melakukan pembahasan bersama Dinas Kesehatan, Bagian Hukum, Bagian Organisasi, BKPSDM, serta perwakilan DPRD,” jelasnya.

Saat ini, draf peraturan tersebut telah berada di Bagian Hukum dan sedang dalam tahap sinkronisasi di Biro Hukum Provinsi. Sambil menunggu regulasi rampung, Dinas Kesehatan juga menyiapkan sumber daya manusia (SDM) secara paralel.

Karena Puskesmas Sakra Timur merupakan fasilitas kesehatan baru dan belum bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, kebutuhan tenaga kesehatan sementara akan dipenuhi dari Puskesmas Lepak yang berada di wilayah Sakra Timur. Sebagian SDM dari Puskesmas Lepak akan dialihkan untuk mendukung operasional puskesmas baru tersebut.

“Langkah ini kami ambil agar pelayanan yang sudah berjalan tidak terganggu. Skema seperti ini juga sudah kami terapkan di beberapa puskesmas baru sebelumnya,” ujarnya.

Setelah regulasi ditetapkan, tahapan berikutnya adalah pengurusan surat izin operasional. Jika izin telah diterbitkan, maka akan dilakukan penetapan struktur organisasi, penunjukan kepala puskesmas melalui SK Bupati, serta peng-SK-an tenaga kesehatan sesuai hasil pemetaan SDM.

Lalu Aries, juga memastikan sarana dan prasarana pendukung telah tersedia. Seluruh peralatan medis sudah berada di lokasi Puskesmas Sakra Timur dan dipindahkan sejak awal Januari.

Setelah mulai beroperasi, Puskesmas Sakra Timur akan didaftarkan ke Kementerian Kesehatan agar tercatat secara nasional dan memiliki sistem pelaporan tersendiri, terpisah dari Puskesmas Lepak. Tahapan selanjutnya adalah persiapan akreditasi.

“Jika akreditasi telah terpenuhi, barulah Puskesmas Sakra Timur bisa menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan. Kami menargetkan awal tahun 2027 puskesmas ini sudah mandiri dan bekerja sama dengan BPJS,” tambahnya.

Ia berharap Puskesmas Sakra Timur dapat menjadi fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) yang mampu memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik dan merata bagi masyarakat di wilayah Sakra Timur.

“Mari kita kawal bersama seluruh proses ini agar berjalan sesuai rencana. Ini merupakan komitmen Bupati dan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan,” pungkasnya.

Pemkab Lombok Timur Gandeng FRIC Guna Akselerasi Keterbukaan Informasi Daerah

Sekda Lombok Timur Juaini Taofik saat menerima kunjungan organisasi jurnalis Fast Response Indonesia Center (FRIC) di kantor setda Lombok Timur

Lombok Timur (harianbmigora) - Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui transparansi informasi. Langkah ini ditegaskan kembali oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur, Muhammad Juaini Taofik, saat menerima kunjungan audiensi dari organisasi jurnalis Fast Respon Indonesia Center (FRIC) di ruang kerjanya, Kantor Bupati Lombok Timur, Kamis (29/1).

Pertemuan yang berlangsung hangat tersebut menjadi ajang diskusi strategis mengenai penguatan kemitraan antara pemerintah daerah (Pemda) dan insan pers. Fokus utamanya adalah membangun mekanisme penyampaian informasi yang lebih terbuka, aksesibel, dan edukatif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dalam arahannya, Muhammad Juaini Taofik mengungkapkan bahwa keterbukaan informasi publik bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan ruh dari visi pembangunan daerah yang sedang dijalankan.

“Kami di jajaran eksekutif menyambut baik kehadiran rekan-rekan dari FRIC. Perlu kami sampaikan bahwa menuju tata kelola pemerintahan yang transparan adalah prioritas, terlebih dengan tagline Smart yang saat ini kami usung. Salah satu indikator keberhasilan Smart Government adalah sejauh mana transparansi itu dirasakan oleh publik,” ujar Juaini Taofik.

Lebih lanjut, Sekda menjelaskan bahwa peran media massa merupakan elemen vital dalam ekosistem pemerintahan. Media bertindak sebagai pilar keempat demokrasi yang mengawasi sekaligus menyebarluaskan capaian pembangunan. Ia menekankan bahwa sinergi yang kuat antara Pemda dan media akan meminimalisir potensi disinformasi di tengah masyarakat.

“Bapak Bupati dan Wakil Bupati senantiasa memberikan arahan agar hubungan dengan teman-teman media, termasuk FRIC, terus dipererat. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri dalam mengedukasi masyarakat tanpa dukungan dari jurnalis yang profesional,” tambahnya.

Dalam pandangan Sekda, media memiliki fungsi ganda: sebagai jembatan komunikasi yang menghubungkan kebijakan pemerintah dengan kebutuhan rakyat, serta sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat. Melalui pemberitaan yang sehat, masyarakat diharapkan menjadi lebih cerdas dan kritis dalam mengawal pembangunan daerah.

Menutup pertemuan tersebut, Juaini Taofik menyampaikan harapannya agar FRIC dapat menjadi mitra yang produktif dalam memproduksi produk jurnalistik yang berkualitas.

“Kehadiran FRIC harus mampu mendukung akselerasi informasi. Harapan kami, informasi yang sampai ke masyarakat tidak hanya mengandalkan kecepatan speed, tetapi yang paling utama adalah akurasi dan ketepatan data. Inilah yang akan membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah,” pungkasnya.

Menanggapi harapan Sekda Lotim, M. Aminullah menegaskan bahwa FRIC siap bekerja sama secara konstruktif dan profesional. Selain memberikan apresiasi, Aminullah menyampaikan bahwa peran FRIC akan ditempatkan pada posisi advokasi kualitas informasi publik. Hal ini mendorong agar data dan laporan yang beredar di ruang publik akurat, mudah dimengerti, dan memicu tindakan positif dari warga serta pemangku kebijakan.

“Mewakili FRIC Lotim, terimakasih atas sambutan hangat dari Sekda Lotim. Kami berkomitmen bahwa, media yang bertanggung jawab bukan hanya menerangi fakta, tetapi menyalakan harapan. Kami siap menjadi suara yang mempercepat akuntabilitas dan memberi energi mewujudkan Lotim SMART, yang digagas oleh Bupati Drs. H. Haerul Warisin, M.Si & Wabup Ir. H. Moh. Edwin Hadiwijaya, MM,” kata M. Aminullah, S.Si dengan senyum penuh optimisme.

Silaturahmi tersebut diakhiri dengan sesi foto bersama dan komitmen untuk menjalin komunikasi rutin guna mengawal isu-isu strategis di Kabupaten Lombok Timur.

Kepala SPPG Lalai, Rugi Rp 85 Juta; MITRA: Kami Minta Kepala Dapur MBG Di Yayasan Kami DIGANTI!

Lombok Timur (harianbumigora.com) — Yayasan Palapa Nusantara selaku Mitra pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilanda kerugian serius. Kelalaian Ketua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebabkan kegagalan pembayaran bahan baku oleh pemerintah pusat kepada mitra  senilai Rp 85 juta . Hal ini disampaikan oleh Dr. H. Lalu Muhammad Fahri, SH, MH selaku Ketua Yayasan Palapa Nusantara yang menjadi Mitra Pelaksana MBG wilayah Keruak dan sekitar dalam wawancara oleh wartawan pada Rabu (28/1/2026).

Menurut Dr. L. Muhammad Fahri Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)/Kepala Dapur MBG dinilai lalai, tidak profesional, dan gagal menjalankan tanggung jawabnya. Hal ini bermula pada akhir Desember 2025 dimana laporan pengajuan biaya bahan baku untuk pelayanan MBG selama empat hari terlambat diserahkan oleh kepala SPPG bersangkutan sehingga berakibat  sistem pembayaran BGN pusat ditutup dan pengajuan senilai Rp 85 juta tidak dapat diproses.

"Ini Kelalaian Serius. Kalau Laporan Disampaikan Tepat Waktu, Masalah Tidak Akan Terjadi."

Guncangan Kerugian bermula dari sini, sehingga operasional dapur hampir tutup, dikarenakan suplai bahan pangan tersendat, pemasok menahan distribusi. Demi menghindari dampak langsung kepada masyarakat pihak Mitra terpaksa menanggung beban finansial sendiri. Kalau tidak demikian, menurut Dr. L. Muhammad Fahri, maka ada 2.600 penerima manfaat terdampak secara langsung akibat kelalaian tersebut.

Khawatir jika di kemudian hari kelalaian serupa dari sang kepala dapur terulang kembali, Dr. H. Lalu Muhammad Fahri berharap pihak Badan Gizi Nasional (BGN) mengganti petugas Kepala SPPG/ kepala dapur di tempatnya.

"Kalau yang lalai tetap dipertahankan, maka kegagalan ini akan terulang." Ungkapnya.

Karena kalau tidak, maka efek domino di kemudian hari sulit untuk dihindari.

“ Yang Dirugikan Bukan Hanya Kami, Tapi Masyarakat.” Tegasnya.

H. Abdul Hadi Apresiasi Penetapan Sari Yuliati Sebagai Pimpinan DPR RI: Bukti Kualitas SDM NTB

 

 H. Abdul Hadi, SE., MM., Anggota DPR RI 2024-2029 Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dapil NTB 2 (Pulau Lombok) 

Jakarta (harianbumigora.com) – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Dapil NTB 2 dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), H. Abdul Hadi, SE., MM., hadiri Sidang Paripurna DPR RI pada Januari 2026.

Legislator kelahiran Masbagik Lombok Timur Nusa Tenggara Barat ini apresiasi sejumlah putusan strategis yang yang dihasilkan dalam sidang tersebut.

H. Abdul Hadi, panggilan akrabnya, menyoroti beberapa keputusan penting hasil dari forum tertinggi DPR RI tersebut, yaitu penetapan anggota Ombudsman, penetapan wakil ketua DPR RI baru yang berasal dari Dapil NTB.

“Alhamdulillah, Paripurna hari ini telah menetapkan beberapa keputusan krusial bagi bangsa. Mulai dari penetapan Anggota Ombudsman RI hingga Deputi Gubernur Bank Indonesia, Bapak Thomas Djiwandono. Namun yang paling istimewa bagi kami adalah penetapan Ibu Ir. Hj. Sari Yuliati sebagai Wakil Ketua DPR RI,” Ujar Abdul Hadi.

Sari Yuliati Dilantik sebagai Wakil Ketua DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) Menggantikan Adies Kadir dari Fraksi Partai Golkar. 

Sebagai sesama wakil rakyat dari Dapil NTB, H. Abdul Hadi menilai naiknya perwakilan NTB sebagai pimpinan DPR RI merupakan momentum istimewa karena ia membuktikan kualitas SDM putra/putri NTB yang tidak kalah saing di kancah nasional. 

“Ini adalah kebanggaan bagi NTB. Saya mengucapkan selamat bertugas. Besar harapan kami, amanah ini menjadi jalan pembuka agar NTB bisa semakin maju, lebih baik, dan masyarakatnya semakin makmur serta mendunia,” tutup Abdul Hadi.

H. Abdul Hadi Apresiasi Penetapan Sari Yuliati Sebagai Pimpinan DPR RI: Bukti Kualitas SDM NTB

H. Abdul Hadi, SE., MM., Anggota DPR RI 2024-2029 Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dapil NTB 2 (Pulau Lombok) 

Jakarta (harianbumigora.com) – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Dapil NTB 2 dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), H. Abdul Hadi, SE., MM.,  hadiri Sidang Paripurna DPR RI pada Januari 2026.

Legislator kelahiran Masbagik Lombok Timur Nusa Tenggara Barat ini apresiasi sejumlah putusan strategis yang yang dihasilkan dalam sidang tersebut.

H. Abdul Hadi, panggilan akrabnya, menyoroti beberapa keputusan penting hasil dari forum tertinggi DPR RI tersebut, yaitu penetapan anggota Ombudsman, penetapan wakil ketua DPR RI baru yang berasal dari Dapil NTB.

“Alhamdulillah, Paripurna hari ini telah menetapkan beberapa keputusan krusial bagi bangsa. Mulai dari penetapan Anggota Ombudsman RI hingga Deputi Gubernur Bank Indonesia, Bapak Thomas Djiwandono. Namun yang paling istimewa bagi kami adalah penetapan Ibu Ir. Hj. Sari Yuliati sebagai Wakil Ketua DPR RI,” Ujar Abdul Hadi.

Sebagai sesama wakil rakyat dari Dapil NTB, H. Abdul Hadi menilai naiknya perwakilan NTB sebagai pimpinan DPR RI merupakan momentum istimewa karena ia membuktikan kualitas SDM putra/putri NTB yang tidak kalah saing di kancah nasional. 

“Ini adalah kebanggaan bagi NTB. Saya mengucapkan selamat bertugas. Besar harapan kami, amanah ini menjadi jalan pembuka agar NTB bisa semakin maju, lebih baik, dan masyarakatnya semakin makmur serta mendunia,” tutup Abdul Hadi.

MBG (MAKAN BERGIZI GRATIS) BUKAN MBG (MAKAN BERACUN GRATIS)

Muhammad Riadi, Tokoh Pemuda Ketangga sekaligus aktivis Lombok Timur

Lombok Timur (harianbumigora) - Program unggulan presiden RI Prabowo Subianto, Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mengalami ujiannya di lapangan. Ujian berupa pro-kontra kembali melanda program ini.

Muhammad Riadi, salah seorang tokoh pemuda di salah satu desa di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, tepatnya Desa Ketangga Kecamatan Suwela, menyayangkan kenyataan yang terjadi di lapangan jauh dari yang seharusnya.

"Program MBG yang seharusnya menjadi makanan nikmat dan bergizi berubah menjadi  meracuni siswa."

Pernyataan pedas yang dilontarkan Riadi, panggilan akrabnya, menurutnya lantaran kurang profesionalnya pelaksanaan pemenuhan gizi oleh salah satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)_Dapur MBG (red)_yaitu SPPG Ketangga.

"SPPG Ketangga menyajikan MBG dengan seperti tidak ada pegawai yang berkompeten di dalamnya." Ungkap Riadi.

Akibat kurang profesionalnya kinerja tim dari SPPG Ketangga ini, lanjut Riadi, makanan basi sering diterima siswa di beberapa sekolah di bawah naungan SPPG Ketangga ini.

"Makanan basi yang hampir dimakan siswa" Ujarnya.

Riadi melanjutkan, puncak keresahan masyarakat ketika pada Senin 26 Januari 2026 siswa-siswi di beberapa sekolah mengalami sakit perut setelah memakan masakan yang diterima dari SPPG Ketangga tersebut.

"Tidak sedikit siswa dari beberapa sekolah yang sakit-sakitan perutnya akibat sudah menkonsumsi MBG yang disajikan SPPG Ketangga." pungkas Riadi.

Kekesalan Riadi, menurutnya bukan tampa alasan. Hal ini dikarenakan keresahan yang melanda guru dan masyarakat di lingkungan Ketangga sudah mengkhawatirkan. Menurut penuturan Riadi, kondisi ini sudah menjadi buah bibir.

Muliati, salah seorang guru SMP Marakitta'limat Ketangga menyampaikan keresahannya di grup Whatsapp yang ada Riadi juga di dalamnya.

"Di SMP Marakitta'limat guru-guru dan muridnya sakit perut." Kata Muliati menurut penuturan Riadi.

Keadaan ini membuat rasa ironis dalam pandangan pemuda yang juga seorang aktivis Lombok Timur ini. 

"SPPG itu dapur profesional dan isinya orang-orang yang kita yakini berkompeten, maka tidak sepatutnya makanan cepat basi apalagi sampai keracunan." Tegas pemuda kelahiran Ketangga ini.

FOMO dalam Berkomtar Di Media Sosial

 Oleh:

Mas Imam Hariadi

Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UNW Mataram

Media sosial benar-benar mengubah cara orang berkomunikasi dan menyampaikan pendapat. Sekarang, kolom komentar jadi semacam “ruang publik ” baru. Siapa saja bisa ikut nimbrung, menilai, bahkan membentuk opini bareng- bareng. Tapi, dari situ juga muncul satu perilaku yang makin sering kelihatan: Fear of Missing Out, atau FOMO. Singkatnya, orang takut ketinggalan tren, isu, atau obrolan yang lagi ramai.

Gara-gara FOMO, banyak orang ikut-ikutan berkomentar walaupun sebenarnya belum paham betul isu yang dibahas. Biasanya, komentar yang muncul jadi impulsif dan emosional. Kalau dilihat dari sisi psikolinguistik, bahasa yang dipakai di komentar itu bisa nunjukin apa yang ada di pikiran si penutur—mulai dari tekanan sosial, sampai keinginan untuk diakui. Nah, opini ini mau mengupas gimana FOMO akhirnya memengaruhi cara orang berbahasa waktu mereka berkomentar di media sosial.

FOMO paling gampang dilihat waktu ada topik viral. Orang merasa harus ikut komentar supaya nggak kelihatan ketinggalan zaman, supaya eksis. Akibatnya, komentar sering cuma tempelan, reaktif, dan kadang asal-asalan tanpa mikir soal pilihan kata atau makna. Banyak juga yang sekadar meniru komentar yang sudah duluan viral—bahasa yang dipilih kadang ekstrem, provokatif, atau sengaja cari perhatian.

Kalau pakai kacamata psikolinguistik, jelas banget faktor psikologis ikut main di sini. Tekanan buat buru-buru komentar bikin orang jarang mikir panjang dulu, jadi pesan yang keluar sering nggak terstruktur dan gampang bikin salah paham. FOMO juga bikin orang lebih sering pakai bahasa yang emosional, bukan rasional. Yang penting respons cepat, soal makna belakangan.

Contohnya gampang dicari di kolom komentar berita viral. Banyak orang langsung nyalahin atau bela pihak tertentu cuma dari baca judul, nggak peduli isi beritanya apa. Komentar yang muncul biasanya mirip-mirip, jadi kayak gerombolan yang ngomongin hal sama tanpa banyak variasi. Ini jelas nunjukin FOMO nggak cuma soal keputusan buat berkomentar, tapi juga soal cara orang memilih bahasa.

Jelas, FOMO saat berkomentar bisa bikin diskusi di media sosial jadi turun kualitasnya. Bahasa yang seharusnya buat klarifikasi dan tukar pikiran malah berubah jadi alat pelampiasan emosi atau ajang cari eksistensi. Dari sudut pandang psikolinguistik, tekanan sosial kayak gini bikin proses berpikir dan merangkai kalimat jadi kacau—ujaran yang keluar lebih dikendalikan emosi daripada kesadaran makna.

Intinya, FOMO dalam berkomentar di media sosial itu erat banget kaitannya sama aspek psikologis dan linguistik pengguna. Dorongan takut ketinggalan bikin orang jadi impulsif dan nggak terlalu mikirin apakah kata-katanya tepat atau enggak. Dari kacamata psikolinguistik, tekanan sosial bener-bener punya pengaruh besar ke produksi bahasa. Jadi, penting banget buat ningkatin kesadaran berbahasa dan kemampuan berpikir kritis, supaya media sosial bisa jadi tempat diskusi yang lebih sehat dan bermakna.

H. Syamsu Rijal Ajak Masyarakat Jadikan Isra Mi’raj sebagai Momentum Penguatan Iman dan Akhlakul Karimah

Lombok Timur (harianbumigora.com) --) Dalam rangka memperingati Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW, H. Syamsu Rijal, SH., MM menyampaikan ucapan dan ajakan kepada seluruh masyarakat untuk menjadikan peristiwa agung tersebut sebagai momentum memperkuat keimanan, ketakwaan, serta akhlak dalam kehidupan sehari-hari.

Peringatan Isra Mi’raj yang jatuh pada 27 Rajab 1447 Hijriah atau bertepatan dengan 16 Januari 2026 merupakan peristiwa penting dalam sejarah Islam. Isra Mi’raj menjadi pengingat perjalanan spiritual Nabi Muhammad SAW yang sarat dengan hikmah, khususnya tentang perintah salat sebagai tiang agama dan fondasi utama dalam membentuk pribadi yang beriman dan berakhlakul karimah.

"Hendaknya momentum Isra Mi'raj ini kita jadikan sebagai momen untuk muhasabah diri, perkuat iman taqwa, dan akhlakul karimah." Ujar H. Samsu Rijal. 

H. Syamsu Rijal juga menegaskan bahwa nilai-nilai Isra Mi’raj harus terus diaktualisasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menurutnya, shalat tidak hanya menjadi kewajiban ritual, tetapi juga sarana membangun disiplin, kejujuran, tanggung jawab, serta kepedulian kepada sesama. 

"Hendaknya shalat sebagai tiang agama tidak hanya menjadi kewajiban ritual, tetapi juga sarana membangun disiplin, kejujuran, tanggung jawab, serta kepedulian kepada sesama." Ungkapnya. 

Himmah NW UNW Mataram Gandeng Pemerintah Edukasi Masyarakat; Pernikahan Dini Sampai Bahaya Narkoba

 

Lombok Barata (harianbumigora.com) -- Himpinana Mahasiswa Nahdlatul Wathan (HIMMAH NW) Komisariat Universitas Nahdlatul Wathan (UNW) Mataram laksanakan program HIMMAH NW GOE TO SCHOOL JILID VI dengan mengambil lokasi di Desa Batu Putik Kecamatan Sekotong Barat. (26/12/2025). 

Dalam kesempatan itu Ketua Komisariat HIMMAH NW Komisariat UNW Mataram, Zaidullah Anshori menyampaikan bahwa edukasi masyarakat adalah program utama yang diprioritaskan. "Kita prioritaskan edukasi masyarakat." Ungkapnya.

Salah satu program edukasi yang dilaksanakan adalah Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Dini. Melalui kegiatan ini Anshori, panggilan akrabnya menyatakan pentingnya peningkatan kesadaran generasi muda akan kesiapan mental, pendidikan, dan kesehatan sebelum memasuki jenjang pernikahan. Selain itu, ujar Anshori, diupayakan juga adanya kesadaran mengenai dampak negatif pernikahan dini, baik dari aspek kesehatan, psikologis, sosial, maupun ekonomi.

"Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman  akan pentingnya kesadaran generasi muda untuk mempersiapkan mental, pendidikan, dan kesehatan sebelum memasuki jenjang pernikahan, serta kesadaran mengenai dampak negatif pernikahan dini, baik dari aspek kesehatan, psikologis, sosial, maupun ekonomi." Paparnya.

Selain sosialisasi Pencegahan Pernikahan Dini, dalam agenda HIMMAH NW GOES TO SCHOOL tersebut juga dilakukan Sosialisasi dan Pendampingan UMKM.

Dalam kegiatan ini, peserta diberikan pemahaman mengenai pentingnya inovasi produk, pengelolaan usaha yang baik, serta strategi pemasaran guna meningkatkan daya saing UMKM di tengah tantangan ekonomi saat ini.

"Diharapkan kegiatan ini mampu menumbuhkan semangat kewirausahaan dan kemandirian ekonomi masyarakat." Ungkap Idham, S.Sos selaku pemateri pada acara dimaksud.

Yang tidak kalah menarik dari program HIMMAH NW GOES TO SCHOOL kali ini adalah Sosialisasi dan Penyuluhan Bahaya Narkoba. Mengingat pentingnya kegiatan ini, langsung diundang sebagai narasumber dalam hal ini dari POLRI unit Detasemen Husus 88 (Densus 88).

"Kita undang DENSUS 88, karena ini merupakan hal yang sangat urgen bagi anak-anak muda saat ini" Tegas Anshori.

Sebagai informasi, peserta yang berpartisipasi dalam giat HIMMAH NW GOES TO SCHOOL kali ini berjumlah 355 orang dari berbagai elemen, yaitu: utusan siswa SMP, SMA, SMK, dan MA serta tokoh pemuda, tokoh perempuan, tokoh masyarakat, dan tokoh agama dan pimpinan ponpes di lingkungan Kecamatan Sekotong Barat. Kegiatan berlangsung seru di dalam aula Pondok Pesantren Ahlussunnah Waljamaah NW Berambang.

Melalui Aspirasi, H. Syamsu Rijal Salurkan Hibah Renovasi Masjid Jami' Libassuttaqwa Jenggik

Lombok Timur (harianbumigora.com) – Aspirasi masyarakat Desa Jenggik, Kabupaten Lombok Timur, terkait kebutuhan peningkatan sarana ibadah mendapat perhatian serius. 

Melalui mekanisme penyaluran aspirasi masyarakat, H. Syamsu Rijal, SH., MM, Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Daerah Pemilihan IV, menyalurkan dana hibah untuk renovasi Masjid Jami’ Libassutaqwa Jenggik. Bantuan tersebut secara resmi diterima oleh Panitia Pembangunan Masjid Jami’ Libassutaqwa Jenggik dalam sebuah kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan masjid.

Penyerahan hibah berlangsung di Masjid Jami’ Libassutaqwa Jenggik, Desa Jenggik, dan disaksikan oleh tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus masjid, serta jamaah. Bantuan ini diperuntukkan bagi renovasi fisik masjid, termasuk peningkatan fasilitas penunjang ibadah, guna memberikan kenyamanan, keamanan, dan kelayakan bagi jamaah dalam melaksanakan berbagai aktivitas keagamaan.

Dalam keterangannya, H. Syamsu Rijal menyampaikan bahwa penyaluran dana hibah tersebut merupakan bagian dari tugas dan fungsi wakil rakyat dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat, khususnya pada sektor keagamaan yang memiliki peran strategis dalam pembinaan umat.

“Masjid bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga pusat pembinaan keagamaan dan sosial masyarakat. Aspirasi yang disampaikan warga Desa Jenggik kami tindak lanjuti melalui penyaluran hibah ini, dengan harapan dapat mendukung kelancaran renovasi dan meningkatkan kualitas fasilitas masjid,” ujar H. Syamsu Rijal. 

Ia juga menegaskan pentingnya pengelolaan dana hibah secara transparan dan akuntabel, agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh seluruh jamaah dan masyarakat.

Sementara itu, Lalu Suaidi, salah satu Panitia Pembangunan Masjid Jami’ Libassutaqwa Jenggik, menyampaikan bahwa bantuan hibah tersebut menjadi dorongan besar bagi panitia dan masyarakat dalam melanjutkan proses renovasi masjid yang telah direncanakan sejak lama.

“Kami atas nama panitia pembangunan dan masyarakat Desa Jenggik mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak H. Syamsu Rijal atas perhatian dan bantuan yang diberikan. Dana hibah ini sangat membantu kelangsungan renovasi masjid dan akan kami gunakan secara bertanggung jawab, transparan, serta sesuai dengan peruntukannya,” ungkap Suaidi.

Menurutnya, keterbatasan anggaran swadaya masyarakat selama ini menjadi salah satu kendala dalam percepatan renovasi masjid. Dengan adanya bantuan dana hibah tersebut, panitia optimistis proses pembangunan dan perbaikan fasilitas masjid dapat berjalan lebih efektif dan tepat waktu.

Kegiatan penyerahan hibah berlangsung dengan khidmat dan penuh kebersamaan. Kehadiran tokoh masyarakat dan jamaah mencerminkan dukungan serta harapan besar agar Masjid Jami’ Libassutaqwa Jenggik ke depan dapat menjadi pusat ibadah yang lebih representatif, sekaligus pusat kegiatan keagamaan dan sosial yang memperkuat ukhuwah Islamiyah di tengah masyarakat.

Melalui penyaluran hibah ini, diharapkan sinergi antara masyarakat dan wakil rakyat terus terjalin, sehingga aspirasi masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk program nyata yang memberikan manfaat langsung bagi kehidupan beragama dan sosial kemasyarakatan.

Tutup Tahun 2025, UNW Mataram Resmi Buka Program Magister PAI dan HKI

MATARAM - Universitas Nahdlatul Wathan (UNW) Mataram terus memantapkan langkah strategis dalam penguatan tridarma perguruan tinggi guna meraih akreditasi Baik Sekali dan Unggul.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui pengembangan program studi, khususnya pada jenjang Pascasarjana, dengan dilaksanakannya asesmen lapangan (AL) untuk Program Magister Pendidikan Agama Islam (S2 PAI) dan Magister Hukum Keluarga Islam (S2 HKI) oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.

Rektor UNW Mataram, H. Lalu Gde Syamsul Mujahidin, S.E., M.Pd., menegaskan, pembukaan program magister merupakan tonggak sejarah penting bagi UNW Mataram.

“UNW Mataram sudah berdiri 38 tahun, namun belum memiliki program magister. Maka pembukaan Pascasarjana ini menjadi program utama kepemimpinan saya. Tim bekerja maksimal, dan Alhamdulillah Magister PAI dan HKI UNW Mataram telah menjalani asesmen lapangan oleh para profesor utusan Dirjen Diktis,” tegasnya Rabu, 31 Desember 2025 di Mataram.

Ia juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada jajaran Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama serta para asesor atas pendampingan dan kepercayaan yang diberikan.

“Rekomendasi Magister PAI dan HKI UNW Mataram menjadi harapan besar sivitas akademika UNW Mataram dan seluruh jamaah Nahdlatul Wathan,” pungkasnya.

Memasuki tahun 2025, UNW Mataram kini mengelola 9 fakultas dengan 25 program studi. Sebanyak 21 program studi telah memiliki izin Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). Akreditasi program studi berada pada peringkat Unggul, Baik Sekali, dan Baik, sementara Akreditasi Institusi UNW Mataram telah meraih predikat Baik Sekali.

“Tahun 2025 ini kami mengikhtiarkan pembukaan Program Pascasarjana Magister Pendidikan Agama Islam (S2 PAI) dan Magister Hukum Keluarga Islam (S2 HKI), di samping sejumlah program Sarjana dan Sarjana Terapan yang dibutuhkan masyarakat,” ujarnya.

Sebagai langkah awal, Rektor menunjuk Tim Penyusunan Borang Usulan Program Studi Baru UNW Mataram Tahun 2025 yang dikomandoi oleh Dr. H. M. Mugni Sn., M.Pd., M.Kom., Ketua Pimpinan Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Wathan (Pimpus ISNW).

Dr. Mugni menegaskan, pengusulan Program Pascasarjana UNW Mataram disiapkan secara sistematis, terencana, dan berorientasi mutu.

“Sejak awal kami menyiapkan borang dengan pendekatan kualitas, bukan sekadar administratif. Tim bekerja terprogram, termonitor, dan dievaluasi secara berkala, serta intens berkoordinasi dengan Kementerian Agama dan Kemendikti Saintek,” jelas Dr. Mugni.

Ia menambahkan, asesmen lapangan menjadi momentum penting untuk menunjukkan kesiapan UNW Mataram dalam menyelenggarakan pendidikan pascasarjana yang bermutu.

“Asesmen lapangan ini bukan hanya penilaian dokumen, tetapi penilaian kesiapan ekosistem akademik mulai dari SDM dosen, kurikulum, penelitian, pengabdian masyarakat, hingga tata kelola. Insyaallah UNW Mataram siap,” tegasnya.

Program Magister Pendidikan Agama Islam dan Program Magister Hukum Keluarga Islam UNW Mataram telah usai melaksanakan asesmen lapangan pada pekan lalu.Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama menugaskan asesor sebagai berikut:

Asesor Magister PAI:

Prof. Drs. H. M. Sirozi, M.A., Ph.D. (Guru Besar UIN Raden Fatah Palembang)

Prof. Dr. H. Ali Mudhofir, M.Ag. (Guru Besar UIN Sunan Ampel Surabaya)

Asesor Magister HKI:

Prof. Dr. Abdul Matin bin Salman, M.Ag. (UIN Raden Mas Said Surakarta)

Prof. Dr. Ramdani Wahyu Sururie, M.Ag. (Guru Besar Hukum Islam UIN Sunan Gunung Djati Bandung)

Secara historis, berdirinya UNW Mataram tidak terlepas dari amanah Al-Maghfurullahu Maulana Syaikh TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid kepada Pimpus Ikatan Sarjana NW yang saat itu dipimpin Drs. H. Lalu Gde Wirasanantane. Amanah tersebut diwujudkan dengan berdirinya UNW Mataram pada tahun 1987.

UNW Mataram memperoleh izin operasional dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI melalui SK Nomor 0389/O/1991 tanggal 22 Juni 1991, dengan empat fakultas dan sembilan program studi awal.

Dengan dilaksanakannya asesmen lapangan Program Magister PAI dan HKI, UNW Mataram semakin meneguhkan diri sebagai perguruan tinggi yang konsisten membangun mutu akademik, keberlanjutan kelembagaan, dan kontribusi nyata bagi umat dan bangsa.

DEMA UNW MATARAM GELAR DIALOG WAWASAN KEBANGSAAN, TEGUHKAN KOMITMEN MAHASISWA JAGA NILAI-NILAI KEBANGSAAN

Lombok Timur (harianbumigora.com) - Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas Nahdlatul Wathan (UNW) Mataram menggelar Dialog Wawasan Kebangsaan bertema “Dari Kampus untuk Negeri: Peran Strategis Mahasiswa Menjaga Keutuhan Bangsa” yang dihadiri oleh 680 mahasiswa, bertempat di Ballroom Bupati Lombok Timur, pada Hari Minggu 28 Desember 2025 Kegiatan ini menjadi ruang konsolidasi ideologis mahasiswa dalam merespons tantangan kebangsaan yang kian kompleks. Di tengah derasnya arus globalisasi, polarisasi sosial, serta melemahnya kesadaran kolektif terhadap nilai-nilai kebangsaan, mahasiswa dituntut tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga militan dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara.

Dalam sambutannya, Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas Nahdlatul Wathan Mataram, Sukirman, menegaskan bahwa mahasiswa memiliki peran sentral sebagai penjaga nilai-nilai kebangsaan dan moral bangsa. “Mahasiswa tidak boleh kehilangan arah di tengah derasnya arus globalisasi. Nilai-nilai kebangsaan harus terus kita perjuangkan sebagai fondasi berpikir, bersikap, dan bertindak. DEMA UNW Mataram berkomitmen untuk terus menghadirkan ruang-ruang dialog yang mencerahkan dan membangun kesadaran kolektif mahasiswa,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa peran strategis mahasiswa bukan sekadar menjadi penonton sejarah, melainkan subjek perubahan yang berani berpikir kritis, bersuara lantang, dan bertindak nyata dalam menjaga persatuan serta keutuhan bangsa. Dialog Wawasan Kebangsaan ini menegaskan komitmen DEMA UNW Mataram untuk terus menghadirkan ruang-ruang perjuangan intelektual yang menumbuhkan militansi ideologis mahasiswa, agar tetap berpijak pada nilai-nilai kebangsaan dan keberpihakan kepada kepentingan rakyat.

Melalui kegiatan ini, mahasiswa UNW Mataram menyatakan sikap tegas: dari kampus untuk negeri, mahasiswa siap berdiri di garda terdepan menjaga keutuhan bangsa demi Indonesia yang berdaulat, adil, dan bermartabat. Dialog ini menjadi penegasan bahwa mahasiswa UNW Mataram bukan generasi kompromi, melainkan generasi perlawanan intelektual yang setia pada Pancasila.